Anggota Komisi B DPRD Pati yang mempunyai tupoksi di sektor pertanian, Narso berargumen bahwa untuk saat ini nilai tukar rupiah dari hasil panen pada sektor pertanian rendah. Sehingga hal ini cukup masuk akal jika anak muda enggan jadi petani.

Menurutnya nilai tukar petani belum sebanding dengan modal dan tenaga petani. Modal yang besar yang harus dikeluarkan untuk produksi tetapi nilai hasil panen hanya segitu akhirnya modal tersebut akan diputar kembali guna proses penanaman lagi di musim tanam berikutnya.

“Bisa dicek itu di BPS silahkan, kalau nilai tukar petani di Pati itu hanya berapa. Karena semakin mendekati angka 100 itu semakin tidak ada untungnya. Apalagi kalau di bawah 100 malah rugi, petani,” ungkapnya.

“Karena alasan rendahnya nilai tukar petani yang membuat generasi muda tidak minat terjun ke sektor pertanian baik di Pati maupun dialami umum secara mayoritas,” sambung dia.

Ia pesimis jika tidak ada campur tangan pemerintah dalam pembinaan pertanian di Kabupaten Pati, maka lambat waktu sektor pertanian tidak mampu bersaing di wilayah.

Apalagi, sektor pertanian ini cukup penting untuk menjaga kepastian ketahanan serta swasembada pangan. Dengan begitu akhirnya kesejahteraan petani bisa meningkat dan minat generasi muda tentu aja akan tertarik menekuni usaha ini.

“Selama tidak dibarengi dengan stimulus upaya dari pemerintah baik itu perencanaan, anggaran dan lainnya, maka itu akan tetap kesulitan. Pekerja kan mengurangi resiko, apalagi di pertanian banyak resiko,” tandasnya. (ADV)

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati, Jumani yang mewakili Penjabat (Pj) Henggar Budi Anggoro, mengatakan ada sejumlah strategi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Sehingga target itu bisa tercapai.

“Target pendapatan daerah tahun 2024 diproyeksikan Rp 2.464.333.800.000. Dan itu perlu penyesuaian strategis langkah-langkah yang harus dilakukan,” ujar Jumani.

Menurutnya, strategi yang telah disiapkan di antaranya yaitu dengan mengoptimalkan sistem pajak online. Lalu, pengetatan potensi pajak, serta pemberian sanksi denda bagi wajib pajak yang menunggak atau telat.

Penyediaan layanan yang mudah berbasis dengan sistem online serta menggali sejumlah potensi retribusi daerah itu menurutnya target yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) bisa tercapai.

Sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badruddin menyampaikan hasil dari rapat kali ini akan ditindaklanjuti dengan pembahasan oleh anggota dewan. Dia berujar, nantinya dibahas dalam forum Badan Anggaran (Banggar).

“Setelah ini akan dirapatkan dengan anggota dewan di Banggar. Selanjutnya akan dibahas di masing-masing komisi yang membidangi,” tutupnya.(Adv)