Aksi massa ini merupakan buntut dari mencuatnya dugaan kasus pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan pondok atau kiai terhadap puluhan santrinya.

​Berdasarkan laporan di lapangan, jumlah korban tindakan asusila ini diperkirakan mencapai 50 santri.

Warga yang geram menuntut pertanggungjawaban pihak pengelola dan meminta aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan kejahatan seksual yang telah berlangsung di lingkungan pendidikan agama tersebut.

​Situasi di lokasi sempat memanas saat massa berusaha masuk ke area pesantren untuk mencari keberadaan sang kiai. Beruntung, personel kepolisian segera tiba di lokasi untuk melakukan pengamanan guna mencegah terjadinya aksi main hakim sendiri dari warga yang tersulut emosi.

​Koordinator Lapangan (Korlap) aksi dari Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (ASPIRASI) menyatakan bahwa pihaknya akan mengawal kasus ini hingga tuntas. ASPIRASI berkomitmen untuk memberikan perlindungan penuh kepada para korban yang saat ini mengalami trauma mendalam.

​”Kami di sini membuka posko pendampingan bantuan hukum gratis kepada santri korban asusila. Kami mendampingi warga yang anaknya jadi korban. Di sinilah ASPIRASI hadir untuk memberikan pendampingan, kita dampingi terus,” tegas perwakilan ASPIRASI saat berorasi di lokasi, Cak Ulil.

​Lebih lanjut, pihak ASPIRASI menyayangkan kejadian ini karena dianggap merusak citra institusi pendidikan Islam di Kabupaten Pati yang selama ini dikenal sebagai Kota Santri. Mereka menekankan bahwa tindakan oknum tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai pesantren yang sebenarnya.

​”Kasus ini mencoreng pesantren. Kita mau menjaga marwah pesantren, kita tahu pesantren di Pati ini banyak sekali. Jangan sampai karena ulah satu oknum, kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan agama hilang,” pungkasnya.

Kegiatan ini menjadi momen yang telah lama dinantikan warga setelah sebelumnya sempat tidak diselenggarakan.

Sebanyak lima sound horeg turut mengiringi jalannya karnaval, menambah suasana semakin hidup. Selain itu, gunungan hasil bumi juga ditampilkan sebagai simbol rasa syukur masyarakat atas hasil panen dan rezeki yang diperoleh.

Kepala Desa Pantirejo, Marhendryex Sam Wijaya, menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya berfokus pada hiburan, tetapi juga mengandung nilai kebersamaan dan tradisi yang kuat di tengah masyarakat.

Setelah karnaval, kegiatan akan dilanjutkan pada Minggu sore dengan selamatan yang diperuntukkan bagi ibu-ibu Fatayat. Acara ini menjadi bentuk doa bersama sekaligus mempererat silaturahmi antarwarga perempuan di desa tersebut.

Pada malam harinya, giliran kaum bapak yang akan mengikuti mujahadah. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan ketenangan batin serta memperkuat nilai spiritual masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami berharap ini menjadi wadah persatuan bagi warga kami. Kami juga mohon maaf kepada masyarakat jika ada gesekan selama kegiatan berlangsung,” ujarnya.

Sebagai penutup rangkaian acara, warga akan disuguhkan pertunjukan ketoprak pada hari Senin. Kesenian tradisional ini dipilih sebagai hiburan sekaligus upaya melestarikan budaya lokal yang masih hidup di tengah masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi seluruh warga karena tahun ini sedekah bumi kembali bisa diselenggarakan, mengingat sebelumnya sempat tidak ada,” tambahnya.

Lampu solar panel tersebut nantinya akan digunakan untuk menambah penerangan di sejumlah fasilitas publik di Kabupaten Pati.

Bantuan perusahan asal Malaysia itu diterima Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra pada Selasa (28/4/2026).

Chandra mengatakan bantuan itu merupakan hibah perusahaan produsen lampu tenaga surya PT Sinergi Infra Hijau Malaysia.

“Sore ini kami kedatangan dari perusahan PT Sinergi Infra Hijau Malaysia. mereka produsen lampu khususnya solar panel. Beliau Mr. Lee memberikan hibah kepada Kabupaten Pati,” ucapnya.

Ia menjelaskan 20 lampu berdaya 60 watt tersebut nantinya akan dipasang di tiga lokasi, yaitu Stadion Joyokusumo, Alun-Alun Kembangjoyo, dan GOR Pesantenan.

