Kekosongan jabatan perangkat desa itu diketahui saat audiensi di kantor DPRD dengan RT, RW, Kades yang tergabung paguyuban Pasopati hingga perwakilan kecamatan pada Selasa (20/6/2023) kemarin.

Ketua Pasopati, Pandoyo, menyampaikan audiensi yang dilakukannya Itu merupakan bentuk penyampaian aspirasi dari kondisi yang terjadi di bawah yaitu pemerintah desa. Dia memperkirakan kekosongan perangkat desa di Kabupaten Pati jumlahnya ratusan.

“Banyak kekosongan perangkat desa, agar di tahun ini bisa dilakukan pengisian perangkat. Perangkat Desa kosong saat ini banyak ada sekitar 700-an formasi,” ucap Pandoyo usai kegiatan kepada awak media.

Dia menyebutkan jabatan perangkat desa yang kosong tersebut mulai formasi Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, sampai Kaur pemerintahan. Pandoyo menilainya formasi ini sesuatu yang urgen agar dilakukan pengisian segera.

“Tapi kami sadar pengisian perangkat desa ada konsekuensi, pertama biaya penyelenggaraan, kedua dengan siltap. Makanya yang urgen bisa menjadi prioritas,” ujarnya.

Pandoyo mengaku bahwa Kemendagri sebenarnya telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan pelarangan pengisian perangkat desa mulai bulan November 2023. Hanya saja, dia meyakini sebelum masuk bulan November pelaksanaan pengisian perangkat desa bisa dilakukan.

Pelarangan pengisian perangkat desa itu karena mendekati Pemilihan Umum (Pemilu). Sehingga pemerintah akan konsen pada gelaran pesta demokrasi tersebut.

“Menjelang tahun-tahun politik ini benturan dengan aturan kami paham mulai bulan november ada edaran dari Mendagri untuk tidak melakukan Pilkades, tapi kami mengusulkan pengisian perangkat desa bisa sebelum november 2023. Masih ada waktu cukup enggak mepet masih ada sekitar 4 bulanan,” pungkasnya.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dituturkan oleh Kepala Bagian (Kabag) Bina Pemdes Setda Kabupaten Pati, Sukardi saat dikonfirmasi oleh Samin News.

“Seperti kita ketahui bahwa seluruh peserta ujian tertulis diwajibkan melakukan rapid test sesuai dengan surat pemberitahuan bernomor 141.32/2971 kemarin. Hal tersebut bukan hanya berlaku untuk peserta, tetapi seluruh pengawas pun juga akan melakukan hal serupa juga,” tuturnya kepada Samin News, Kamis (19/11/2020).

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Rapid Test untuk pengawas ujian tertulis yang berjumlah 100 orang tersebut akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.

“Untuk Rapid Test kepada 100 pengawas ujian tertulis nantinya akan dilaksanakan di Gedung Korpri Kabupaten Pati pada hari Jumat 20 November besok,” tambahnya.

Diakhir kesempatan, Kardi mengatakan bahwa wajib Rapid Test bagi peserta maupun pengawas dalam penyelenggaraan tersebut dimaksutkan sebagai langkah antisipasi untuk mempersempit ruang penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pati.

Surat pemberitahuan dengan Nomor 141.32/2971 yang dikeluarkan Sabtu (14/11/2020) tersebut bertujuan sebagai bentuk pencegahan penyebaran Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan tersebut.

Dalam surat tersebut disebutkan secara gamblang bahwa seluruh peserta ujian tertulis wajib melakukan rapid test secara mandiri di fasilitas kesehatan setempat selambatnya sehari sebelum pelaksanaan ujian.

Lebih lanjut, dalam pemberitahuan tersebut dikatakan bahwa bagi peserta ujian dengan hasil non reaktif akan mengikuti ujian dengan tatanan new normal.

Sementara untuk mereka yang reaktif akan mengikuti ujian tertulis pada tempat yang terpisah.

Selain mengenai rapid test, dalam surat tersebut disebutkan juga bahwa peserta ujian dilarang membawa pengantar baik teman maupun keluarga untuk menghindari adanya kerumunan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian (Kabag) Bina Pemdes Setda Pati, Sukardi saat dikonfirmasi Samin News.

Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa pihak ketiga yang terpilih bekerjasama dalam penyelenggaraan pengisian perangkat desa adalah Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang.

“Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 45 tahun 2020, kami memilih Universitas Stikubank sebagai pihak ketiga untuk penyelenggaraan ujian tertulis pengisian perangkat desa. Pemilihan tersebut berdasarkan kepebilitas dan kompetensi yang dianggap sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tersebut,” jelasnya kepada Samin News, Selasa (10/11/2020).

Meskipun begitu, Sukardi belum bisa memastikan Computer Assisted Test (CAT) atau Lembar Jawab Komputer (LJK) yang nantinya akan digunakan sebagai metode pengujian.

“Kami telah mendengarkan apa yang disampaikan saat audiensi dengan Komisi A DPRD Pati dan pihak LSM kemarin yang mendorong penggunaan CAT sebagai metode pengujian. Namun saat ini kami masih menunggu keputusan dari Pak Bupati,” pungkasnya.