Ketua karang taruna Saiful Arifin berharap dengan dikukuhkannya pengurus periode ini mampu membawa dan berkontribusi pada pembangunan Kabupaten Pati yang lebih baik.

“Kita kibarkan semangat dan bersatu padu, pastinya daerahnya akan berkembang dengan baik dengan adanya keguyuban kepemudaaan. Mari kita pengurus di Kabupaten mari bersama harus lebih aktif membantu pemerintah, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten,” ujar Safin dalam sambutannya.

Dirinya menekankan agar kepengurusan ini mampu memberi sumbangsih terhadap pembangunan. Pihaknya tak ingin pemuda hanya biar mengkritik. Akan tetapi, Safin mengajak bersama untuk mencari solusi atas suatu persoalan yang ada.

Sementara Ketua Karang Taruna Provinsi Jawa Tengah Danie Budi Tjahyono berpesan bagi ketua yang baru dikukuhkan tersebut agar semakin mampu membawa angin perubahan di daerah. Dan kepengurusan yang anyar ini kehadirannya semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sementara Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro meyakini Karang Taruna akan memberi warna terhadap arah pembangunan. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan suatu sikap yang kreatif dan dituntut berinovasi.

Tentunya dengan bersinergi pemerintah, kita jalan bersama-sama. Kita dituntut untuk melakukan inovatif dan kreatif demi memajukan perekonomian di Kabupaten Pati,” ucapnya.

Ini disampaikan Kades Sejomulyo, Kecamatan Juwana, Hardi dalam acara penyelarasan program kerja Pj Bupati Pati 2022-2023 di kantor Kecamatan Juwana, Jumat (21/10/2022). Pihaknya mengusulkan agar kebijakan tersebut tidak berlaku bagi Kades.

“Dalam surat edaran (SE) tentang lima hari kerja itu seharusnya poinnya ditambahi, yaitu agar tidak berlaku bagi kepala desa,” pintanya saat sesi diskusi.

Dia menilai kebijakan lima hari kerja tersebut justru membatasi pelayanan Kades bagi warganya. Sebab, pelayanan Kades dituntut mulai masuk pagi hari absen dan pulang pukul 15.00. Artinya seharian penuh harus menunggu kantor.

Padahal, beda halnya dengan pemerintahan di atas, menurut Hardi Kades mempunyai beban untuk melayani warganya hingga 24 jam. Meski tidak ada aturan tertulis mengenai hal itu.

Merespon permintaan tersebut, Pj Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro menyampaikan kebijakan yang notabenenya masih baru di Kabupaten Pati ini masih dalam tahap uji coba. Dan uji coba ini berlaku hingga akhir Oktober 2022.

Dalam realitasnya, Henggar meyakini bahwa pelayanan yang diberikan Kades lebih dari apa yang diatur dalam kebijakan lima hari kerja. Akan tetapi, justru 24 jam. Ngantor ini hanya sebuah formalitas, karena pada kenyataannya lebih dari itu.

“Saya yakin Kades dan perangkatnya tidak hanya lima hari kerja kerja 27 kali 24 jam, tapi masuke kantor lima hari, gitu,” jelas Henggar.

Lebih lanjut, dia mengatakan, aparat desa merupakan seorang abdi masyarakat. Dirinya berharap pelayanan yang diberikan bisa maksimal. Karena, pemerintah adalah sebagai pelayan daripada masyarakat itu sendiri.

“Ini sebagai upaya nguri-nguri serta tujuan kita terpenuhi bagaimana kita mencoba menggempur rokok ilegal,” kata Henggar dalam sambutannya di tengah acara.

Menurutnya, cukup banyak ditemukan peredaran rokok ilegal di pasaran. Bisa jadi masyarakat tidak mengetahui memperjualbelikan rokok tanpa cukai itu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Sehingga dengan menggandeng seniman, informasi ini bisa ditangkap dan dimengerti oleh khalayak.

“Saat ini cukup banyak beredar di pasaran peredaran rokok ilegal. Maka dengan apa yang ditampilkan oleh Siswo Budoyo ke depan supaya kita ulangi lagi, kita tambah lagi, frekuensinya,” jelasnya.

Aktivitas memperjualbelikan rokok ilegal ini telah merugikan negara dan daerah. Pasalnya yang seharusnya ada pungutan pajak cukai dari tembakau rokok, namun justru nihil. Maka, menurutnya seniman merupakan penyambung dari kebijakan pemerintah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas.

“Semoga ke depannya kita selaras, apa yang ditampilkan teman-teman seniman menjadi penyambung dari kebijakan pemerintah. Sehingga nanti akan mengena ke masyarakat,” jelasnya.

Dirinya berharap acara semacam ini dengan anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) terus dilakukan, mengingat pentingnya informasi akan rokok ilegal. Selain itu, dirinya juga berharap ke depannya bisa memainkan lakon yang menceritakan tentang sejarah Kabupaten Pati.