Pemasangan lampu solar panel itu diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas di ruang publik pada malam hari sekaligus memperindah kawasan fasilitas umum di Kabupaten Pati.

“Lampu akan kami sebar di tiga tempat untuk membantu penerangan Kabupaten Pati, di Stadion Joyokusumo, di Alun-alun Kembangjoyo dan Gor Pesantenan,” terangnya.

Pemerintah Kabupaten Pati, tambah Chandra juga berharap kerjasama melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang.

Berlokasi di tepi Sungai Silugonggo, tempat ini menawarkan suasana sejuk, pemandangan alami, serta beragam kuliner yang membuatnya ramai dikunjungi setiap hari.

Ketua Komisi C DPRD Pati, Joni Kurnianto, mengapresiasi peran BUMDes dan Pemerintah Desa Sugiharjo yang telah mengembangkan wisata ini sejak 2023.

“Ini tempatnya adem sejuk pengunjungnya banyak. Ada wisata perahu tertata rapi bersih dan parkir tidak bayar, ini patut dicontoh wisata desa yang lain,” katanya saat mengunjungi Silugonggo Bestari, Rabu (29/4/2026).

Sebagai politisi dari Partai Demokrat, Joni mendorong masyarakat, termasuk sekolah-sekolah, untuk turut meramaikan wisata lokal tersebut. Hal ini sejalan dengan arahan Plt Bupati Risma Ardhi Chandra dalam upaya mengangkat UMKM dan potensi wisata lokal.

“Ini sesuai dengan tujuan pak Plt bupati yang menggiatkan wisata lokal di desa-desa dan ini harus didukung. Menguatkan perekonomian masyarakat desa. Tapi yang kurang memang belum ada plang-nya,” imbuhnya.

Ia juga memberi masukan agar pengelola menambah papan penunjuk arah menuju lokasi, mengingat letaknya di tepi Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang masih minim penanda.

Di tempat sama Kepala Desa Sugiharjo, Harminto, berharap adanya dukungan lebih dari pemerintah untuk pengembangan wisata tersebut. Pihak desa juga telah mengajukan status Desa Sugiharjo sebagai desa wisata agar bisa mendapatkan perhatian dan kolaborasi lebih luas dari Pemkab Pati.

“Dengan permodalan apa adanya alhamdulilah bisa berdiri dan berkembang, warga masyarakat bisa membuka usaha UMKM disini. Kami harapkan pemerintah bisa mendukung dan memberikan arahan, bantuan untuk mengembangkan lebih baik lagi,” kata Harminto.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Teguh Widyatmoko, menjelaskan bahwa pemberhentian sementara merupakan konsekuensi administratif dari status tersangka yang disandang Ali Rohmat. Saat ini, proses administrasi penonaktifan masih berlangsung.

“Karena sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka yang bersangkutan akan diberhentikan sementara. Saat ini masih dalam proses administrasi,” ujarnya.

Untuk menjaga kelangsungan pemerintahan desa, posisi kepala desa akan diisi oleh pelaksana tugas (PLT) hingga proses hukum selesai. Pemerintah daerah memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.

Teguh juga mengingatkan agar kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Kabupaten Pati. Ia menekankan pentingnya pemahaman aturan dalam pengelolaan keuangan desa bagi seluruh perangkat desa.

“Semoga ini yang terakhir. Desa lain jangan sampai menyusul. Semua harus lebih memahami aturan,” tegasnya.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Pati. Ali Rohmat diduga melakukan korupsi terhadap Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), pendapatan asli desa, serta bantuan keuangan dari pemerintah daerah selama tahun anggaran 2022 hingga 2024.

Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp805 juta. Dari jumlah tersebut, penyidik telah menerima pengembalian sebesar Rp500 juta yang diserahkan oleh istri tersangka, serta penyitaan sebelumnya sebesar Rp166 juta. Dengan demikian, sisa kerugian yang belum dipulihkan sekitar Rp139,6 juta.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Hal ini dinilai krusial karena upaya pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan langkah dari pemerintah pusat atau daerah, melainkan harus didorong oleh kesadaran kolektif masyarakat luas di tingkat bawah.

Penjabat (Pj) Sekda Pati, Teguh Widyatmoko, menegaskan bahwa kolaborasi antara gerakan masyarakat dan respons pemerintah adalah kunci terciptanya tata kelola yang bersih.

Dukungan ini disampaikan usai dirinya menghadiri sosialisasi dan kampanye antikorupsi yang digelar komunitas Pati Ora Sepele bersama KPK di Aula Kecamatan Cluwak, Minggu (26/4/2026).

