Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Putut Winarno menyebut sebanyak 48 orang yang menerima Surat Keputusan (SK) Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS karena Batas Usia Pensiun (BUP) dan Atas Permintaan Sendiri (APS) TMT 1 Juni 2023.

Dirinya merinci, para penerima SK Pensiun tersebut terdiri dari 7 (tujuh) orang jabatan administrasi, 40 (empat puluh) orang jabatan fungsional, dan 1 (satu) orang pensiun atas permintaan sendiri dengan jabatan administrasi.

Dari tujuh jabatan administrasi yang menerima SK Pensiun, satu orang merupakan pejabat administrator, satu orang pejabat pengawas, dan lima orang lainnya adalah pejabat pelaksana.

Sementara itu, Bupati Kudus Hartopo memberikan ucapan terimakasih atas pengabdian yang diberikan kepada PNS yang telah resmi pensiun.

“Terimakasih kepada njenengan yang telah memberikan kontribusi kepada Pemkab Kudus baik birokasi maupun pendidikan. Ini jasa njenengan termasuk ibadah. Investasi bukan hanya melalui harta saja, tapi jangka panjang yakni kesehatan dan akhirat,” tukasnya, Selasa (30/5) kemarin.

Lebih lanjut, dengan berakhirnya masa tugas pegawai yang telah pensiun ini dan menerima SK PNS, bukan berarti aktivitas mereka telah berakhir.

“Konsep kedepan dalam menjalani hidup juga harus berjalan dengan baik. Harapannya semoga setelah pensiun ini ada aktivitas lebih lanjut yang lebih bermanfaat,” pesannya.

Terkait hal tersebut, Warga Desa Loram Wetan RT 3 RW 6, Tri Wahyuni menyampaikan bahwa dirinya mempunyai Kartu Indonesia Sehat (KIS) namun hanya bertahan tiga bulan saja. Kemudian ketika periksa ke Puskesmas Ngembal Kulon, dirinya diberikan arahan agar untuk mengaktifkan KIS.

“Saya kan punya KIS tapi jangka waktunya cuman tiga bulan, terus saya ke puskemas Ngembal Kulon, katanya disuruh mengaktifkan. Saya sudah mengaktifkan sebenarnya tapi cuman satu bulan. Terus setelah itu mengaktifkan lagi, itu selama beberapa bulan saya capek akhirnya tidak menggunakan KIS. Saya kira sudah sekali bisa aktif, ternyata sebulan-bulan,” bebernya seusai ditemui pada sosialisasi cukai, Selasa (16/5/2023).

Untuk itu, ia berharap agar KIS bisa digunakan selamanya dan tidak sebulan sekali, mengingat hal itu dapat menguras waktu dalam mengurusnya. Wahyuni sapaan akrabnya juga sering ditanya mengenai cara mengaktifkan KIS.

“Harapannya, kalau dikasi KIS bisa dipakai selamanya. Saya selaku Ketua PKK juga sering ditanya mengenai cara mengaktifkannya sama ibu-ibu,” ungkapnya kepada Samin News

“Kemudian hal itu ditanggapi oleh pak bupati agar disuruh mengaktifkan dengan cara memberi tahu ke pak lurah kalau tidak bisa langsung ke beliau,” tambahnya.

Sementara itu, dihadapan warga Desa Loram Wetan Bupati Kudus Hartopo juga menyampaikan mengenai sosialisasi cukai, memberikan pemahaman mengenai DBHCHT dan ciri-ciri rokok ilegal.

“Hal itu supaya masyarakat paham tentang rokok ilegal itu apa, kemudian ketika paham nantinya jika menemukanya bisa terus dilaporkan, terus dikasi saksi-saksi hukumnya agar masyarakat tahu,” jelasnya.

“Terkait kebijakan peruntukan dana yang diatur di PMK sudah kita jelaskan semua. Dan masyarakat paham. Cuman yang ditanyakan BPJS dan KIS. Itu sudah kita arahkan yang kurang paham bisa WA saya,” sambungnya.

Kemudian menanggapi hal tersebut, Hartopo menyebut bahwa itu dimungkinkan hasil dari evaluasi untuk BPJS yang tidak dapat seterusnya permanen. Sebab setiap tiga bulan ada evaluasi.

