Terdapat 26 bangunan warung ilegal yang berdiri di bahu jalan. Puluhan warung ini ditertibkan petugas gabungan lantaran telah mendirikan warung tanpa izin dari pihak terkait dan digunakan sebagai warung penyedia transaksi prostitusi.

Saat membongkar warung, petugas mendapati sejumlah alat yang diduga untuk eksekusi. Seperti di dalam warung disediakan bilik atau kamar khusus, tissu bekas, hingga kondom bekas pakai.

Kepala Satpol PP Kabupaten Pati, Sugiyono menyatakan pihaknya mendampingi tim dari provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pembongkaran warung prostitusi liar di Margorejo.

“kami temukan tadi kondom bekas sebagi bukti terjadinya transaksi, maka harapannya segera pembongkaran bisa berjalan baik dan bisa bersih lagi kondisinya,” katanya kepada wartawan di sela pembongkaran.

Selain telah melanggar peraturan mendirikan bangunan di atas bahu jalan milik provinsi, warung itu juga menyediakan fasilitas kamar bagi pengunjung yang hendak ‘jajan’.

“Warung remang-remang yang dipergunakan untuk prostitusi, dan kami temukan di dalamnya kamar-kamar yang sudah digunakan sebagai sarana transaksi prostitusi liar,” sambung Sugiyono.

Dia berharap lokasi tersebut bisa bersih dari aktivitas prostitusi. Jika tidak ditindak, akan memunculkan stigma negatif. Selanjutnya pihaknya berharap lokasi yang dimaksud bisa digunakan lagi sebagaimana mestinya.

Kasatpol PP Kabupaten Pati, Sugiyono menyebut persoalan ini telah dirapatkan dengan Sekda. Disebutkan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) ingin membangun citra positif yaitu Pati bersih dari kegiatan prostitusi.

“Tadi pagi dirapatkan dengan pak Sekda, bahwa Pemda ingin menertibkan itu. Kemudian surat peringatan (SP) ke-1 dan ke-2 sudah dikirimkan. Lalu hari ini SP ke-3 juga sudah, waktunya sampai 3 hari. Maka tanggal 9 Juni nanti sudah harus bersih,” katanya, Senin (5/6/2023).

Hal ini dilakukan untuk mendukung program Pemerintah Daerah terkait dengan penertiban warung-warung yang diduga sebagai tempat kegiatan prostitusi.

“Namun ada permintaan kelonggaran waktu sampai tanggal 11 Juni. Alasannya itu dari mereka keterbatasan tukang bongkar yang bergantian,” sambung Sugiyono.

Di dalam isi surat SP, disebutkan terdapat 26 bangunan yang akan dilakukan penertiban. 7 bangunan di antaranya sudah dibongkar mandiri, maka terdapat 19 warung yang masih tersisa.

Senada, Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Gakda) Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, Tubayanu menjelaskan pemangku kebijakan memberikan kelonggaran waktu selama 3 hari atau sampai Minggu 11 Juni 2023 dari berakhirnya SP ke-3.

“Jadi tanggal 11 harapannya sudah membongkar mandiri semua,” ujar Tubayanu.

Dia berharap pemilik secara sadar mau membongkar mandiri warungnya sampai batas waktu yang telah ditetapkan. Jika nantinya pemilik warung bandel, maka pihak aparat akan mengambil tindakan tegas.

“Kemudian bila sampai dengan tanggal 11 masih ada yang berdiri, maka kita akan melakukan pembersihan untuk meratakan di lokasi ini. Apapun alasannya sudah tidak ada toleransi lagi,” pungkasnya.