Peningkatan kasus bullying yang terjadi di sekolah menimbulkan kekhawatiran serius. Perundungan dapat menyebabkan dampak psikologis termasuk kecemasan, depresi, bahkan trauma jangka panjang, serta mengganggu perkembangan sosial dan akademik.

Tidak hanya itu, kasus bullying yang tidak teridentifikasi dapat menimbulkan berbagai akibat serius baik bagi korban, pelaku, maupun lingkungan sekolah.

Menyikapi hal tersebut, tim inovasi UPTD SMPN 1 Sukolilo membuat inovasi berbasis digital untuk menekan adanya tindak bullying pada siswa yang dinamakan Essako Beradu (SMPN 1 Sukolilo BERAntas PerunDUngan).

Fitur-fitur unggulan yang terdapat dalam platform ini antara lain edukasi interaktif, lapor, tombol panik, berbagi cerita, kampanye, dan karya siswa. Plt. Kepala SMPN 1 Sukolilo, Bandhu Tandho, menyambut baik inovasi ini.

“Sebelum ada Essako Beradu, banyak terjadi perundungan dan penanganan hanya dilakukan secara tatap muka. Selain itu banyak korban maupun saksi yang tidak berani angkat bicara, karena mereka merasa takut atau malu. Kini, melalui aplikasi Essako Beradu, proses pengaduan kasus perundungan dapat ditangani lebih aman dan efisien,” ungkapnya

Lebih lanjut, Bandhu menjelaskan manfaat lain dari aplikasi ini antaranya yakni edukasi interaktif yang menyediakan materi menarik yang membuat siswa lebih memahami bahaya perundungan dengan cara yang menyenangkan. Siswa juga dapat berkreasi melalui kampanye kreatif antiperundungan dan berbagi cerita serta solusi perundungan yang pernah dialami.

Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman mendorong siswa lebih semangat belajar sehingga prestasi bisa meningkat.

SK kepengurusan diserahkan dalam agenda Sarasehan Penyerahan SK dan Pembinaan Daerah Pemilihan yang diselenggarakan oleh DPW PPP Jawa Tengah di Semarang, Minggu (31/5/2026). Acara tersebut diikuti pengurus DPW, jajaran DPC PPP se-Jawa Tengah, serta kader partai dari berbagai daerah.

Penyerahan SK menjadi bagian dari langkah konsolidasi organisasi yang tengah dilakukan PPP di Jawa Tengah. Melalui kepengurusan baru, partai diharapkan semakin siap memperkuat struktur internal sekaligus menghadapi berbagai agenda politik pada masa mendatang.

Setelah menerima mandat tersebut, Muslihan menyatakan kesiapannya untuk menjalankan amanah dan membawa PPP Kabupaten Pati semakin dekat dengan masyarakat melalui program-program yang konkret dan berkelanjutan.

“SK yang kami terima hari ini bukan sekadar legalitas organisasi, tetapi amanah perjuangan yang harus diwujudkan melalui kerja nyata. Kami akan segera melakukan konsolidasi menyeluruh, menguatkan struktur partai hingga tingkat desa, serta memastikan PPP hadir sebagai rumah aspirasi masyarakat Kabupaten Pati,” ujar Muslihan.

Menurutnya, salah satu fokus utama kepengurusan mendatang adalah memperkuat struktur organisasi hingga tingkat paling bawah. Penataan kepengurusan dari tingkat cabang, PAC, hingga ranting akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kerja partai di lapangan.

Selain penguatan organisasi, PPP Pati juga akan memberi ruang yang lebih besar bagi kader muda untuk terlibat dalam kegiatan politik dan sosial kemasyarakatan. Di saat yang sama, sinergi dengan ulama serta tokoh masyarakat akan terus diperkuat sebagai bagian dari identitas dan perjuangan partai.

“Kepengurusan baru juga akan menyiapkan langkah-langkah elektoral secara lebih terukur guna meningkatkan perolehan kursi legislatif pada pemilu mendatang,” terangnya.

Ia berharap momentum ini menjadi awal kebangkitan semangat kader PPP Pati untuk semakin solid dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kasus ini bermula dari dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Ashari terhadap santrinya sendiri berinisial FA. Berdasarkan hasil penyelidikan, tindakan asusila tersebut dilakukan tersangka dalam kurun waktu empat tahun terakhir, yakni sejak tahun 2020 hingga 2024.

