SAMIN-NEWS.com, PATI – Peringatan bagi semua rekanan yang melaksanakan paket pekerjaan pemerintah, tapi tidak menyelesaikan tanggung jawabnya, pasti akan terkena pinalti putus kontrak Jika hal itu terjadi, maka konsekuensinya rekanan yang bersangkutan akan masuk dalam rekanan ”daftarhitam” (blacklist), bisa hanya satu tahun tapi juga bisa lebih.

Seperti yang harus dialami rekanan paket pekerjaan peningkatan dermaga tambat perahu nelayan yang hendak melelangkan ikan hasil tangkapannya di TPI Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Kelautan dan Perikanan, terkena sanksi tersebut selama satu tahun. Sebab, yang bersangkutan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan itu sampai tuntas atau 100 persen, melainkan hanya sampai 70,29 persen.

Hal itu dibenarkan, PPKom yang bersangkutan, Endang Dwi Subekti, menyusul setelah pihaknya berkoordinasi dengan jajaran terkait, termasuk konsultan pengawas pelaksanaan pekerjaan tersebut. ”Sebab, setelah sampai batas hari kalender sesuai kontrak berakhir 10 November 2021 lalu, kami sudah memberikan perpanjangan waktu sampai Kamis (9/Desember) hari ini selama 29 hari, ternyata rekanan juga tetap tidak mampu menuntaskan pekerjaannya,”ujarnya.

Dari panjang dermaga tambat 68 meter yang seharusnya bisa dikerjakan sepenuhnya sampai tambahan hari kalender dengan konsekuensi pemberlakukan denda keterlambatan, ternyata hanya bisa diselesaikan sepanjang 46 meter, sehingga masih tersisa 22 meter. Jika dihitung berdasarkan progres capaiannya hanya 70,39 persen, sehingga pengguna anggaran atau pengguna jasa hanya akan membayar kepada rekanan itu total sebesar Rp 429.152.000 dari nilai kontrak Rp 600 juta lebih.

Akan tetapi, pihaknya juga memberlakukan denda keterlambatan selama 29 hari X permil dengan nilai nominal mencapai Rp 17.682.000. Hal tersebut belum lagi, jaminan pelaksanaan sebesar 5 persen X kontrak, dan jaminan pemeliharaan juga sebesar 5 persen, tapi kali pembayaran sesuai progres pekerjaan yang berhasil diselesaikan, dan semua itu masuk kembali ke kas daerah.

Menjawab pertanyaan, Dwi Endang Subekti menambahkan, dari nilai anggaran Tahun 2021 untuk paket pekerjaan itu, setelah masuk ke kas daerah tentu tak bisa dimanfaatkan untuk melanjutkan pekerjaan yang belum tuntas itu pada tahun berikutnya (2022). ”Untuk keperluan tersebut, tentu harus ada DED (Detail Enginerring Desain) baru,”imbuhnya.

SAMIN-NEWS.com, PATI – Sisa hari kalender pelaksanaan paket pekerjaan perbaikan jembatan tambat (jetty) perahu nelayan, di kawasan perairan Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Pati, tinggal 10 hari lagi. Tepatnya, Rabu (10/November) mendatang, sehingga tegasnya pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak akan tuntas sampai berakhirnya 120 hari kalender sesuai kontrak.

Sejak Rabu (13/Oktober) 2021 lalu, untuk memancangkan mini sheet pile rekanan menggunakan jasa pekerja teknis pemasangan peralatan tripod yang didatangkan dari Indramayu, Jawa  Barat/ Jumlah seluruhnya ada 7 personel, dan 6  personel di antaranya bertanggung jawab pada enam sisi bentangang tali sling yang digunakan menekan tiang pancang dengan dihubungkan pada sling penarik dan penekan yang digerakkan mesin.

Dengan demikian, papar salah seorang di antara mereka, Blegur yang juga asal Indramayu, untuk satu orang lainnya adalah alat berat ekskavator. ”Alat berat ini khusus bertugas mengantar material mini sheet pile menggunakan ponton ke tempat lokasi yang akan dipancang, mengingat pekerjaan berlangsung di dalam air,”ujarnya.