“Korupsi dengan KPK, sosialisasi, pencegahan korupsi mulai dari tingkat bawah. Kita support lah, itu yang bagus, nggih. Semoga ke depan nanti bisa berjalan di lokasi lain. Baik di kecamatan maupun eks-kawedanan,” katanya.

Menurut Teguh, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di tingkat kabupaten membuat pengawasan terhadap 401 desa dan 5 kelurahan di Pati tidak mungkin dilakukan secara sepihak oleh pemerintah.

“Masyarakat mungkin iya perlu, pasti kita dorong dari arus bawah, sehingga nanti semoga konek terhubung dari bawah gerak, dari atas juga respon,” terangnya.

Oleh karena itu, sinergi dengan masyarakat sangat diperlukan agar pencegahan korupsi lebih efektif dan menjangkau seluruh wilayah kecamatan hingga eks-kawedanan di Kabupaten Pati.

“Pencegahan dari bawah itu juga memang perlu, ya. Sangat-sangat diperlukan. Tidak mungkin kami bisa menjangkau, karena 401 desa, 5 kelurahan, dengan SDM yang ada di Kabupaten,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Pati Ora Sepele menghadirkan Penyuluh Anti Korupsi (Paksi) utama, Suharsi. Lalu ada juga dari akademisi serta jurnalis.

Kegiatan ini mengusung tema membangun Pati berintegritas dari akar rumput dengan melibatkan narasumber dari KPK, akademisi, hingga insan media.

Ketua Pati Ora Sepele, Suharno, mengatakan kegiatan ini dilatarbelakangi maraknya kasus korupsi yang kian terlihat di berbagai platform, termasuk media sosial. Ia menilai praktik korupsi telah memberikan dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat.

“Kegiatan ini lahir dari kegelisahan, banyak yang sudah kita lihat di berbagai media. Korupsi ancaman nyata yang merampas pendidikan, kesehatan masyarakat,” ucapnya.

Melalui kegiatan ini, pihaknya berharap masyarakat semakin memahami bahaya korupsi serta pentingnya memulai pencegahan dari diri sendiri dan lingkungan sekitar.

“Kami ingin menegaskan bahwa perlawanan dari diri sendiri dan lingkungan masing-masing. Kesadaran ini kita bangun, masyarakat harus tahu apa itu korupsi dan membentengi agar tidak melakukan hal tersebut,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) utama, Suharsi, memaparkan nilai-nilai integritas yang perlu ditanamkan sebagai upaya pencegahan korupsi, seperti kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, keberanian, dan keadilan.

Ia juga menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan serius yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang ekonomi dan pelayanan publik.

“Dampak korupsi bidang ekonomi, pertumbuhan melambat, pembangunan infrastruktur terlambat, pelayanan kesehatan tidak optimal,” jelasnya.

Suharsi turut menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal gerakan antikorupsi. Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi tidak akan berhasil tanpa dukungan aktif dari publik.

“Korupsi itu akan membunuh rakyat. Partisipasi masyarakat itu penting dalam mengawal antikorupsi. Masyarakat melakukan ini jangan takut,” tegasnya.

Kepala Desa Karangsari, H Asrorudin, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian acara Sedekah Bumi tahun ini berjalan dengan antusiasme tinggi dari warga. Puncak kegiatan digelar hari ini melalui karnaval yang dimeriahkan berbagai hiburan, termasuk iringan 14 sound horeg serta pertunjukan wayang kulit pada malam hari.

“Seperti waktu-waktu sebelumnya, setiap tahun pada hari Senin Pahing dan ketepatan ini hari Selasa, rangkaian-rangkaian acara sudah berjalan. Desa Karangsari yang kita cintai ini selalu menyelenggarakan Sedekah Bumi yang secara serentak dilakukan oleh semua warga Desa Karangsari,” katanya.

Menurutnya, Sedekah Bumi bukan sekadar tradisi, melainkan identitas budaya khas Pati yang harus dijaga bersama oleh seluruh masyarakat.

“Sedekah Bumi atau biasa disebut dengan acara Baritan, adalah salah satu warisan tradisi dan kebudayaan khas Kabupaten Pati yang harus kita jaga dan harus kita lestarikan bersama,” terangnya.

Rangkaian kegiatan Sedekah Bumi telah dimulai sejak malam sebelumnya dengan acara selamatan. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan di Punden Ngobar serta Melatisari di Dukuh Gibing, sebelum mencapai puncaknya pada hari ini.

