SAMIN-NEWS.com –  SURAT peringatan (SP) kedua untuk warga pemilik usaha prostitusi di kompleks Lorong Indah (LI) di Dukuh Bibis, Desa/Kecamatan Margorejo, Pati, Selasa (30/November) 2021 kemarin berakhir. Hal itu tentu akan segera disusul surat yang sama untuk ketiga kalinya, sehingga bisa dipastikan masa berlakunya adalah mulai 1 s/d 31 Desember 2021.

Akan tetapi selama berlakunya SP kedua, dari pantauan yang dilakukan ”Samin News” (SN) selama ini, untuk lokasi tersebut memang masih dilakukan penjagaan baik, pagi, siang hingga malam kembali ke pagi oleh personel jajaran TNI/Polri dan Satpol PP. Hal sama juga berlaku untuk Kampung Baru (KB) dan Ngemblok di desa setempat, tapi pos penjagaannya bertempat di pinggir jalan raya Pati-Kudus, atau tepat di ujung jalan masuk/keluar kompleks KB.

Terlepas dari hal itu, hal yang berkait dengan SP berkelanjutan tentu dasarnya baik yang pertama maupun kedua dan ketiga tentu sama, karena yang berbeda adalah tanggal dan nomor surat. Jika SP pertama ditandatangani Bupati Haryanto, tapi untuk SP yang kedua ditandatangani Kepala DPUTR Kabupaten Pati, Ahmad Faisal ST MT dengan beberapa dasar.

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan, (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. (3) Perda Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda No 5 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2010 – 2030.

Adapun dasar (4), adalah Perda Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, (5) Perda Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dan (6) Perbup Pati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepala Kepala DPUTR Kabupaten Pati. Dasar (7), yaitu Komitmen dan Deklarasi Bersama Forkopimda Kabupaten Pati tentang Penutupan Tempat Prostitusi di Wilayah Kabupaten pada tanggal 18 Agustus 2021.

Karena itu, untuk menindaklanjuti Surat Bupati tanggal 01 Oktober 2021 Nomor:304/3411, Perihal : Peringatan Ke-1 (satu) dan sesuai dengan Perda Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010 -2030 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Pati 2010-2030.

Dengan demikian, bangunan milik Saudara berada di Kawasan Tanaman Pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Saudara melanggar ketentuan (1) Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (5), Pasal 44 ayat (1 ) dan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan. (2) Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

Selebihanya adalah (3) melanggar Pasal 81 ayat (1 dan Pasal 103 huruf b angka 3 Perda Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. (4) Pasal 95 huruf a dan huruf b Perda Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Pati 2010-2030 sebagaimana diubah dengan Perda Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pati 2010-2030, dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Perda Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dimohon Saudara untuk melakukan pembongkaran secara mandiri sesuai SP ke-2 ini sampai dengan tanggal 30 November 2021. Sedangkan SP tersebut ditandatangani Kepala DPUTR Kabupaten Pati, Ahmad Fasizal ST MT.

Beredarnya surat peringatan (SP) ke-1 yang berlangsung dalam satu bulan disusul SP ke-2 yang juga berlaku selama 1 bulan, ternyata belum ada satu pun warga pemilik dan penghuni kompleks LI yang melaksanakan dan mengundan peringatan tersebut, dan sekarang sudah disiapkan SP yang ke-3.

Ditanya berkait hal yang disebut terakhir Kepala DPUTR Kabupaten Pati, H Ahmad Faisal ST MT membenarkan, bahwa SP ke -3 setelah dikoordinasikan dengan Bagian Hukum Setda Pati, hari ini dipastikan sudah beredar. ”SP tersebut bernomor :360/25345 sifat segera, tanggal 1 Desember 2021,”ujarnya.

SAMIN-NEWS.com, PATI – Setelah berakhirnya penjagaan penutupan kompleks warung remang-remang Ngemblok, Desa/Kecamatan Margorejo, kini menyusul pula berakhirnya penjagaan berkait dengan penutupan tempat hiburan karaoke. Khusus pospam yang disebut terakhir ini, lokasinya di pinggir jalan raya Pati-Kudus KM 4,5 yang sebelumnya menempati bekas warung makan lamongan yang sudah tutup.

Sedangkan berakhirnya tempat pospam di Ngemblok, karena sudah bergabung dengan pospam permanen di pinggir ruas jalan yang sama, atau tepatnya di ujung jalan masuk ke kompleks Kampung Baru (KB). Sebab, dari akses jalan di komplek itu juga bisa menuju ke kompleks Ngemblok yang terletak di tengah areal persawahan, tapi dari lokasi itu juga bisa menuju ke kompleks Lorong Indah (LI) yang juga sudah ditutup.