“Ketika yang menerima BPJS dulu kondisi keluarga tidak mampu menjadi mampu sekarang bisa dicatat. Artinya keluarga itu dialihkan ke BPJS mandiri. Kalau keluarga itu tidak mampu maka hasil verivikasinya akan dipermanenkan. Banyak dulu yang penerima BPJS sekarang punya mobil banyak dan usahanya maju, kan gak mungkin menggunakan BPJS kelas tiga terus. Maka kita alihkan ke keluarga yang lain,” pungkasnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Kabupaten Kudus Didik Tri Prasetyo menjelaskan bahwa, gebyar pasar murah ini akan berlangsung setiap hari pada Jumat Minggu kedua setiap bulannya.

“Dan itu terbuka untuk umum dan digelar mulai pukul 07.00-10.00 Wib. Kami menyediakan sejumlah komoditas pangan yang dijual dibawah harga pasar dan berkerja sama dengan 40 pelaku sektor usaha diantaranya, Bulog, Prima Freshmart dan teman-teman Gbungan Kelompok Tani,” ujarnya pada Jumat (14/4).

Sedangkan untuk komoditas yang dijual di pasar murah bervariasi. Diantaranya beras, bawang merah, cabai, hingga telur. Harga jualnya pun lebih murah dari yang ada di pasaran.

“Gerakan yang digelar ini banyak menarik animo masyarakat untuk datang. Seperti yang terjadi hari ini, sejak pagi sudah banyak masyarakat yang mengantre untuk membeli,” ujarnya.

“Yang dijual selisih harganya sekitar Rp 2.500 hingga Rp 4.000 di empat komoditas itu tadi,” tambahnya.

Didik menyebut bahwa tujuan kegiatan ini untuk memutus rantai distribusi dan pengendalian inflasi di Kabupaten Kudus. Pihaknya telah menyediakan beras dari Bulog sekitar 2,5 ton, dari Gapoktan 1,5 ton, dan telur hingga 500 kilogram.

“Kegiatan ini tidak hanya saat menjelang lebaran seperti saat ini, di bulan-bulan selanjutnya juga ada. Terlihat dagangan yang dijual semuanya pun habis dalam beberapa jam saja,” tukasnya

Sementara itu, Bupati Kudus HM Hartopo berharap, kegiatan ini bisa membantu masyarakat Kudus agar bisa membeli sembako dengan harga lebih murah dari pasaran.

“Saya mengapresiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan adanya gelar pasar murah yang diadakan sebulan sekali ini bisa membantu masyarakat dengan manfaat yang diberikan,” jelasnya

Bupati menyebut bahwa masyarakat sangat berantusias untuk datang ke pasar murah. Terlebih dengan penyediaan 2,5 ton beras dengan harga jual Rp 9 ribu perkilogramnya dari Bulog, ini sangat diminati masyarakat.

Muhammad Nadjib Hassan, selaku Ketua Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus mengatakan, acara yang digelar pada setiap akhir bulan Sa’ban, yang mana Kanjeng Sunan Kudus selalu memberikan pengumuman mengenai tibanya satu Ramadan ke santri atau masyarakat sekitar Menara Kudus.

“Masyarakat berbondong-bondong ingin menyaksikan dan melihat pengumuman tersebut. Serta para pedagang yang berjualan di wilayah Menara dikenal sebagai tradisi dandangan,” ucapnya kepada Samin News.

Lebih lanjut, selain pengumuman secara lisan, pihaknya juga mengumumkan melalui tabuh beduk bertempat di Menara Kudus.

“Dalam tabuhan tersebut berbunyi Ndang-ndang yang kini dikenal sebagai tradisi Dandangan. Itu tentunya dilaksanakan setiap tahun sekali. Dan juga memberikan informasi kepada santri dan masyarakat sekitar,” tandasnya.

Sementara itu, Abdul Jalil selaku pengurus Yayasan Menara menambahkan, dandangan tersebut merupakan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dimiliki Kabupaten Kudus di tingkat nasional.