“Rangkaian acaranya, kemarin sudah malam Senin kita laksanakan selamatan. Dan acara berikutnya hari Seninnya, acara di Punden Ngobar, kemudian Melatisari di Dukuh Gibing, dan hari ini acara yang terakhir karnaval dan diiringi dengan hiburan wayang kulit nanti malam,” sebutnya.

Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif hingga selesai, serta membawa keberkahan bagi seluruh warga Desa Karangsari.

“Harapan saya selaku Pemerintahan Desa, mudah-mudahan acara karnaval ini bisa berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan kondusif. Dan akhirnya, apa yang kita harapkan bisa terwujud,” pungkasnya.

Eksekusi dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pati setelah pihak Kejaksaan menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung dan menyelesaikan proses administrasi hukum yang diperlukan.

​Sebelum eksekusi berjalan, pihak Kejaksaan Negeri Pati telah melakukan serangkaian upaya pencarian terhadap terpidana di berbagai titik, mulai dari wilayah Mojoagung, Gembong, hingga SPPG Rendole.

Sebelumnya, surat perintah eksekusi telah diterbitkan sejak 17 Maret 2026. Dalam rentang waktu tersebut, kejaksaan melakukan pencarian ke berbagai lokasi, termasuk rumah terpidana, kediaman keluarga, hingga sejumlah titik lain yang diduga menjadi tempat keberadaannya. Koordinasi dengan aparat kepolisian juga dilakukan, namun tidak menemukan hasil.

Meski Anifah sempat dicari, akan tetapi Kejari belum sempat menerbitkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) hingga akhirnya yang bersangkutan memutuskan untuk menyerahkan diri.

​”Kami juga selain polisi mencari, kita juga dari Jaksa melakukan pencarian, dan memang tidak ditempat,” jelas Rendra Yoki Pardede selaku Kasi Intel Kejari Pati pada Senin (20/4/2026).

​Terkait proses penyerahan diri tersebut, Rendra memberikan apresiasi karena terpidana bersikap kooperatif dalam menjalani putusan hukum.

​”Dia menyerahkan diri 15 April, jadi bisa disebut kooperatif menurut kami,” tambahnya.

Perkara ini sendiri sempat melalui proses peradilan berjenjang. Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan pidana dua tahun penjara, sementara di tingkat banding terdakwa dinyatakan lepas (onslag).

Putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah, sehingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Dalam forum tersebut, partai menegaskan ambisi besar untuk meningkatkan perolehan kursi di DPRD Pati. Dari sebelumnya hanya 6 kursi, PKB menargetkan mampu meraih hingga 11 kursi dengan strategi penambahan minimal satu kursi di setiap daerah pemilihan.

“kita harapannya partai semakin solid, semakin kokoh, kuat, kompak. Dan kita harapannya jelas itu, kita menjadi pemenang kembali ke kejayaan. Harapannya ke depan adalah menambah minimal satu kursi untuk masing-masing dapil (daerah pemilihan). Yang semula kita enam, kalau tambah satu per lima dapil, berarti ada 11 kursi lah targetnya seperti itu,” ujar salah satu calon ketua PKB Pati, Sugiarto.

Untuk mewujudkan target tersebut, Muscab juga merumuskan berbagai program kerja unggulan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Fokus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan guru honorer, perhatian terhadap pondok pesantren, serta bantuan bagi kaum dhuafa.

“Ya tadi disampaikan bahwa kita prihatin bagaimana kondisi pesantren, bagaimana termasuk guru honorer. Ke depan kita harus lebih peduli kepada dhuafa dan kita harus terjun langsung ke masyarakat,” imbuh Sugiarto yang juga sekretaris Muscab PKB Pati.

Selain itu, munculnya tujuh kandidat ketua DPC disebut sebagai tanda kuatnya regenerasi dan demokrasi internal partai. Setiap nama membawa latar belakang dan pengalaman yang diharapkan mampu memperkuat basis dukungan PKB di tingkat akar rumput.

Ke depan, seluruh kandidat akan mengikuti tahapan Uji Kelayakan dan Kompetensi (UKK) di tingkat pusat sebelum akhirnya DPP PKB menetapkan ketua terpilih. Pengumuman tersebut dijadwalkan bersamaan dengan peringatan Harlah PKB pada Juli 2026.

Melalui Muscab ini, PKB Pati optimistis dapat kembali mengulang kejayaan seperti tahun 2009 dengan kekuatan organisasi yang lebih solid dan program yang berpihak pada masyarakat.