Pihak kepolisian sempat melayangkan panggilan kepada tersangka, namun Ashari memilih mangkir dan melarikan diri. Ia diketahui sempat berpindah lokasi ke beberapa daerah mulai dari Kudus, Bogor, Jakarta, hingga Surakarta untuk memutus jejak dari kejaran tim penyidik.

Tim Polresta Pati tidak bekerja sendirian dalam memburu tersangka yang licin ini. Mereka berkoordinasi dengan Jatanras Polda Jawa Tengah dan Resmob Mabes Polri untuk melacak keberadaan Ashari hingga akhirnya terdeteksi berada di wilayah Jawa Tengah bagian selatan.

Penangkapan dramatis tersebut terjadi di lingkungan Masjid Agung Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Polisi langsung mengamankan tersangka tanpa perlawanan berarti dan membawanya kembali ke Pati untuk mempertanggungjawabkan perbuatan bejatnya di hadapan hukum.

“Tim Polresta Pati bersama Jatanras Polda Jateng dan Resmob Mabes Polri menangkap pelaku dua hari setelah mangkir dari panggilan penyidik,” jelas Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi, saat konferensi pers, Kamis (7/5/2026).

Kini, Ashari harus menghadapi ancaman hukuman berat melalui pasal berlapis, termasuk UU Perlindungan Anak dan UU TPKS. Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti pakaian milik korban untuk memperkuat berkas perkara di persidangan nanti.

Ashari kini dijerat Pasal 76E juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Pasal 6C juncto Pasal 15 Ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Pasal 418 KUHP.

Aksi massa ini merupakan buntut dari mencuatnya dugaan kasus pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan pondok atau kiai terhadap puluhan santrinya.

​Berdasarkan laporan di lapangan, jumlah korban tindakan asusila ini diperkirakan mencapai 50 santri.

Warga yang geram menuntut pertanggungjawaban pihak pengelola dan meminta aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan kejahatan seksual yang telah berlangsung di lingkungan pendidikan agama tersebut.

​Situasi di lokasi sempat memanas saat massa berusaha masuk ke area pesantren untuk mencari keberadaan sang kiai. Beruntung, personel kepolisian segera tiba di lokasi untuk melakukan pengamanan guna mencegah terjadinya aksi main hakim sendiri dari warga yang tersulut emosi.

​Koordinator Lapangan (Korlap) aksi dari Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (ASPIRASI) menyatakan bahwa pihaknya akan mengawal kasus ini hingga tuntas. ASPIRASI berkomitmen untuk memberikan perlindungan penuh kepada para korban yang saat ini mengalami trauma mendalam.

​”Kami di sini membuka posko pendampingan bantuan hukum gratis kepada santri korban asusila. Kami mendampingi warga yang anaknya jadi korban. Di sinilah ASPIRASI hadir untuk memberikan pendampingan, kita dampingi terus,” tegas perwakilan ASPIRASI saat berorasi di lokasi, Cak Ulil.

​Lebih lanjut, pihak ASPIRASI menyayangkan kejadian ini karena dianggap merusak citra institusi pendidikan Islam di Kabupaten Pati yang selama ini dikenal sebagai Kota Santri. Mereka menekankan bahwa tindakan oknum tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai pesantren yang sebenarnya.

​”Kasus ini mencoreng pesantren. Kita mau menjaga marwah pesantren, kita tahu pesantren di Pati ini banyak sekali. Jangan sampai karena ulah satu oknum, kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan agama hilang,” pungkasnya.

Kegiatan ini menjadi momen yang telah lama dinantikan warga setelah sebelumnya sempat tidak diselenggarakan.

Sebanyak lima sound horeg turut mengiringi jalannya karnaval, menambah suasana semakin hidup. Selain itu, gunungan hasil bumi juga ditampilkan sebagai simbol rasa syukur masyarakat atas hasil panen dan rezeki yang diperoleh.

Kepala Desa Pantirejo, Marhendryex Sam Wijaya, menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya berfokus pada hiburan, tetapi juga mengandung nilai kebersamaan dan tradisi yang kuat di tengah masyarakat.

Setelah karnaval, kegiatan akan dilanjutkan pada Minggu sore dengan selamatan yang diperuntukkan bagi ibu-ibu Fatayat. Acara ini menjadi bentuk doa bersama sekaligus mempererat silaturahmi antarwarga perempuan di desa tersebut.

Pada malam harinya, giliran kaum bapak yang akan mengikuti mujahadah. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan ketenangan batin serta memperkuat nilai spiritual masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami berharap ini menjadi wadah persatuan bagi warga kami. Kami juga mohon maaf kepada masyarakat jika ada gesekan selama kegiatan berlangsung,” ujarnya.

