Leginah warga Margorejo keberatan dengan pembongkaran dilakukan hari ini. Pihaknya menjelaskan dia mendirikan warung di jalan raya Pati-Kudus milik Pemprov Jateng itu lantaran warung sebelumnya di Pragolo terkena dampak Covid-19. Kemudian dia terlilit hutang.

Lalu pihaknya mengadu Kepala Desa Margorejo yang saat ini statusnya sudah mantan.

“Lalu laporan mantan Petinggi, kulo nyuwun urip a pak. Terus buka warung di sini, luru enggon sek penak dienggoni. Warung permanen aja, buat jualan sego wae kok, tapi boten sewa,” katanya.

Leginah mengaku mantan Kades Margorejo saat itu tidak menyuruh mendirikan warung. Akan tetapi dirinya yang berinisiatif menghadap hendak mendirikan warung, kemudian disetujui oleh mantan Kades.

Selain itu, dia juga mempunyai tanggungan utang di Bank BRI. Sehingga hasil usaha tersebut digunakan untuk membantu menyukupi kebutuhan rumah tangga dan menutup utang.

“Kulo niku gadah utang BRI, daripada kesendat terus tak golekno usaha niki,” jelasnya.

Leginah mengaku sudah mengerti bahwa warung di pinggir jalan Pati-Kudus ini akan ditertibkan oleh pemerintah. Hanya saja, dia mengaku kesulitan mencari tenaga untuk membongkar mandiri.

“Mpon ngerti kalau mau dibongkar, tapi saya minta waktu. Luru kuli angel, lha wes nemu tapi isone sesok,” tandasnya.

Diketahui di depan SPBU Margorejo, kurang lebih ada 26 warung yang dibongkar termasuk milik Leginah oleh Satpol PP provinsi. Setelah melalui berbagai tahapan mulai koordinasi, lalu pemberian surat peringatan (SP) 1 – 3, maka hari ini dilakukan penertiban.

“Sejak Februari kita melakukan pendataan, lalu kita komunikasikan dengan pemilik warung lupa kemarin tanggalnya. Meminta agar dilakukan pembongkaran sendiri,” ujar Aglis menjawab pertanyaan wartawan mengenai pembongkaran PKL di depan SPBU Margorejo, Senin (22/5/2023).

Akan tetapi, jalan tersebut merupakan asetnya provinsi jadi tidak bisa berbuat lebih. Kecamatan hanya memfasilitasi karena yang mempunyai kewenangan adalah Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.

Aglis mengatakan sebelumnya pelaku usaha diberikan surat pemberitahuan bahwa berisi tanah tersebut tidak diperbolehkan dihuni. Sehingga tanah di situ diminta agar dikosongkan.

“Lalu surat permintaan pembongkaran, kemudian terbit surat peringatan pertama (berlaku) 7 hari, SP kedua 3 hari dan ketiga 3 hari. Setelah itu nanti baru pengosongan ada eksekusi,” bebernya.

Warung di sekitar depan SPBU Margorejo digunakan tidak hanya berjualan. Melainkan digunakan aktivitas yang melenceng, yaitu sebagai warung remang-remang.

Karena yang berwenang adalah pihak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPU BMCK), maka nantinya alasan yang digunakan adalah pelanggaran bangunan di atas aset jalan provinsi.

“Di situ nanti akan ada pembangunan jalan. Karena di situ jalannya provinsi,” jawab Perwakilan Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, Mulyanto Sudarmono.