Hal itu disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Anik Sukristiyani. Audit pada BUMD dilakukan oleh lembaga Kantor Akuntan Publik (KAP).

“BUMD masih audit mulai pertengahan Januari kemarin. Kemudian biasanya keluar itu setelah dua bulan dari tutup buku, bukan Februari. Jadi saat ini belum ada angkanya (dividen). Audit ini dilaksanakan dari KAP,” kata Anik di ruangannya, Selasa (14/2/2023).

Bahkan tak hanya audit, melainkan dikatakan Anik jika pemegang sahamnya lebih dari 1 antara provinsi dan kabupaten. Maka, setelah proses audit selesai, masih harus RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Sehingga tidak bisa serta merta menyetor angka dividen berapa kepada daerah.

Dia menjelaskan pembagian dividen tergantung dari beberapa faktor. Seperti besaran laba, karena tidak sama persis setiap tahun bisa berubah fluktuatif sifatnya.

“Prediksinya ada yang naik ada yang turun. Sebab perolehan laba tidak hanya dari kinerja, mungkin dari koreksi bisa, dari hibah menjadi pendapatan atau pun penyuntikan modal,” ungkapnya.

Anik menyebutkan penyuntikan modal kepada BUMD tahun 2022 hanya dua perusahaan masing-masing ke PDAM dan BPR Bank Daerah Pati. Selain dua perusahaan tersebut, selebihnya tidak ada.

“Penyertaan modal Rp 6,5 miliar, untuk PDAM sekitar Rp 4 miliar, sedangkan Bank Daerah Rp 2,5 miliar. Pastinya lupa karena sudah di awal tahun kemarin,” sebut Anik.

Sebagai tambahan informasi, BUMD di Pati di antaranya PT BPR Bank Daerah Pati (Perseroda), Perumda Aneka Usaha, PDAM Tirta Bening, PT BPR BKK Pati dan PT Bank Jateng.

Atas kejadian ini, Sholikul Hadi dari Forum Nelayan (Fornel) dan Pramono selaku Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jepara telah mengadukepada pihak Pemkab Jepara melalui Dinas Perikanan juga Perumda Aneka Usaha Jepara selaku pengelola SPBN.

“Sekitar 1,5 bulan yang lalu nelayan telah menyampaikan keluhan macetnya SPBN ini ke Dinas Perikanan Kabupaten Jepara juga ke pihak Perusda Aneka Usaha. Waktu itu dijanjikakan segera dipenuhi solar untuk kebutuhan neayan. Namun sampai saat ini belum juga tealisasi,” terang Sholikul, Jumat (15/7/2022).

Kondisi ini, kata dia sangat menyulitkan bagi nelayan sebab jika ingin mendapatkan solar pihaknya mengaku harus ke SPBU dengan mengunakan surat keterangan dari Petinggi (Kepala Desa). Oleh karena itu, dirinya meminta stakeholder terkait untuk menangani persoalan SPBN ini.

“Harus pergi ke SPBU dengan membawa surat dari desa atau juga membeli eceran yang harganya cukup mahal. Jadi harapan nelayan, Pj Bupati Jepara segera turun tangan,” ungkapnya.

Senada, Ketua Umum KTNA Jepara, Pramono menyebut matinya SPBN Mlonggo ini membuat nelayan kesulitan mendapatkan BBM. Atas dasar itu, dirinya mendesak Pemkab Jepara untuk menyediakan BBM Solar Subsidi untuk nelayan dengan mengaktifkan SPBN Mlonggo.

“Ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menyejahterakan nelayan. Harusnya pemerintah membangun SPBN di sejumlah kawasan pantai di Jepara,” tegasnya.

Pramono menjelaskan ketika nelayan membeli BBM di SPBU tidak bisa. Tetapi untuk bisa mendapatkan BBM ini nelayan harus meminta surat dari desa yang menerangkan bahwa mereka bukan nelayan, namun diganti profesinya menjadi petani.

“Mereka akhirnya minta rekomendasi dari Kades dengan mengganti profesi sebagai petani atau pengrajin. Ini secara merusak mental, karena harus berbohong dan meniadakan profesi nelayan,” tuturnya.

Untuk diketahui, Direktur Umum Perumda Aneka Usaha Jepara, Fatwa, saat dihubungi pada Jumat (15/7/2022) siang belum bisa memberikan keterangan lebih detail. Saat itu Ia hanya menjawab, “kami lagi ada pertemuan”.(hp)