Sebagai penutup rangkaian acara, warga akan disuguhkan pertunjukan ketoprak pada hari Senin. Kesenian tradisional ini dipilih sebagai hiburan sekaligus upaya melestarikan budaya lokal yang masih hidup di tengah masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi seluruh warga karena tahun ini sedekah bumi kembali bisa diselenggarakan, mengingat sebelumnya sempat tidak ada,” tambahnya.

Lampu solar panel tersebut nantinya akan digunakan untuk menambah penerangan di sejumlah fasilitas publik di Kabupaten Pati.

Bantuan perusahan asal Malaysia itu diterima Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra pada Selasa (28/4/2026).

Chandra mengatakan bantuan itu merupakan hibah perusahaan produsen lampu tenaga surya PT Sinergi Infra Hijau Malaysia.

“Sore ini kami kedatangan dari perusahan PT Sinergi Infra Hijau Malaysia. mereka produsen lampu khususnya solar panel. Beliau Mr. Lee memberikan hibah kepada Kabupaten Pati,” ucapnya.

Ia menjelaskan 20 lampu berdaya 60 watt tersebut nantinya akan dipasang di tiga lokasi, yaitu Stadion Joyokusumo, Alun-Alun Kembangjoyo, dan GOR Pesantenan.

Pemasangan lampu solar panel itu diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas di ruang publik pada malam hari sekaligus memperindah kawasan fasilitas umum di Kabupaten Pati.

“Lampu akan kami sebar di tiga tempat untuk membantu penerangan Kabupaten Pati, di Stadion Joyokusumo, di Alun-alun Kembangjoyo dan Gor Pesantenan,” terangnya.

Pemerintah Kabupaten Pati, tambah Chandra juga berharap kerjasama melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang.

Berlokasi di tepi Sungai Silugonggo, tempat ini menawarkan suasana sejuk, pemandangan alami, serta beragam kuliner yang membuatnya ramai dikunjungi setiap hari.

Ketua Komisi C DPRD Pati, Joni Kurnianto, mengapresiasi peran BUMDes dan Pemerintah Desa Sugiharjo yang telah mengembangkan wisata ini sejak 2023.

“Ini tempatnya adem sejuk pengunjungnya banyak. Ada wisata perahu tertata rapi bersih dan parkir tidak bayar, ini patut dicontoh wisata desa yang lain,” katanya saat mengunjungi Silugonggo Bestari, Rabu (29/4/2026).

Sebagai politisi dari Partai Demokrat, Joni mendorong masyarakat, termasuk sekolah-sekolah, untuk turut meramaikan wisata lokal tersebut. Hal ini sejalan dengan arahan Plt Bupati Risma Ardhi Chandra dalam upaya mengangkat UMKM dan potensi wisata lokal.

“Ini sesuai dengan tujuan pak Plt bupati yang menggiatkan wisata lokal di desa-desa dan ini harus didukung. Menguatkan perekonomian masyarakat desa. Tapi yang kurang memang belum ada plang-nya,” imbuhnya.

Ia juga memberi masukan agar pengelola menambah papan penunjuk arah menuju lokasi, mengingat letaknya di tepi Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang masih minim penanda.

Di tempat sama Kepala Desa Sugiharjo, Harminto, berharap adanya dukungan lebih dari pemerintah untuk pengembangan wisata tersebut. Pihak desa juga telah mengajukan status Desa Sugiharjo sebagai desa wisata agar bisa mendapatkan perhatian dan kolaborasi lebih luas dari Pemkab Pati.

“Dengan permodalan apa adanya alhamdulilah bisa berdiri dan berkembang, warga masyarakat bisa membuka usaha UMKM disini. Kami harapkan pemerintah bisa mendukung dan memberikan arahan, bantuan untuk mengembangkan lebih baik lagi,” kata Harminto.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Teguh Widyatmoko, menjelaskan bahwa pemberhentian sementara merupakan konsekuensi administratif dari status tersangka yang disandang Ali Rohmat. Saat ini, proses administrasi penonaktifan masih berlangsung.

“Karena sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka yang bersangkutan akan diberhentikan sementara. Saat ini masih dalam proses administrasi,” ujarnya.

Untuk menjaga kelangsungan pemerintahan desa, posisi kepala desa akan diisi oleh pelaksana tugas (PLT) hingga proses hukum selesai. Pemerintah daerah memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.