“Selain itu, mungkin ke depannya bisa mengangkat Babat Alas Pati. Jangan sampai bilang orang asli Pati, tapi enggak ngerti para pendahulu kita yang berada di sini (Pati) mulai dari bubak Pati sampai sekarang ini. Dan sinergitas ini bisa dilanjutkan dengan pemerintah,” tutup Henggar.

Penjabat (Pj) Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro, pihaknya mengatakan kebijakan uji coba lima hari kerja diharapkan semua pelayanan tetap bisa maksimal. Meski cuma lima hari yang sebelumnya enam hari, namun diharapkan mampu memberi pelayanan secara efektif bagi masyarakat.

“Senin hari ini Pemkab Pati mulai menerapkan uji coba lima hari kerja. Harapannya nanti mudah-mudahan dengan penerapan lima hari kerja pelayanan semuanya lebih efektif lebih efisien,” kata Henggar usai mengikuti rapat paripurna di kantor DPRD, Senin (10/10/2022).

Henggar mengungkapkan uji coba lima hari kerja di Pati tidak semua sektor diberlakukan. Dirinya mencontohkan di sektor sekolah tidak termasuk dalam tahap uji coba ini. Kendati demikian, dia mengaku dimungkinkan ke depannya di sekolah akan menerapkan hal serupa.

“Penerapan lima hari kerja (di sekolah) belum ada uji coba tidak semuanya. tapi harapan kita semua bisa seperti itu,” terangnya.

Lebih lanjut Henggar menuturkan, pelaksanaan uji coba hingga akhir bulan Oktober tersebut terus akan dievaluasi. Hal ini penting dilakukan untuk menemukan komposisi yang pas. Sehingga kebijakan lima hari kerja di Pati bisa mengikuti terhadap daerah-daerah lainnya.

Di samping itu, menurutnya, masuknya para ASN ini sengaja tidak dibarengkan dengan anak sekolah. Dia menyebut ini dilakukan untuk mengurangkan potensi kemacetan arus lalu lintas. Utamanya ketika pagi hari yang cukup padat.

“Uji coba jamnya tidak bareng PNS dengan sekolah. PNS masuknya pukul 07.30. Harapannya biar arus lalu lintas tidak macet. Jadi orang tua bisa mengantar anaknya ke sekolah terlebih dahulu baru ke kantor,” jelas Henggar.

Sebab, menurut dia arus lalu lintas di pagi hari di Kabupaten Pati cukup padat karena mobilitas masyarakat. Salah satu faktornya adalah masuknya berbarengan antara pelajar dengan para ASN.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin yang didampingi para wakilnya mulai wakil I s/d wakil III. Dalam pembukaannya dia mengabsen anggota DPRD, yang disebut telah memenuhi quorum dihadiri 28 anggota dewan.

“Rapat pada siang hari ini adalah mendengarkan penyampaian RAPBD tahun 2023 yang tadi disampaikan oleh Pj secara jelas,” kata Ali Badrudin, usai rapat kepada wartawan.

Setelah penyampaian penjelasan dari Penjabat (Pj) Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro. Ali mengatakan kemudian ditindaklanjuti dengan rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Pati terhadap rancangan APBD tahun 2023.

“Secara keseluruhan fraksi di DPRD Pati telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap RAPBD Kabupaten Pati tahun 2023 yang dibacakan oleh Saudara Dicko,” jelasnya.

Pihaknya mengungkapkan, RAPBD ini akan diparipurnakan kembali pada Selasa (11/10) besok. Agenda paripurna berikutnya yaitu penyampaian Pj Bupati Pati terhadap jawaban pandangan umum fraksi.

“Setelah itu, kami akan mendapatkan jawaban Pj Bupati Pati terkait pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2023 guna ketika pencermatan antara TAPD bersama dengan Banggar DPRD Pati bisa sekelas-jelasnya,” pungkasnya.(adv)

Atas dasar itu, dirinya meminta stakeholder terkait bersiap siaga dengan melakukan koordinasi dan komunikasi. Mulai dari BPBD, camat hingga desa untuk mengantisipasi potensi terjadinya bencana di daerah. Tak hanya itu, Henggar juga meminta agar membentuk tim siaga bencana.

“Pada saat memasuki musim penghujan segera siapkan antisipasi seperti membentuk tim siaga bencana. Semuanya terlibat, meskipun sifatnya piket jaga. Sehingga saat air naik semuanya siaga”, kata Henggar saat penyerahan bantuan di Margoyoso belum lama ini.

Dirinya menginginkan BPBD komunikasi dengan pihak kecamatan hingga pemerintah desa dalam upaya untuk memonitoring kondisi sungai atau hal lain yang berpotensi menimbulkan bencana, terutama desa yang dilalui sungai.

Berdasarkan bencana banjir yang melanda di Desa Tunjungrejo, Margoyoso pada akhir Juni 2022 kemarin, banjir itu disebabkan lantaran hujan deras di kawasan hulu di wilayah Kecamatan Tlogowungu. Sehingga, dari kejadian itu seharusnya dijadikan pelajaran ke depannya di wilayah hulu agar berkoordinasi dengan di bawah.