“Perayaan dandangan ini sudah dibuat SK oleh Kemendikbud sebagai Aset Budaya Nasional. Yang disebut dandangan adalah peristiwa pengumuman satu ramadhan dari Kanjeng Sunan Kudus dan itu turun menurun yang sudah dilakukan dan terus dilakukan. Nah, karena disini umat berkerumun santri dan pengikut Sunan Kudus maka banyak dibutuhkan makanan dan minuman. Maka munculah orang mremo dijalan itu,” kata Djalil.

Lebih lanjut, Itu adalah science efek berkumpulnya Santri Sunan Kudus yang menunggu pengumuman mengenai mulainya bulan puasa ramadhan.

“Peristiwa itu kita abadikan menjadi perayaan dandangan 1 Ramadan 1444 Hijriah. Sehingga disini nanti ketua yayasan sebagai pemangku adat akan mengumumkan warga bahwa besok dimulai puasa,” ungkapnya.

“Selama ini banyak memahami dandangan ini adalah orang mremo, padahal itu hanya efek dari berkumpulnya santri yang menunggu keputusan ramadhon. Peristiwa itu kita kemas dengan even budaya, sosial, dan ekonomi. Intinya kita tata,” pungkasnya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Kudus Mutrikah menjelaskan, kegiatan ini merupakan sebuah visualisasi yang menggambarkan saat masyarakat Kota Kretek berbondong-bondong pergi ke Masjid Menara.

“Ketika masyarakat Kudus berbondong-bondong ke Menara untuk mendengarkan tabuh beduk sebagai dimulainya awal bulan satu ramadhan,” ujarnya usai ditemui setelah Apel Dandangan pada sore hari.

Lebih lanjut, saat ditanya awak media bahwa upacara dandangan ini telah masuk Warisan Budaya Tak Benda (WBTB), Mutrika menuturkan bahwa, pihaknya kemarin telah mendapatkan sertifikat tentang hal itu. Oleh karenanya, judul kegiatan tersebut menyesuaikan.

“Judulnya menyesuaikan, Taman Menara ini hanya tempat berkumpulnya masyarakat yang mau berangkat ke Menara. Kegiatan tabuh beduk tentunya akan digelar di Menara. Disitu pasti ada yang ziarah dan dzikir,” tandasnya.

Diketahui acara kali ini diikuti oleh seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Kudus, Forkopimda, camat, kepala desa dan stakeholder pariwisata. Tentunya hal itu dalam rangka bersama melestarikan budaya upacara adat yang telah mendapatkan WBTB.

“Kedepan acara ini akan dibuat sama dan juga ditambah dengan inovasi dari masyarakat seperti, Tari, Caping Kalo, dan rebana,” ucapnya kepada Samin News.

Bupati Kudus Hartopo mengatakan, selama tiga tahun pihaknya tidak menggelar dandangan. Tentunya, masyarakat Kudus pastinya akan rindu dengan adat ini. Selain dia juga bersyukur atas tercapainya realisasi dandangan ini yang berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif.

“Tiga tahun kita tiarap tidak ada dandangan. Inilah saatnya masyarakat Kudus menumpahkan rindu dandangan yang terakhir. Alhamdulillah 2023 bisa terealisasi, tertib dan kondusif,” bebernya.

Selain itu, untuk upacara adat dan kirab dandangan ini adalah sebuah napak tilas yang dulunya pernah dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kudus. Tradisi ini diharapkan jangan sampai hilang.

“Ini sangat perlu di uri-uri, bahkan perlu dikembangkan sesuai zaman ini. Mudahan-mudahan tradisi ini bisa berjalan kedepannya,” harapnya.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah & DIY, AB Wahyu Jatmiko mengatakan, SPKLU ini pertama kali dibuka Kabupaten Kudus, sebagai respon perubahan transisi energi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.

“Beliau juga mengarahkan transformasi energi dari lama menuju yang lebih besar. Dan itu diwujudkan melalui kendaraan berbasis listrik seperti ini,” kata Wahyu saat ditemui di Kantor PLN Kudus.

Dikatakan Wahyu bahwasanya, PLN Icon, dan Insurance juga siap mendukung program pemerintah yang mekanismenya seperti hal tersebut. Mengingat PLN dibentuk untuk melayani masyarakat didalam segala bidang.

Lebih lanjut, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Kudus Hartopo yang telah memberikan support kepada PLN dalam menghadirkan SPKLU yang pertama. Hal itu dilakukan dalam merespon program pemerintah transisi energi fosil menjadi yang lebih bersih.

