Dana Cadangan untuk Pilkada 2024, Pemkab Pati bersama dengan DPRD menyepakati sebesar Rp 45 miliar. Rinciannya Rp 10 miliar dari APBD Perubahan 2022, kemudian Rp 35 miliar pada tahun berikutnya 2023.

“Anggaran infrastruktur di perubahan APBD minim sekali karena dialokasikan untuk kebutuhan Pilkada. Berapa persen itu dari anggaran Silpa digunakan untuk mendanai Pilkada 2024,” kata anggota Komisi C DPRD Pati, Haryono.

Dirinya mengaku, anggaran untuk infrastruktur masih tetap ada. Namun anggarannya rendah sekali, sehingga ini tidak sesuai apa yang diharapkan masyarakat. Dia mengatakan, anggota dewan merasa beban dari yang dijanjikan tidak bisa dipenuhi.

“Kita juga beban terkait yang diusulkan aspirasinya kepada anggota dewan ternyata tidak bisa memenuhi. Oleh karena itu, memohon maaf bagi konstituen kita karena sudah berjanji untuk menindaklanjuti memenuhi usulan mereka,” ucapnya.

Menurut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, mengatakan bahwa usulan dari masyarakat sebenarnya tidak hanya infrastruktur, misal pendidikan, kesehatan dan apa saja. Kemudian selanjutnya ditindaklanjuti dengan disampaikan kepada komisi yang membidangi.

Meski dirinya tidak menyebut angka pastinya, namun dia menegaskan hampir semua sektor dikenai pemangkasan. Haryono mengakui ada penurunan drastis yang diterima anggota dewan.

“Pengurangannya luar biasa, setengah lebih, yang diberikan kesempatan menyerap aspirasi anggota dewan tidak ada 20 persen. Hampir semuanya dipangkas, karena penurunannya drastis. Skala prioritas ini utamanya untuk kerusakan jalan termasuk jembatan,” pungkasnya.(adv)

Dalam Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badruddin yang didampingi oleh ketiga wakilnya dan Pj Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro serta anggota DPRD dan para Kepala Organisasi Pimpinan Daerah (OPD).

Henggar menyampaikan bahwa rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Pati tahun 2022 yang telah dilakukan pembahasan bersama secara umum tidak terdapat perubahan baik pendapatan maupun belanja daerah.

“Pendapatan daerah sebesar Rp2.672.183.693.000,00. Kemudian belanja daerah tahun 2022 mencapai sebesar Rp2 858 370.087 000,00,” terangnya.

Selain itu, lanjut Henggar untuk penerimaan pembiayaan sebesar Rp202 686 394 000,00. Lalu pengeluaran pembiayaan sebesar Rp16 500.000.000,00.

Akan tetapi, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 1M/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Daerah bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan anggaran untuk memberi bantalan sosial guna menjaga kestabilan daya beli masyarakat.

Pergeseran anggaran belanja daerah antar organisasi untuk memenuhi amanah PMK itu akibat dari naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), yaitu daerah mengalokasikan sebesar Rp5 775 000 000,00.

Selain itu, kata Henggar ada juga pergeseran anggaran belanja daerah antar program, kegiatan, maupun sub kegiatan dan pergeseran belanja antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja.

“Setelah kita sepakati bersama akan kami sampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak persetujuan ini dan waktu evaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah paling lama 15 (lima belas) hari kerja agar tercapai keselarasan antara kebijakan daerah, Provinsi dan Nasional,” ungkapnya.(adv)