Akan tetapi, dari pantauan ”Samin-News” di lokasi tersebut sampai saat ini masih berlangsung penjagaan oleh TNI/Polri maupun Satpol PP secara bergilir dari pagi kembali ke pagi. Sedangkan penutupan di kompleks tersebut juga diikuti dengan beredarnya surat peringatan ke dua dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, H Ahmad Faizal kepada para penghuni dan pemilik usaha yang sudah ditutup itu.

Terlepas dari hal itu, selama tempat hiburan tersebut ditutup penjagaan pun dilakukan di pospam bekas warung makan di sebelahnya yang sekarang juga sudah tidak ada lagi penjagaan. Dengan demikian, pospam yang ada di Pati tinggal di tiga lokasi, masing-masing satu lokasi di kempleks Lorong Indah (LI), lengkap dengan toilet portabel.

Sedangkan satu pospam lainnya didirikan di bahu ruas jalan nasional, depan jalan masuk ke kompleks Kampung Baru yang berdekatan dengan Kampung Ngemplok. Sedangkan kompleks lainnya yang ditutup tapi tanpa penjagaan adalah lokasi sebelah kanan tembok pagar Pasar Hewan Margorejo juga di pinggir jalan raya Pati-Kudus.

Ketika hal tersebut ditanyakan kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Pati Sugiyono AP MSi, membenarkan bahwa pospam yang masih aktif sampai sekarang adalah kompleks LI. ”Selain itu juga pospam di pinggir jalan raya yang untuk menjaga  KB dan Ngemblok, serta satu pospam di Gajahkumpul, Kecamatan Batangan,”ujarnya.

SAMIN-NEWS.com, PATI – Minggu (31/Oktober) kemarin adalah batas akhir berlakunya surat peringatan dari pihak Satpol PP Kabupaten Pati. Akan tetapi sampai Senin (1/November) 2021 hari ini, belum ada tindak lanjut berkait dengan peringatan tersebut,  belum ada satu pun yang dipatuhi oleh kelompok warga yang bersangkutan.

Satu di antaranya, yaitu bahwa para penghuni kompleks LI tersebut harus mengembalikan lahan tempat berdirinya bangunan rumah tinggal maupun tempat usahanya, seperti semula. Akan tetapi, bangunan rumah mereka tersebut semuanya memang dalam kondisi pintu tertutup, dan di lingkungan tersebut tetap diberlakukan penjagaan baik dari jajaran TNI/Polri maupun Pol PP.

Karena itu setelah diizinkan oleh petugas di pos jaga, maka pemantauan oleh ”Samin News,” dilakukan di lorong II dan lorong I dengan jumlah seluruh bangunan sebanyak 46 buah. Adapun bangunan tersebut rata-rata tidak terawat tampak jelas dari kondisi bagian teras depan, karena memang tak pernah lagi dibersihkan.

Sedangkan barang-barang yang masih di tinggalkan di teras depan kebanyakan adalah meja dan kursi yang kondisinya sudah tidak baru lagi, dan ada pula beberapa pompa air yang juga belum dibongkar atau diambil pemiliknya. Akan tetapi sampai saat ini belum ada yang melapor kehilangan atas barang-barang miliknya, karena sepanjang pagi hingga kembali pagi dijaga secara bergilir oleh petugas.

Ditanya berkait tindak lanjut langkah yang harus diambil pemkab, menyusul berakhirnya surat peringatan kedua terhadap mereka, Kepala Satpol PP Kabupaten Pati, Sugiyono AP MSi menegaskan, secepatmya akan dilayangkan kembali surat peringatan berikutnya. Dalam peringatan tersebut juga ditetapkan pelaksanaan pembongkaran dan juga hal-hal lain.

Sedangkan untuk pemberi surat peringatan kali ini bukan pihaknya lagi, melainkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati. ”Pendelegasiannya untuk tugas itu sudah diberikan oleh Bapak Bupati,”ujarnya.

SAMIN-NEWS.com, PATI – Di tengah berlangsungnya upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menutup tempat prostitusi dan tempat hiburan karaoke, di Desa/Kecamatan Margorejo, maka pos pengamanannya pun ditambah. Akan tetapi yang terakhir ini, menempati bekas warung makan di pinggir jalan raya Pati-Kudus yang ditinggalkan pemiliknya.

Lokasi tepatnya di sisi kiri jalan, di sekitar beberapa tempat karaoke yang selama ini berdiri di desa setempat, tapi juga tidak jauh dari lorong masuk di sebelah kanan tembok Pasar Hewan Margorejo. Sebab, di lokasi tersebut juga terdapat sejumlah tempat prostitusi yang sudah ditutup selain Lorong Indah (LI), Kampung Baru (KB) dan Ngemblok.