“Sebenarnya untuk umum ini hitungannya masih cepat meskipun masih 2-3 jam tergantung daya. Karena ada 25 kWh, 50 kWh kalau udah hanyak konsumennya kita naikkan 50 kWh. Ada juga yang 100 kWh, kami bisa berikan tapi semua tergantung dengan perkembangannya,” katanya.

Wahyu menambahkan, bisa juga saat konsumen membeli mobil listrik dan untuk pengisiannya memilih dirumah. Hal itu merupakan satu paket, yang dinamakan Home Charging.

“Bisa juga pilihan konsumen dirumah namanya ‘Home Charging’. Jadi kalau masyarakat membeli mobil itu satu paket dengan alatnya, dan pln yang masang dan dipisah dengan instalisasi yang dirumah jadi khusus. Dan nanti ada diskon tarif, kalau ces malam hanya separo bayar,” ungkapnya kepada Samin News.

“Untuk saat ini biaya pengisian 1 kWh-nya kisaran Rp 2 ribu. Kalau mobil biasa yang bukan listrik dalam 100 kilometer kira-kira menghabiskan Rp 80-90 ribu, tapi kalau motor menghabiskan Rp 20-30 ribu,” tambahnya.

Sementara itu untuk SPKLU di wilayah Jawa Tengah ini jika ditotal ada sebanyak 20 kurang lebihnya yang telah tersebar di PLN, bengkel, dan pihak swasta.

Bupati Kudus Hartopo memberikan apresiasi terkait peresmian SPKLU. Karena itu merupakan pertama se-Karesidenan Pati.

“Maka dari itu ini sangat tepat sekali, mobil motor listrik adalah bagian dari pemerintah. Dalam menuju sukses ini harus ditunjang dengan adanya SPKLU. Harapan kami dengan peminatan konsumen makin banyak harus ditambah seperti ini. Hyundai dan pihak swasta lainnya yang menyediakan mobil listrik ini juga diharapkan menyediakan stasioner,” pungkasnya.

Seusai mengikuti Musrenbang, Ketua Federasi P3A, Sistem Waduk Kedung Ombo Kudus Akrab menjelaskan kepada awak media bahwa, ia memberikan usulan kepada stakeholder terkait agar program reboisasi seluruh Kabupaten Kudus seperti di Lereng Kendeng, Pati Ayam, dan Muria itu wajib dilakukan.

“Maksudnya ketika hutan tertata dan tertanam kembali, itu akan membantu menghambat dampak banjir untuk jangka panjang,” ungkapnya.

Usulan selanjutnya, mengenai program yang dicanangkan oleh Mentri PUPR yang memberikan anggaran senilai Rp 1.4 Trilliun termasuk daerah sungai juwana yang akan dinormalisasi, harapannya dikeruk sedalam-dalamnya. Mengingat di Kudus sendiri sudah kehilangan beberapa embung-embung tradisional.

“Contohnya di Undaan Tengah, di tempat saya antara gang dengan gang, belakangnya itu kan ada blumbangan, kalau zaman belanda namanya buang cemplongan. Itu kan misalnya 20 meter, kali kedalaman 2 meter kali panjangnya 500, kalau sudah ada 15 kampung itu sudah 7,5. Kalau kali 16 desa itu berapa baru dikalikan 10 desa, sudah 75 kilo kali 20 kali kedalaman 3 meter itu berapa juta kubik,” bebernya.

“Lebih lanjut, saat ini ketika turun hujan untuk di sebagian wilayah Kudus tidak ada daya tampung. Kemudian masuk di jalur umum, dan hal itu tidak mampu akhirnya limpas ke persawahan. Ini perlu kita kawal dalam pembangunan RKPD agar tidak banjir dikemudian hari. JU itu kan kewenangan APBD setau saya,” sambungnya.

Kemudian, lanjut Akrab, untuk mengurai genangan air di wilayah Tanjung Karang, Mejobo, dan Karangrowo perlu adanya ilmu pengendara banjir. Contohnya di Tanjung Karang yang seharusnya sungai bakinak terus dibuatkan ilmu pengendali banjir.