Tingginya tingkat kesulitan tersebut, lanjut dia, maka dalam satu hari bisa memasukkan mini sheet pile ke dalam tiga lokasi titik pemancangan sudah maksimal. Sebab, satu batang panjang material pancang tersebut adalah 6 meter, dan satu titik tersebut harus disambung dengan satu tiang pancang lainnya sehingga panjang keduanya mencapai 12 meter.

Karena itu, sejak pelaksanaan pekerjaan tersebut dimulai lebih dari dua pekan sampai hari ini baru bisa memasukkan tiang pancang sebagian. Dengan demikian sisanya masih sebagian, tapi Blegur yang bertugas sebagai operator mesin tidak mengetahui kapan berakhirnya hari kalender pekerjaan tersebut, dan bertanya kapan pekerjaan itu harus sudah berakhir.

Ketika diiangatkan, jika pemancangan berakhir maka tahap pekerjaan berikutnya adalah pembuatan cetakan sementara beton karena lantai dermaga harus dari konstruksi beton yang bersangkutan menunjukkan material untuk keperluan tersebut yang sudah disiapkan. ”Untuk pasir dan batu pecah, serta material kayu untuk tiang dan yang lainnya sudah siap,”imbuhnya.

Hal tersebut mengingat, sisa hari kalender paket pekerjaan itu sesuai kontrak akan berakhir  Rabu (10/November) mendatang, sehingga rekanan tidak bisa lagi menawar untuk dilakukan perpanjagan, karena tidak ada hal yang menjadi dasar alasan. Dengan kata lain, jika sampai hari kalender berakhir tapi paket pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya tidak tuntas, maka sesuai ketentuan adalah diberlakukannya denda.

Diminta tanggapannya berkait hal itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati, Dwi Endang Subekti, tidak mengelak. ”Karena itu kami pun mengharap dan mengingatkan sekali lagi, dengan bertambahnya peralatan kerja seharusnya bisa mengejar ketertinggalan hari kalender yang sudah berlalu,”tandasnya.

Jika ternyata nanti progres pelaksanaan pekerjaan sampai hari kalender berakhir  belum juga tuntas, lanjutnya, suka atau tidak suka sesuai ketentuan kontrak, maka pemberlakuan denda terhadap rekanan yang bersangkutan tak bisa dihindari. Sedangkan sesuai ketentuan, denda yang berlaku adalah 1 permil per hari sampai dengan 5 persen, sehingga pelaksanaan pekerjaan berikutnya harus dimaksimalkan.

Untuk sekarang pekerjaan lanjutan yang harus diutamakan adalah pemancangan mini ”sheet pile,” tapi dengan menggunakan peralatan kerja sebagaimana ketentuan spek teknik, tentu bisa diselesaikan dalam waktu relatif singkat. Dengan demikian, pekerjaan berikutnya adalah pemasangan cetakan sementara beton, dan dilanjutkan dengan pekerjaan pembesian.

Dalam tahapan pekerjaan yang disebut terakhir, hal itu bisa dilakukan dengan menambah pekerja atau jam kerja (lembur), sehingga rekanan bisa mengejar ketertinggalan progres pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. ” Langkah terakhir, kami juga terpaksa akan memutus kontrak kalau memang rekanan penyedia jasa tidak menepati komitmennya, dan waktu tidak cukup,”ujarnya.

Dengan demikian, papar PPKom tersebut, rekanan sanggup mendatangkan kelengkapan peralatan tripot dan juga alat pemukul untuk memancangkan mini ”sheet pile.” Sebab, dari panjang dermaga yang diperbaiki 68 meter (bukan 78 meter), masing-masing ada material tersebut harus ditanam dengan cara disambung dua batang, dan bahkan ada pula yang tiga batang sehingga tidak bisa jika cara pemancangannya menggunakan ekskavator.

Mengingat kesanggupannya untuk mendatangkan kelengkapan peralatan kerja yang dibutuhkan,  maka pihaknya harus mendapat kepastian kapan datangnya peralatan tersebut ke lokasi pekerjaan. ”Rekanan tersebut menyatakan kesanggupannya pada Rabu (13 Oktober) besok, kemudian akan langsung dilakukan setting, maka baru bisa bekerja maksimal hari berikutnya,”tandas Dwi Endang Subekti.

