Kapolsek Tlogowungu, AKP Mujahid mengatakan, korban diketahui berinisial S (31), seorang wiraswasta asal Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati. Penemuan jasad korban pertama kali dilaporkan oleh saksi berinisial D (50), warga setempat yang saat itu hendak mencari pakan ternak di lokasi kejadian.

“Sekitar pukul 06.00 WIB saksi melihat korban sudah dalam kondisi tergantung di pohon cengkeh menggunakan tali,” katanya.

Mengetahui kejadian tersebut, saksi kemudian memanggil saksi lain, yakni N (44) dan R (45), yang berada tidak jauh dari lokasi. Perangkat desa setempat segera menghubungi pihak kepolisian dan petugas kesehatan untuk penanganan lebih lanjut.

Petugas Polsek Tlogowungu bersama tim medis dari Puskesmas langsung menuju lokasi setelah menerima laporan sekitar pukul 07.00 WIB.

“Setibanya di lokasi, korban sudah tidak bergerak dengan posisi masih tergantung dan jarak kaki dengan tanah hanya sekitar beberapa sentimeter,” jelasnya.

Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengamankan area guna kepentingan penyelidikan.

“Dari hasil pemeriksaan luar oleh tenaga medis, ditemukan adanya bekas jeratan di leher korban serta tanda-tanda yang mengarah pada peristiwa gantung diri,” ungkap AKP Mujahid.

Ia menjelaskan diduga sebelum kejadian, korban mengalami permasalahan rumah tangga yang memicu pertengkaran dengan istrinya.

“Informasi dari keluarga, korban sebelumnya terlibat cekcok dengan istrinya yang diduga berkaitan dengan persoalan pribadi,” terang AKP Mujahid.

Setelah proses identifikasi dan pemeriksaan selesai, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

Sebanyak 25 pemuda dari Dukuh Penggingwangi, Desa Kasiyan dan Dukuh Poncomulyo, Desa Gadudero, diduga sudah berkumpul dan bersiap untuk bentrok. Beruntung, personel Polsek Sukolilo yang tengah patroli dini hari sigap mendatangi lokasi sehingga tawuran urung terjadi.

Kapolsek Sukolilo, AKP Sahlan, menjelaskan peristiwa bermula dari kesalahpahaman kecil. Rombongan pemuda Poncomulyo yang melintas sepulang dari wilayah Kayen memicu ketersinggungan warga setempat akibat suara knalpot motor yang digeber.

“Awalnya hanya persoalan sepele, motor digeber saat melintas sehingga memicu emosi. Namun informasi itu cepat menyebar dan mengundang reaksi kelompok lain,” ujar AKP Sahlan.

Setelah menerima laporan adanya potensi keributan, polisi langsung bergerak ke lokasi. Saat tiba, dua kelompok pemuda sudah berkumpul dan diduga akan saling serang.

“Anggota kami segera melakukan langkah persuasif dan pengamanan. Alhamdulillah belum sempat terjadi bentrokan fisik,” tegasnya.

Sebanyak 17 pemuda dari Poncomulyo dan 8 pemuda dari Penggingwangi kemudian diamankan ke Mapolsek untuk didata dan diberikan pembinaan. Orang tua masing-masing turut dipanggil guna menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.

“Kami lakukan mediasi dan kedua belah pihak sepakat membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya. Orang tua juga kami libatkan agar pengawasan lebih maksimal,” katanya.

Tak hanya itu, para pemuda yang terlibat diwajibkan melakukan absen rutin di Mapolsek sebagai bentuk pengawasan lanjutan.

“Langkah ini sebagai efek jera sekaligus pengawasan. Kami ingin mereka fokus pada kegiatan positif,” imbuhnya.

Polisi memastikan patroli dini hari akan terus ditingkatkan, terutama pada jam-jam rawan menjelang sahur. Masyarakat pun diminta aktif melapor jika melihat potensi konflik di lingkungannya.

“Kami mengimbau masyarakat segera melapor jika mengetahui potensi konflik. Pencegahan jauh lebih baik daripada penindakan,” pungkasnya.

Praktisi hukum agung widodo dalam memperingati hari korupsi dunia mencoba mengambil contoh kewenangan Bupati terhadap sikap dan prilaku asn atau jajaran sdm yang membantu menjalankan tugas negara. Syarat pemberhentian asn banyak baik secara displin pasal 86 ayat 1 ,2,3 dan 4 uu asn nomor 5 tahun 2014 tentang asn.

Dan terpenting dalam upaya penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang bersih ,Bupati tentunya tidak bisa mengetahui semuanya tentang prilaku asn terhadap menjalankan tugas secara detail Opd  dalam wilayah kerjannya tentunya semua elemen masyarakat memberikan informasi kinerja pejabat publik tentang prilaku menyimpang terhadap bawahannya .Sekda mempunyai peranan sebagai panglima administrasi apabila diketahui ada pejabat struktus melakukan penyimpangan terhadap keuangan negara  harus melaporkan ke Bupati.

Salah satu langkah penindakan administrasi untuk mencegah korupsi ,karena apa korupsi kedaluwarsa nya 20 tahun sejak dilakukannya kejahatan .jangan ada yang sudah baik karena khilafannya karena harta pejabat opd melakukan penyalahgunaan baik kecil besar kejahatannya sama bila mengunakan uang negara.

Bupati dalam era demokrasi sangat berat banyak para ahli mengatakan salah satunya “Prof denny Indrayana mengatakan demokrasi yang mahal membuat  kita lemah menjalankan sistem yang bersih bebas dari korupsi “dan banyak lagi pesan Presiden Jokowi jangan korupsi diwaktu rakornas  kepala daerah yang diselengarakan Mendagri Tito Karnavian.

Pasal 87 ayat 4 tak kalah hebat dengan uu korupsi yaitu :

Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD negara republik Indonesia 1945 bisa diberhentikan.

Semuanya masih kata agung widodo tergantung bupati yang mempunyai Pedang sebagai Panglimanya di wilayah yang dipimpimya. Selamat hari korupsi didunia pati bebas dari korupsi. (aw22)