“Kemudian kearah JU 2 pembuangan bendungan itu ditanggul yang kiri. Ketika ada pompa di Tanggulangin di hidupkan maka otomatis genangan itu akan turun, maka kita tidak akan kesulitan di Tanjung Karang,” tandasnya.

“Kita bisa berjalan apa adanya hanya perlu dipikirkan. Sungai Bakinak juga perlu peninggian jembatan, itu sedimen atau pendangkalan cukup signifikan perlu diangkat dinormalisasikan,” pungkasnya.

Dalam acara itu juga dihadiri oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Komunitas Disabilitas Kudus (FKDK), Anggota DPRD Kudus, Pimpinan OPD, Organisasi Masyarakat, Kepala Desa, dan Camat se-Kabupaten Kudus.

Bupati Kudus Hartopo menjelaskan bahwa, gelaran Musrenbang ini bisa sebagai wadah aspirasi para stakeholder yang memiliki perananan penting. Serta untuk dasar dalam pembuatan rencana kerja di Kudus.

“Saat ini banyak usulan yang luar biasa, dari desa, kecamatan, dan lainnya. Kalau itu semua diakomodir bisa mencapai triliunan. Padahal untuk kemampuan keuangan di Kudus jauh beda sebelum Covid-19,” katanya.

Jika sebelum Covid-19 Dana Alokasi Keuangan (DAU) Kabupaten Kudus dapat mencapai Rp 851 milliar yang bersama dana perimbangan dari pemerintah pusat. Saat itu, era Covid-19 hanya mendapat kurang lebih Rp 700 milliar.

“Tentunya dari Rp 851 milliar ke Rp 700 milliar, sangat berkurang sebanyak Rp 100 milliar lebih. Dan untuk Dana Bagi Hasil di Kudus ini termasuk PAD-nya juga sangat minim sekali,” ungkapnya kepada Samin News.

“Adanya DBHCHT walaupun ini naik signifikan tapi peruntukannya tetap berpacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125. Dan beda diaturnya dengan kemarin yakni PMK No 7 tahun 2020,” tambahnya.

Hartopo menambahkan, saat ini pemerintah sedang melakukan bantuan terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Maka dari itu usulan melalui reses maupun langsung tentunya ini perlu ada kajian yang mendalam dan memilih mana yang skala prioritas. Semua usulan harus dilihat dengan benar mana yang masuk skala prioritas. Kalau kita lihat usulan masyarakat mencapai 1260 usulan. Jika ditotal hingga triliunan, dari 3313 usulan,” ujarnya.

Sementara itu Sekda Kudus Sam’ani Intakoris menjelaskan, terkait gelaran Musrenbang RKPD ini adapun beberapa dasar pelaksaannya yang mengacu pada Undang-undang No 25 Tahun 2024 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Kedua UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Ketiga Permendagri No 86 tahun 2017 tentang tata cara Evaluasi Rancangan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD dan RKPD

Keempat, SE Bupati Kudus 30 Desember 2022 No 050/5906/27.00/2022 perihal pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2024.

“Kegiatan ini untuk memberikan masukan dalam rangka menyempurnakan rancangan RKPD Kabupaten Kudus tahun 2023 berdasarkan rancangan renja perangkat daerah Hasil forum perangkat daerah,” tuturnya.

“Mungkin yang sudah selalu usul tapi belum dapat semoga tahun 2024 bisa diakomodir. Karena kami memahami yang usul banyak tapi anggaran sedikit yang dialihkan ke kesehatan,” pungkasnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Kabupaten Kudus Didik Tri menyebut, digelarnya kegiatan ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan yang tinggal menghitung hari. GPM tersebut juga merupakan hasil tani yang juga bertujuan untuk menstabilkan harga pangan di Kabupaten Kudus.

“Sebentar lagi menyambut bulan suci Ramadhan. Lalu kita adakan Gerakan Pangan Murah yang bertujuan untuk meringankan warga,” tuturnya.

Selain itu, acara yang digelar untuk kepentingan umum dan juga dilaksanakan mulai pagi hingga siang hari bertempat di Halaman Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus. Pihaknya juga telah menyiapkan komoditas pangan yang dijual dibawah pasar. Adapun sebanyak 40 sektor pelaku usaha juga digandeng.