Penegasan sikap PPKom ini harus dilakukan, masih kata dia, hal itu mengingat, sisa hari kalender pelaksanaan tinggal sekitar 30 hari terhitung sejak Minggu (10 Oktober) lalu hingga 10 November mendatang. Jika kelengkapan peralatan tidak bisa disediakan, maka pihaknya pun akan terpaksa memutus kontrak pelaksanaan tersebut, karena kalau pekerjaan dilaksanakan seperti sebelumnya bisa dipastikan tidak akan selesai.

Jika pemutusan kontrak harus dilakukan karena hasil pekerjaan juga belum bisa dilakukan progres, dampaknya tidak hanya rekanan yang harus menderita kerugian, tapi juga masyarakat nelayan yang harus memanfaatkan dermaga tambat tersebut. Sebab, dengan kondisi hasil pekerjaan seperti itu jelas tidak bisa dimanfaatkan, termasuk pihaknya juga sangat dirugikan, sehingga untuk sementara mengambil langkah-langkah kooperatif.

Dengan kata lain, jika ternyata sampai besok rekanan tidak bisa memenuhi kelengkapan peralatan untuk bekerja sebagaimana yang menjadi kesanggupannya, maka kelanjutan pekerjaan tetap harus dihentikan. ”Sebab, dilanjutkan jika sistem bekerjanya dalam memasang sheet pile seperti tidak akan selesai, dan masih ada pekerjaan lain yang tidak kalah menuntut waktu, yaitu pembuatan cetak sementara beton, dan perangkaian besi plat dermaga,”ujarnya.

SAMIN-NEWS.com, PATI – Pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati, secera tegas memerintahkan rekanan pemenang tender, untuk menghentikan pelaksanaan paket pekerjaan perbaikan dermaga tambat (Jetty) perahu nelayan di Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti. Pasalnya, rekanan yang bersangkutan dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, diduga keras tidak profesional dan juga dinilai sangat lambat.

Salah satu contoh di antaranya, yaitu dalam pemasangan mini ”sheet pile” di lokasi berair ternyata hanya menggunakan ponton dibantu sebuah ekskavator untuk menekan/memukulnya. Padahal, material pancang panjang 6 meter itu selain ada yang harus bersambung dua juga tiga batang, sehingga alat pemukulnya harus kuat, yaitu menggunakan palu pemukul bukan hanya ditekan dengan ekskavator.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati, Dwi Endang Subekti, ketika ditanya berkait hal tersebut tidak mengelak langkah yang harus diambil. ”Sebab, kami tetap meminta agar rekanan yang bersangkutan mempertanggungjawabkan kinerjanya, karena hari kalender sesuai kontrak adalah 120 hari kalender yang sudah dimulai sejak Juli 2021 lalu,ujarnya dan harus sudah berakhir 10 November mendatang,”ujarnya.

Karena itu, lanjutnya, rekanan akan diperintahkan kembali bekerja jika alat kelengkapan dalam bekerja benar-benar sesuai spek teknis, di antaranya harus tersedia tripot dan juga palu pemukul agar pemasangan material tersebut benar-benar maksimal. Hal tersebut mengingat, sisa hari kalender sesuai kontrak tinggal sekitar 30 hari, sehingga dalam sisa waktu yang tersedia harus benar-benar dimanfaatkan secara maksimal.

Akan tetapi, jika pihaknya melihat kondisi pelaksanaan pekerjaan tersebut rasanya pesimistis bisa karena dari 100 meter panjang dermaga tambat perahu nelayan tersebut yang semula harus diperbaiki dengan biaya APBD Tahun 2021 sebesar Rp 600 juta lebih, adalah 59 meter. Berikutnya, diupayakan untuk dimaksimalkan lagi sepanjang 19 meter sehingga panjang seluruhnya menjadi 78 meter, ternyata belum seluruhnya mini sheet pile” terpasang.

Padahal jika sudah terpasang, tahapan pekerjaan berikutnya adalah pembuatan cetakan sementara beton (begisting) lantai/plat dermaga yang sudah barang tentu harus diikuti dengan pekerjaan pembesian, barulah pengecoran. ”Di sisi lain, rekanan minta perpanjangan waktu karena saat pelaksanaan pekerjaan terjadi ombak besar menghantam tepian pantai, tapi prinsipnya jika hari kalender habis pekerjaan tudak tuntas, maka sesuai ketentuan kami berlakukan denda, per hari permil,”tandasnya.