Karena ada beberapa sektor jika mengacu lima hari kerja justru pelayanan akan terganggu, misalnya di sektor kesehatan. Tak hanya itu, lima hari kerja juga tidak efektif di sektor satuan pendidikan keagamaan. Sehingga ini diminta dievaluasi oleh pejabat yang berwenang.

“Catatan kita adalah pada pelayanan kesehatan, pelayanan umum yang memang membutuhkan. tidak hanya pendidikan keagamaan ada dampaknya, perlu dikaji dan ditata,” ucap Ketua PCNU Pati, Yusuf Hasyim, usai audiensi di kantor DPRD, kemarin.

Jika diterapkan di sektor kesehatan nantinya akan justru masyarakat yang dirugikan. Begitu juga misalnya ketika diterapkan di satuan pendidikan. Maka, nantinya justru berbenturan dengan pendidikan keagamaan atau non-formal.

Oleh karenanya kebijakan ini dinilai tidak cocok jika diterapkan di satuan pendidikan. Pasalnya, menurut dia Taman Pendidikan Al-Quran (TPA/TPQ) beserta Madrasah Diniyah (Madin) yang notabenenya dimulai sore hari pastinya akan menimbulkan persoalan baru.

“Anak-anak pelajar akan pulang sore jadi kelelahan, selain itu lembaga pendidikan keagamaan ada yang dimulai setelah pulang sekolah (formal) dan ini menimbulkan permasalahan,” jelasnya.

Di sisi lain, Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin saat ditanya awak media mengaku hal ini akan dibahas dengan jajaran eksekutif yaitu Pj Bupati Pati. Karena aturan ini dibawa ke Pati untuk menyamakan dengan daerah lainnya di Jawa Tengah.

“Kami menunggu masukan dari tokoh serta masyarakat lainnya terkait lima hari kerja ini. kami tidak hanya mendengarkan dari satu pihak saja,” terangnya.

Ketua PCNU Kabupaten Pati, Yusuf Hasyim, mendesak agar Raperda tersebut segera dibahas dan diselesaikan. Hal itu ia sampaikan usai kirab Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) di Alun-alun Pati, kemarin.

Dirinya menjelaskan meski belum pernah menanyakan dalam suatu forum terkait dengan perkembangan Raperda Pesantren, tetapi dirinya menegaskan segera setelah peringatan HSN berencana melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD dan pimpinan daerah.

“Rencana kita nanti setelah peringatan hari santri akan audiensi dengan DPRD, dengan Pj Bupati Pati, terkait bagaimana kelanjutan Raperda itu,” kata Yusuf.

Raperda tentang pesantren diharapkan untuk diselesaikan untuk kemaslahatan bersama. Sebab, di Pati ratusan jumlahnya. Sehingga perlu regulasi secara jelas untuk mengakomodir kebutuhan pesantren di daerah.

Selain itu, dirinya mengaku tidak ada alasan pembahasan Raperda Pesantren ditunda. Menurutnya, daerah sudah mempunyai kekuatan hukum di atasnya yaitu Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren.

“Saat ini Raperda tentang Pesantren masih dibahas di dewan agar segera diselesaikan. Karena Raperda Pesantren ini sudah ada cantolan hukumnya di Undang-undang pesantren jadi tidak ada alasan ditunda lagi,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin menyatakan bahwa Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren masih dibahas di Komisi D. Ali meyakini Raperda ini akan segera selesai di akhir tahun 2022 atau dimungkinkan awal tahun 2023.

“Soal pembahasan Raperda yang sebelumnya itu bukan macet ya, tapi ada beberapa anggota pada saat itu tidak bisa hadir kan perlu forum. Saya meyakini Komisi D akan segera menyelesaikan,” katanya.