“Pelaku usaha itu diantaranya ada Prima Freshmart, Teman Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan ada juga Bulog. Terlihat banyak sekali yang datang ke kantor kami untuk membeli pasokan makanan yang murah,” tuturnya.

Antrian di beberapa stand pun terlihat panjang dan mengular seperti di bagian pasokan beras. Banyak warga yang membeli kebutuhan pokok seperti cabai merah, bawang merah, bawang putih, telur, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, dengan antusias warga yang tidak terduga, Didik sapaan akrabnya berencana akan menggelar kembali.

“Banyak yang antusias dan senang dalam membeli kebutuhan pokok yang harganya terjangkau. Saya berencana akan gelar lagi hal yang serupa. Paling tidak sebulan sekali dengan menggandeng kawan-kawan pelaku usaha,” harapnya.

Setelah digelar kegiatan tersebut, dia berharap dapat membantu dalam mengendalikan inflasi di Kudus.

Bupati Kudus HM Hartopo juga nampak mengunjungi kegiatan Gerakan Pasar Murah itu. Ia juga mengaku mengapresiasi atas hal itu. Selain itu, orang nomor satu di Kudus juga menyarankan bahwa hal itu bila perlu diadakan seminggu sekali.

“Paling tidak sebulan sekali, bila perlu seminggu sekali untuk acara seperti ini, agar masyarakat dapat terbantu,” ujarnya

Hartopo menambahkan bahwa ia mendukung gerakan tersebut dan juga akan menggandeng elemen tertentu maupun siapapun yang dapat menggelar pasar murah seperti itu.

“Kegiatan seperti ini semoga ada akses nantinya disitu yakni yang ada narasumber, gapoktan, suplayer hingga konsumen. Dan dengan adanya bunga kur ini sangat baik sekali bagi kaum tani kami,” pungkasnya.

Anggota DPRD Kudus Sutejo menyampaikan, terkait pengelolaan Desa Wisata Pedawang tersebut berupa kebun nanas ternyata hasilnya diluar dugaan yang diperkirakannya.

“Untuk pengelolaannya diluar dugaan, yang selama ini masyarakat menggembar-nggemborkan desa wisata kalau kita kesana hampir kurang memenuhi harapan,” katanya.

Menurut Sutejo, untuk wisata itu perlu ada pendampingan khusus dari Pemerintah Kabupaten Kudus. Hal itu berguna untuk membantu kemajuan kebun nanas yang dikelola melalui Pokdarwis.

“Tapi disana menurut kami perlu ada kehadiran pemerintah. Untuk membantu agar yang dikelola Bumdes sana atau Pokdarwis sana itu betul-betul bisa maju,” imbuhnya.

Mengingat, lanjut Sutejo, setelah kunjungannya di kebun nanas tersebut, selang satu hari ada sebanyak 120 rombongan MI Muhammadiyah Jati Kudus yang mampir.

“Karena setelah kami pulang dari sana, jarak satu hari ada rombongan MI Muhammadiyah Jati siswanya itu 120 orang,” bebernya.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, kehadirannya disana yakni pihak desa meminta arahan pendapat, dan saran mengenai bagaimana cara mengembangkan kebun nanas itu.

“Disana dalam diskusi kami, minta arahan pendapat dan saran terkait pengembangan kebun nanas di Desa Pedawang,” jelasnya kepada Samin News.

Sutejo menilai, untuk kebun nanas tersebut baginya sudah sangat representatif. Namun tidak memiliki lahan parkir. Untuk itu, ia akan berkoordinasi dengan OPD di Kudus untuk membantu memberikan anggaran.

“Kebetulan disana itu tempatnya sudah representatif, tapi tidak punya lahan parkir. Kami mencoba berkoordinasi dengan semua opd yang mempunyai anggaran untuk pengerasan jalan parkir,” terangnya.

“Disana sudah punya lahan tinggal pengerasan saja,” tambahnya.

Selain itu, Sutejo juga sudah melakukan komunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kudus untuk membantu memfasilitasi program bantuan pengerasan jalan.

“Kami sudah komunikasi dengan pihak pmd agar difasilitasi supaya ada program bantuan pengerasan jalan untuk lahan parkir, sehingga agar lebih mudah ketika ada warga luar yang mampir disitu,” pungkasnya.