Atas putusan itu, warga Pati yang tergabung Pati Ora Sepele (POS) mengapresiasi putusan majelis hakim dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali bergandeng tangan merajut kembali rasa persaudaraan sesama warga Pati.

Ketua POS, Suharno menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah bentuk pembelajaran mahal atas kehidupan demokrasi yang bersih dari perilaku korupsi. Ia mengajak masyarakat untuk menjauhi perilaku korup.

“Kami mengajak semua masyarakat Pati baik yang pro dan kontra ini adalah momen untuk pembelajaran demokrasi agar ke depan bebas dari prilaku korup,” ucap Harno.

Ia juga berharap putusan tersebut menjadi tonggak titik awal untuk menerapkan kepemimpinan yang bersih serta memikirkan kesejahteraan masyarakat luas.

“Harapannya ke depan Pati bebas korupsi, adil makmur secara merata,” harap Harno.

Sebagai informasi, di hari yang sama POS juga menggelar ruwatan di Alun-alun Simpang Lima Pati. Ruwatan itu dimaksudkan sebagai pengawalan putusan sidang serta membuang sengkolo energi negatif di Kabupaten Pati.

Dalam kesempatan itu, puluhan tumpeng disajikan serta membacakan doa jawa. Setelahnya mereka secara simbolis menabur bunga dan air di gerbang pendopo.

Dalam aksi tersebut, POS menggelar tradisi ritual ruwatan bertajuk “Ruwat Bumi Pati, Ruwat Bumi Nusantara”. Ritual ini ditujukan sebagai bentuk pembersihan spiritual atas berbagai persoalan hukum dan tindak keserakahan yang melanda daerah tersebut.

“Konteks ruwat ini adalah membersihkan kesialan dan perbuatan-perbuatan yang sifatnya serakah atau angkara murka dari bumi Pati. Harapannya ke depan Bumi Pati bisa damai dan tentram, di mana pejabat, masyarakat, hingga Aparat Penegak Hukum (APH) bisa bersinergi membangun Pati yang lebih baik,” ucap Ketua POS, Suharno.

Selain ritual ruwatan, aksi ini juga menjadi panggung penegasan sikap dan komitmen POS dalam mengawal isu korupsi dan dinamika pemerintahan daerah sepanjang satu tahun terakhir.

“Ini adalah bentuk komitmen kami atas masalah yang ada di Pati selama satu tahun ini, khususnya berkaitan dengan Bapak Bupati Pati nonaktif Sudewo yang saat ini sedang berproses di Tipikor Semarang dalam tahap putusan. Dua agenda itulah yang kami fokuskan hari ini,” tambah Harno.

Melalui pengawalan sidang putusan ini, POS berharap proses hukum di Pengadilan Tipikor Semarang berjalan adil serta menjadi momentum awal perubahan menuju tata kelola pemerintahan Pati yang bersih dan harmonis.

Kegiatan ini mengusung tema membangun Pati berintegritas dari akar rumput dengan melibatkan narasumber dari KPK, akademisi, hingga insan media.

Ketua Pati Ora Sepele, Suharno, mengatakan kegiatan ini dilatarbelakangi maraknya kasus korupsi yang kian terlihat di berbagai platform, termasuk media sosial. Ia menilai praktik korupsi telah memberikan dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat.

“Kegiatan ini lahir dari kegelisahan, banyak yang sudah kita lihat di berbagai media. Korupsi ancaman nyata yang merampas pendidikan, kesehatan masyarakat,” ucapnya.

Melalui kegiatan ini, pihaknya berharap masyarakat semakin memahami bahaya korupsi serta pentingnya memulai pencegahan dari diri sendiri dan lingkungan sekitar.

“Kami ingin menegaskan bahwa perlawanan dari diri sendiri dan lingkungan masing-masing. Kesadaran ini kita bangun, masyarakat harus tahu apa itu korupsi dan membentengi agar tidak melakukan hal tersebut,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) utama, Suharsi, memaparkan nilai-nilai integritas yang perlu ditanamkan sebagai upaya pencegahan korupsi, seperti kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, keberanian, dan keadilan.

Ia juga menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan serius yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang ekonomi dan pelayanan publik.

“Dampak korupsi bidang ekonomi, pertumbuhan melambat, pembangunan infrastruktur terlambat, pelayanan kesehatan tidak optimal,” jelasnya.

Suharsi turut menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal gerakan antikorupsi. Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi tidak akan berhasil tanpa dukungan aktif dari publik.

“Korupsi itu akan membunuh rakyat. Partisipasi masyarakat itu penting dalam mengawal antikorupsi. Masyarakat melakukan ini jangan takut,” tegasnya.