Menurut Ketua Bawaslu Jateng, Anik Sholihatun, rapat kerja tersebut bertujuan untuk memperbarui catatan hasil pengawasan proses coklit atau pemutakhiran data pemilih yang telah dilakukan oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama 30 hari kemarin. Coklit dilaksanakan sejak 12 Februari hingga 14 Maret 2023 lalu.

Anik juga menegaskan bahwa pihaknya sedang menghimpun dan mengkonsolidasikan data untuk mengidentifikasi temuan dugaan pelanggaran dan memastikan pemutakhiran daftar pemilih pemilu 2024 berjalan dengan baik dan akurat.

“Saat ini, kami menemukan beberapa masalah terkait pelaksanaan Coklit dilapangan, seperti kasus Coklit yang tidak sesuai dengan standar prosedur dan tata laksana pemutakhiran daftar pemilih. Beberapa kabupaten dan kota sedang kami teliti dan cermati, namun sebagian besar sudah kami berikan saran perbaikan kepada jajaran teman KPU dilapangan secara berjenjang,” jelas Anik.

Anik menambahkan bahwa para Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD) akan menyelesaikan masalah tersebut dengan pantarlih. Jika belum terselesaikan, saran perbaikan akan diteruskan ke jajaran Panwascam kepada PPK, dan akan diakselerasi untuk ditindaklanjuti di kabupaten dan kota.

Dalam rapat kerja ini, Bawaslu Jateng menekankan pentingnya kerjasama antara Bawaslu dan KPU dalam memastikan integritas pemilu dan menjamin hak suara warga yang sah dan merata.

Rakor tersebut juga digunakan untuk menentukan strategi baru dan untuk bahan evaluasi bilamana diperlukan agar terwujudnya daftar pemilih yang berkualitas Disamping itu untuk mendengarkan progres hasil pengawasan coklit.

Ada sebuah kejutan pada rakor yang digelar Bawaslu Demak itu, ada laporan hasil pengawasan panwaslu Kecamatan Gajah, terdapat lebih dari seribu data kependudukan di dua desa yang tidak dikenal dengan anomali dan sesuai dengan domisilinya.

“Hal ini sangat perlu pengawalan intens jangan sampai menyebabkan hilangnya hak pilih warga,” ujar Ketua Bawaslu Demak Khoirul Sholeh.

Dua desa itu adalah Desa Mojosimo dan Tlogopandogan yang berada di Wilayah Kecamatan Gajah. Hampir separo dari warga desa tersebut datanya saling bertukar. Diketahui, 470 warga Mojosimo data kependudukanya beralamatkan Desa Tlogopandogan dan sebaliknya warga Tlogopandogan data kependudukannya beralamat di Desa Mojosimo.

Menurutnya, situasi demikian berpotensi terjadinya pelanggaran. Oleh karenanya ia menginstruksikan untuk melakukan pengawalan bukan hanya sampai pada DPS dan DPT. Setelah dilakukan konfirmasi itu bukan kesalahan pantarlih karena memang bahan coklitnya demikian.

Artinya data tersebut sudah ada sejak di DP4 yang disinkronisasikan. Namun jika tidak hati-hati atau pantarlih kurang mengetahui situasinya bisa mengakibatkan hilangnya hak pilih warga. Fenomena tersebut hampir terjadi jika tidak ada saran perbaikan dari jajaran Bawaslu.

Pasalnya 470 warga Mojosimo yang tertukar datanya tersebut berada di desa Tlogopandogan. Disisi lain, 587 warga desa Tlogopandogan alamat di data kependudukan hasil sinkronisasi beralamat di Desa Mojosimo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak.

Untuk PKD (Pengawas Kelurahan/Desa) dihimbau Khoirul agar terus semangat dalam melakukan pengawasan, meminta penjelasan dan memberikan masukan sesuai hasil pengawasan.