Teguh juga mengingatkan agar kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Kabupaten Pati. Ia menekankan pentingnya pemahaman aturan dalam pengelolaan keuangan desa bagi seluruh perangkat desa.

“Semoga ini yang terakhir. Desa lain jangan sampai menyusul. Semua harus lebih memahami aturan,” tegasnya.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Pati. Ali Rohmat diduga melakukan korupsi terhadap Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), pendapatan asli desa, serta bantuan keuangan dari pemerintah daerah selama tahun anggaran 2022 hingga 2024.

Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp805 juta. Dari jumlah tersebut, penyidik telah menerima pengembalian sebesar Rp500 juta yang diserahkan oleh istri tersangka, serta penyitaan sebelumnya sebesar Rp166 juta. Dengan demikian, sisa kerugian yang belum dipulihkan sekitar Rp139,6 juta.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Hal ini dinilai krusial karena upaya pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan langkah dari pemerintah pusat atau daerah, melainkan harus didorong oleh kesadaran kolektif masyarakat luas di tingkat bawah.

Penjabat (Pj) Sekda Pati, Teguh Widyatmoko, menegaskan bahwa kolaborasi antara gerakan masyarakat dan respons pemerintah adalah kunci terciptanya tata kelola yang bersih.

Dukungan ini disampaikan usai dirinya menghadiri sosialisasi dan kampanye antikorupsi yang digelar komunitas Pati Ora Sepele bersama KPK di Aula Kecamatan Cluwak, Minggu (26/4/2026).

“Korupsi dengan KPK, sosialisasi, pencegahan korupsi mulai dari tingkat bawah. Kita support lah, itu yang bagus, nggih. Semoga ke depan nanti bisa berjalan di lokasi lain. Baik di kecamatan maupun eks-kawedanan,” katanya.

Menurut Teguh, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di tingkat kabupaten membuat pengawasan terhadap 401 desa dan 5 kelurahan di Pati tidak mungkin dilakukan secara sepihak oleh pemerintah.

“Masyarakat mungkin iya perlu, pasti kita dorong dari arus bawah, sehingga nanti semoga konek terhubung dari bawah gerak, dari atas juga respon,” terangnya.

Oleh karena itu, sinergi dengan masyarakat sangat diperlukan agar pencegahan korupsi lebih efektif dan menjangkau seluruh wilayah kecamatan hingga eks-kawedanan di Kabupaten Pati.

“Pencegahan dari bawah itu juga memang perlu, ya. Sangat-sangat diperlukan. Tidak mungkin kami bisa menjangkau, karena 401 desa, 5 kelurahan, dengan SDM yang ada di Kabupaten,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Pati Ora Sepele menghadirkan Penyuluh Anti Korupsi (Paksi) utama, Suharsi. Lalu ada juga dari akademisi serta jurnalis.

Kegiatan ini mengusung tema membangun Pati berintegritas dari akar rumput dengan melibatkan narasumber dari KPK, akademisi, hingga insan media.

Ketua Pati Ora Sepele, Suharno, mengatakan kegiatan ini dilatarbelakangi maraknya kasus korupsi yang kian terlihat di berbagai platform, termasuk media sosial. Ia menilai praktik korupsi telah memberikan dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat.

“Kegiatan ini lahir dari kegelisahan, banyak yang sudah kita lihat di berbagai media. Korupsi ancaman nyata yang merampas pendidikan, kesehatan masyarakat,” ucapnya.

Melalui kegiatan ini, pihaknya berharap masyarakat semakin memahami bahaya korupsi serta pentingnya memulai pencegahan dari diri sendiri dan lingkungan sekitar.

“Kami ingin menegaskan bahwa perlawanan dari diri sendiri dan lingkungan masing-masing. Kesadaran ini kita bangun, masyarakat harus tahu apa itu korupsi dan membentengi agar tidak melakukan hal tersebut,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) utama, Suharsi, memaparkan nilai-nilai integritas yang perlu ditanamkan sebagai upaya pencegahan korupsi, seperti kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, keberanian, dan keadilan.

Ia juga menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan serius yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang ekonomi dan pelayanan publik.

“Dampak korupsi bidang ekonomi, pertumbuhan melambat, pembangunan infrastruktur terlambat, pelayanan kesehatan tidak optimal,” jelasnya.

Suharsi turut menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal gerakan antikorupsi. Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi tidak akan berhasil tanpa dukungan aktif dari publik.

“Korupsi itu akan membunuh rakyat. Partisipasi masyarakat itu penting dalam mengawal antikorupsi. Masyarakat melakukan ini jangan takut,” tegasnya.