“Sama-sama menjaga kebersihan sungai jangan sampai membuang sampah di sungai. Kadang inilah yang menjadi penyebab aliran tersumbat. Ditambah lagi didaerah atas ada pohon roboh di pinggir sungai dibiarkan” minta Henggar.

Melalui kesiapsiagaan antara stakeholder tersebut, dirinya berharap kejadian bencana alam bisa diantisipasi, utamanya yang berkaitan dengan kerugian material apalagi jangan sampai menimbulkan korban jiwa.

Ke depan kita harus lakukan antisipasi, terutama saat memasuki musim hujan. Kita semua harus waspada, kekhawatiran kita terjadi banjir berulang. Tetapi harapan kita, jangan sampai terjadi,” pungkasnya.

Bantuan tersebut diberikan Penjabat (Pj) Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro kepada 17 orang yang rumahnya rusak akibat diterjang banjir pada akhir Juni kemarin. Bahkan besarnya banjir itu di antaranya rumah tersebut ada yang sampai hilang atau rata dengan tanah.

“Bantuan senilai Rp210 juta yang diperuntukkan untuk 17 rumah di dua desa. Rumah hilang Bantuannya 15 juta. Rumah rusak berat dapat 10 juta. Semoga bermanfaat untuk membantu pembangunan rehabilitasi rumah warga yang kemarin terdampak banjir,” kata Henggar.

BTT dari Pemprov Jateng ini diberikan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati selaku OPD yang membidangi kebencanaan di daerah.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga berharap bantuan dari Pemprov ini dapat digunakan untuk merenovasi rumah yang rusak. Bantuan yang telah disalurkan dan diterima itu untuk segera direalisasikan.

Henggar menegaskan, meski bantuan dari Pemprov Jateng tersebut untuk membangun rumah yang bagus belum terwujud. Akan tetapi, dirinya berharap dengan bantuan kecil ini bisa membantu masyarakat yang rumahnya rusak.

“Walaupun nilainya masih jauh dari kebutuhan. Alhamdulillah disyukuri saja, yang penting bermanfaat. Terimakasih juga pak kades dalam waktu cepat singkat dapat diatasi,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Tunjungrejo, Muhammad Ali Zuhdi menambahkan banjir yang melanda wilayahnya itu mengakibatkan rumah rusak. Selain itu, dirinya mengaku ada beberapa infrastruktur yang hingga kini belum tersentuh.

“Ada beberapa infrastruktur yang belum tersentuh, aliran irigasi dan jalan desa. Semoga tahun depan ada perubahan. Sudah kami komunikasikan dengan pak camat juga,” ungkap Kades.

Dirinya menjelaskan bantuan rumah bagi warganya itu di antaranya dari Disperkim, Baznas, dan BTT dari Pemprov Jateng. Kemudian juga dari donasi yang dibuka posko dengan total keseluruhan Rp400 juta lebih.

“Ideal membangun rumah untuk ukuran 6 x 9 sekitar Rp62 juta. Kondisi lantainya masih belum, dindingnya belum diplester, jadi cuma abangan kusen-kusen sama atap itu,” terangnya.

Pendataan Awal Regsosek yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini baru tahap koordinasi dengan mengundang seluruh instansi vertikal di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati yang berlangsung di Hotel New Merdeka, Selasa (20/9/2022).

Rapat Koordinasi tersebut mengusung tema Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi 2022 Mencatat untuk Membangun Negeri Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Henggar mengatakan data yang digunakan sekarang ini masih menggunakan data tahun 2015 lalu. Sehingga, sejauh ini terjadi proses dinamika yang terjadi di tengah masyarakat, baik itu terkait dengan aspek sosial, ekonomi hingga pada tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

“Banyak data yang mungkin tingkat kevaliditasnya kurang bagus, karena itu data yang diambil tahun 2015. Oleh karena itu, diharapkan ada pembaruan data,” ucap Henggar kepada wartawan.

Pendataan ini merupakan upaya untuk mewujudkan Satu Data Indonesia yang berguna bagi pemerintah pusat dan daerah dalam membantu mengentaskan kemiskinan ekstrim. Serta digunakan dalam dukungan data dari berbagai kebijakan yang akan diambil pemerintah.

“Digunakan dalam rangka permasalahan-permasalahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya untuk basis data program perlindungan sosial,” jelasnya.

Henggar berharap pendataan Regsosek itu nantinya memperoleh data yang benar-benar valid sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Hasil Regsosek tersebut akan mencerminkan profil suatu keluarga di masyarakat.

“Apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, tujuannya untuk melakukan pendataan kepada masyarakat. Sehingga nanti data yang ada mencerminkan profil di masyarakat, profil ekonomi, sosial, profil kesejahteraan dan lainnya. Itu yang menjadi data betul-betul terverifikasi di lapangan,” pungkasnya.