Dari pantauan sejak ditutupnya tempat-tempat maksiat di wilayah tersebut, untuk Lorong Indah sudah disediakan Pospam yang cukup representatif di tikungan jalan lorong tersebut. Sedangkan untuk Ngemblok dan KB juga ditempatkan Pospam tapi dari tenda pasukan, dan kali terakhir juga disediakan Pospam baru tepat di pinggir jalan, tepat di depan jalan masuk menuju KB dan Ngemblok.

Pospam yang sudah selesai dibangun dan sudah berpintu tapi belum digunakan itu juga mengambil tempat di bahu jalan raya nasional Pati-Kudus, sehingga di pinggir jalan tersebut nantinya akan terdapat dua Pospom. Dengan demikian, saat ini kegiatan pengamanannya sudah lengkap dalam sehari semalam terbagi tiga, sehingga lokasi lorong masuk ke masing-masing komplek selalu terpantau selama 24 jam.

Seperti Pospam di lorong sisi kanan masuk kompleks luar pagar tembok Pasar Wage, maka bila malam atau siang ada yang mengunjungi tempat itu akan terpantau dari pos tersebut. Apalagi, warga yang menaruh curiga terhadap orang-orang yang masuk ke lokasi itu, biasanya langsung menyampaikan informasi ke pos tersebut.

Sebab, kadang-kadang ada juga personel yang bertugas jaga juga minum kopi di salah sebuah warung tepat di seberang jalan, tepat di depan lorong sebelah kanan Pasar Wage. ” Dengan demikian, jika ada yang sengaja atau melakukan kunjungan mencurigakan, maka personel yang tengah meminum kopi di warung tersebut, tentu akan jelas melihatnya,”ujar salah seorang warga yang namanya disebut Sumar.

Padahal, dalam proses penutupan prostitusi ilegal di Kabupaten Pati, PC GP Ansor akan siap sedia membantu pemerintah. Bahkan, jika diperlukan akan menerjunkan personil Banser (Barisan Ansor Serbaguna) untuk membantu Forkompimda memastikan tempat-tempat pelacuran tak kembali beroperasi. Termasuk dalam pelaksanaan rehabilitasi eks pekerja lokalisasi.

Ketua PC GP Ansor Kabupaten Pati Itqonul Hakim mengatakan masyarakat sudah cukup frustasi dengan berlarut-larutnya proses penutupan prostitusi ilegal selama ini. Ia berharap pemerintah memiliki batas waktu yang jelas kapan sejumlah tempat lokalisasi tersebut dipulihkan fungsi sosialnya seperti seharusnya.

“Kami mengapresiasi langkah yang ditempuh Forkompimda. Kami ingin membantu pemerintah. Sebagai bagian masyarakat kami juga ingin tahu program rehabilitasi seperti apa yang telah disiapkan, barangkali kami bisa turut berkontribusi,” terangnya saat udiensi dengan Pemkab Pati, Senin (4/10/2021).

Meski ada upaya penutupan prostitusi dan karaoke liar dari pemerintah, akan tetapi tidak cukup sampai di situ saja.

Bahkan menurutnya, kebijakan penutupan di sejumlah tempat lokalisasi saat ini nampak berjalan di tempat. Sebab bangunan yang seharusnya telah dirobohkan, namun hingga kini masih berdiri tegak di lahan yang bukan peruntukannya.

“Kami selaku masyarakat tidak lagi mendengar kabar bagaimana perkembangannya. Kami dari GP Ansor siap membantu untuk segera merobohkan bagunan di LI dan tempat prostitusi lainnya. Jika terus berlarut-larut, kami akan mengerahkan personil untuk turun ke jalan kalau perlu,” tegasnya.

Sementara Kasatpol PP Pati Sugiyono mengatakan, untuk progres penutupan tempat-tempat prostitusi itu memang dilakukan secara bertahap. Ia mengungkapkan Bupati Pati sudah mengeluarkan surat peringatan agar pemilik bangunan merobohkannya secara mandiri.

“Pak Bupati Pati sudah membuat surat peringatan pertama per 1 Oktober kemarin. Surat peringatan ini berjangka tiga bulan. Kalau tiga bulan belum dirobohkan, maka akan ada surat peringatan yang kedua,” terangnya.

Satpol PP juga berterimakasih atas dukungan yang diberikan dari berbagai pihak, termasuk GP Ansor. Menurutnya, Forkopimda memang sudah berkomitmen untuk menutup tempat-tempat prostitusi.

“Ada empat lokalisasi di Pati yang cukup besar, pertama yang terbesar adalah LI, Ngemblok City, Kampung Baru dan Wagenan. Juga beberapa yang kecil-kecil yang tersebar sudah kami tutup. Bahkan tim kami juga membuat pos penjagaan di masing-masing lokasi,” ujarnya.