Catatan pertama, Fraksi PKB mendorong dalam penyajian laporan keuangan hasil audit BPK-RI, hendaknya pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan hasil pemeriksaan audit BPK.

Kemudian, fraksi PKB menanyakan terkait BPJS Kesehatan yang memberlakukan aturan denda hingga Rp30 juta atau 5 persen dari perkiraan biaya paket penyakit INA CNGs yang diidap pasien.

“Apa yang dilakukan Pemkab jika pasien tersebut adalah orang yang betul-betul saat itu tidak mampu karena perubahan status ekonominya? misal yang sakit itu adalah tulang punggung keluarga dan berpenyakit menahun,” bunyi laporan fraksi PKB dalam laporan tertulisnya.

Selain itu, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga tak luput dari sorotan. Pasalnya, DTKS dinilai sebagai big data yang seharusnya menjadi pedoman pendataan orang-orang tidak mampu tetapi jangan sampai tak valid.

“Data DTKS sebagai rumah besar data sosial saat ini masih perlu perbaikan sistem, agar bantuan sosial betul-betul diterima oleh yang berhak orang tidak mampu,” lanjut laporan tersebut.(adv)

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily menyebut bahkan di antaranya adalah ASN golongan III dan IV yang menerima bansos tersebut. Maka tak elok menerima bansos, mengingat peruntukannya untuk masyarakat miskin dan berkaca pada berbagai tunjangan yang mereka terima.

“Kami mendesak kepada Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah untuk memperbaharui secara total sistem pendataan, verifikasi dan validasi data penerimaan bantuan sosial itu,” katanya dikutip CNNIndonesia.com, Kamis (25/11/2021).

Sungguh disayangkan ASN dengan atribut yang melekat sudah mencapai sejahtera secara kehidupan sosial namun menerima bansos. Di samping itu, maka ia menegaskan semestinya bisa sukarela mengundurkan diri dari kelompok penerima.

Jika hal itu tidak dilakukan, kata Ace pemerintah harus bisa memberikan sanksi tegas. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk itu. Apalagi, ada banyak orang yang lebih layak menerima bansos. Maka, jalan keluarnya yang pertama adalah dengan memperbaiki data kementerian juga daerah.

“Ingat, yang meng-input data penerima bansos itu ya Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Mereka lah yang seharusnya lebih bertanggung jawab untuk memastikan akurasi data penerima bansos itu,” kata Ace.

Seribuan ASN di Sulsel sebelumnya dilaporkan masih menerima bansos, baik lewat Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Angka itu berdasarkan temuan Dinas Sosial Sulawesi Selatan. Data ribuan ASN terima bansos itu terungkap saat Hearing Dinsos Sulsel dengan Komisi E DPRD Sulsel.

“Akan kita cek bersama BKD. Karena sistem di BKD sekarang canggih, misalnya pegawai A mempunyai NIK-nya ini, keluarganya ini, instansi atau dinas di mana maka kita bisa dapat,” kata Kadinsos Sulsel Irawan Bintang, Senin (23/11).