“Saat ini banyak alokasi dana desa yang masuk di setiap desanya. harapnya dana desa itu dapat terlaksana dengan baik dan benar,” kata Henggar saat menghadiri Bimtek Desa Antikorupsi di Desa Kutoharjo, Rabu (24/5/2023).

Sebagai informasi kegiatan bimbingan teknis Desa Antikorupsi di Pati ini, diikuti 20 desa, dari unsur perangkat kecamatan, dan sejumlah OPD terkait. Mulanya KPK RI meminta untuk dilakukan pembinaan dan pencegahan praktek korupsi dengan Bintek Desa Antikorupsi.

Setelah itu, lanjut Henggar ditindaklanjuti dan difasilitasi oleh gubernur agar kegiatan tersebut dilaksanakan di Kabupaten Pati dan kabupaten lainnya di Jawa Tengah.

“Kegiatan ini yang mengisi teman-teman dari KPK. mudahan-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi pencerahan kepada kepala desa agar kepala desa bisa melakukan tugas pokok sebagaimana mestinya. dan bisa dipraktekkan (nilai) antikorupsi di desanya,” lanjutnya.

Menurut Henggar, banyak laporan mengenai indikasi penyelewengan anggaran yang dikelola desa. Sebagian masih diperiksa Inspektorat, sementara lainnya sudah selesai. Jika benar ditemukan penyelewengan, pihaknya menyebut desa akan memperoleh sanksi dengan ganti rugi.

“Banyak laporan-laporan itu memang ada beberapa yang sudah dilakukan tindakan pemeriksaan langsung oleh inspektorat dan memang disitu ditemukan untuk ganti rugi,” ungkap Henggar.

“Saya kira tidak ada permasalahan manakala ketika ada aduan dan masukan langsung ditindak langsung dari inspektorat ketika ada indikasi yang memang diwajibkan pihak desa untuk menyetor kembali karena ada kelebihan bayar,” sambungnya.

Semenjak banyaknya anggaran yang masuk ke pemerintah desa, menjadi perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lantaran dari tahun 2015 tren kasus korupsi semakin meningkat.

“Adanya dana desa dan pengalokasian dana desa oleh Pemda, ternyata kasus korupsi cukup tinggi itu laporan yang kami terima dari penegak hukum ada 900 kasus lebih,” kata Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Friesmount Wongso.

Menurutnya pemerintah tidak melarang umat islam menggelar takbir keliling di lingkungannya. Hanya saja yang perlu diperhatikan pelaksanaannya adalah tidak boleh digelar di jalan utama, baik jalan Kabupaten maupun provinsi. Karena yang terjadi akan mengganggu masyarakat pengguna jalan.

“Takbir keliling itu jangan di jalur utama, karena jalur utama itu hanya untuk lalu lintas. Jadi kalau masyarakat tetap mau melakukan takbir keliling itu ya di lingkuannya saja, jangan sampai mengarah ke jalur utama Kabupaten Pati,” ujarnya usai menyalurkan bantuan di Masjid Agung Baitunnur Pati, kemarin.

Dalam kesempatan itu, Pj menekankan agar takbir keliling dilakukan di masjid atau pun mushala di lingkungannya masing-masing. Dia mengungkapkan takbir bisa dilalukan di mana saja, asal jangan sampai justru merugikan orang lain.

Henggar berharap lantunan gema takbir cukup dilantunkan dan dioptimalkan di masjid serta mushala. Kendati pihaknya meyakini sejauh ini sudah ada masyarakat yang menyiapkan untuk takbir keliling, baik misalnya membuat permainan (ogoh-ogoh) atau kendaraannya.

“Masyarakat sudah ada yang menyiapkan kaitannya dengan takbir keliling seperti kendaraan yang nantinya digunakan, seperti truk atau pick up,” bebernya.

Dengan keputusan ini artinya sudah ada kelonggaran yang diberikan pemerintah daerah kaitannya pelaksanaan takbir keliling mengingat tahun-tahun sebelumnya hal itu dilarang. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah takbir keliling jangan menggunakan jalan utama. Atau takbir keliling bisa digelar di jalan desa.

Pantauan yang dilakukannya ini dengan mengunjungi pasar tradisional, di antaranya Pasar Puri Baru serta Pasar Sleko, Kamis (6/4/2023).

“Ini kami lakukan dalam rangka memastikan ketersediaan berbagai barang kepokmas pada hari raya Idul Fitri mendatang. Juga memantau harga Kepokmas di pasaran,” ujarnya.

Menurutnya, sejumlah barang kebutuhan masyarakat ini seperti ulai beras, daging sapi, daging ayam, telur, bawang merah, bawang putih secara keseluruhan dinilai masih aman dan stabil. Tidak ada persoalan yang dijumpai lantaran harga masing-masing komoditas cenderung dalam batas wajar.

Salah satu komoditas yang dipantau Pj Bupati adalah daging sapi. Adapun harga daging sapi di pasaran disebut bakal mengalami peningkatan menjelang hari raya idul fitri nanti tiba. Namun untuk saat ini, harganya dinilai masih wajar.

“Harga daging sapi masih dalam batas wajar Rp 125.000 per kilogram. Harga daging sapi akan mengalami peningkatan dari saat ini. Mungkin naik sekitar antara Rp 5 ribu – Rp 10 ribu saat Idul Fitri nanti,” terangnya.

Selain komoditas daging sapi, dia juga meninjau harga telur. Menurutnya justru sedikit mengalami penurunan harga. Rata-rata harga telur di Pasar Sleko maupun Puri Rp 25 ribu per kilogram.

Sedangkan Kepala Disdagperin, Hadi Santosa menambahkan bahwa pihaknya terus melakukan pantauan harga Kepokmas setiap hari. Dia mengatakan seperti bumbu dapur yaitu cabe dan bawang mengalami naik turun.

Tetapi, pihaknya memastikan ketersediaan stok Kepokmas di pasaran tradisional untuk mencukupi kebutuhan kebutuhan masyarakat menjelang hari raya ini dinilai aman.