Warga menilai penerbitan 318 SHM di atas lahan eks HGU menimbulkan banyak tanda tanya. Terlebih, sertifikat tersebut diduga sebagian besar diterbitkan atas nama pihak yang bukan berasal dari Desa Karangsari.

Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mengatakan aspirasi warga akan dikawal karena terdapat sejumlah hal yang perlu diklarifikasi, termasuk terkait proses perubahan status lahan dari HGU menjadi SHM.

“Sebanyak 318 SHM tersebut adalah rata-rata bukan orang Karangsari di luar orang Karangsari semua,” ujar Ali.

Menurut Ali, berdasarkan penjelasan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pati, proses administrasi penerbitan SHM dinilai telah sesuai ketentuan. Meski demikian, mekanisme perubahan hak atas lahan tersebut masih menjadi perhatian.

“Saya tadi bertanya kepada Badan Pertanahan dijawab Badan Pertanahan kalau prosesnya sudah benar, cuma mungkin tata cara atau prosesnya ada perubahan dari HGU menjadi SHM itulah yang kurang pas dan ditanyakan oleh warga Karangsari,” katanya.

Ia juga menyoroti waktu penerbitan SHM yang dinilai janggal karena terbit sebelum masa berlaku HGU berakhir pada 31 Desember 2025.

“HGU-nya habisnya itu per 31 Desember 2025 tapi SHM-nya terbit sebelum itu, artinya ada proses yang tidak pas, kalau menurut keyakinan teman-teman Karangsari dan teman-teman DPRD juga sama,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor BPN Kabupaten Pati, Bayu Indarto, menyatakan pihaknya akan menelusuri dokumen penerbitan seluruh SHM yang dipersoalkan warga.

“Tadi disampaikan penerbitan SHM kok cepet banget dan sebagainya nanti perlu kami telusuri, kita dari 318 itu kan by data by dokumen harus kita pilih satu-satu karena prosesnya 2021 sampai dengan 2023,” ungkapnya.

Perwakilan Gerakan Petani Karangsari, Khoirul Abidin, berharap dugaan maladministrasi dalam penerbitan SHM dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Tadi dalam audiensi sudah disampaikan bahwa dalam memproses terbitnya SHM itu cacat atau melanggar hukum ada maladministrasi yang tidak sesuai dengan Perundang-undangan,” katanya.

Ajang tersebut menjadi wadah penilaian bagi organisasi kepemudaan yang dinilai aktif, inovatif, serta memiliki kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan dan pengembangan generasi muda.

Dalam penilaian nanti, Karang Taruna Satria Mulya akan memaparkan sejumlah program unggulan yang telah dijalankan bersama masyarakat.

Program tersebut mencakup bimbingan belajar seni, pelestarian Seni Barongan, dukungan terhadap Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), hingga pengembangan ekonomi kreatif melalui Pasar Sendangan yang menjadi ruang promosi UMKM sekaligus pertunjukan seni warga.

Selain itu, mereka juga akan memperkenalkan berbagai potensi Desa Kertomulyo, seperti buku sejarah desa, status sebagai Desa Budaya dan Desa Wisata, serta penyelenggaraan Kertomulyo Culture Festival.

Ketua Karang Taruna Satria Mulya Desa Kertomulyo, Haidar Fakhruddin, mengatakan keikutsertaan dalam kompetisi tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi desa sekaligus menunjukkan peran aktif pemuda dalam pembangunan. Seluruh program akan dirangkum dalam proposal yang dipresentasikan kepada tim penilai.

“Harapannya, apa yang sudah kami lakukan bisa menjadi contoh bagaimana pemuda ikut berperan mendukung pembangunan desa,” ujar Haidar Fakhruddin yang dikutip Sabtu (27/6/2026).

Menurut Didin, semangat berkegiatan di kalangan pemuda Desa Kertomulyo lahir dari proses kaderisasi yang telah dibangun oleh generasi sebelumnya. Keterlibatan pemuda sejak usia pelajar serta kolaborasi antarkelompok menjadi modal penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi.

Ia berharap keikutsertaan Karang Taruna Satria Mulya mampu mengharumkan nama Kabupaten Pati dan khususnya bagi Desa Kertomulyo.

Menurutnya, pencapaian dalam lomba akan menjadi motivasi untuk terus menghadirkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan warga terhadap organisasi kepemudaan.

“Kalau nanti mendapat prestasi atau penghargaan, itu akan kami manfaatkan kembali untuk membuat kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Kertomulyo,” pungkasnya.

Proyek tersebut menjadi paket peningkatan jalan dengan nilai anggaran terbesar di Kabupaten Pati tahun ini. Total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp6,85 miliar.

Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Pati, Hasto Utomo, mengatakan peningkatan ruas Boloagung–Trimulyo menggunakan kombinasi konstruksi beton dan aspal dengan panjang jalan 4,13 kilometer.

“Peningkatan Jalan Boloagung–Trimulyo menggunakan konstruksi kombinasi beton dan aspal. Panjang ruasnya mencapai 4,13 kilometer dengan lebar bervariasi antara 3 hingga 6 meter,” ujarnya.

Menurut Hasto, proyek tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung kelancaran aktivitas masyarakat sehari-hari.

Selain ruas Boloagung–Trimulyo, DPUTR Pati juga telah mengontrak sejumlah proyek peningkatan jalan di titik lain. Namun, beberapa di antaranya masih menunggu pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

“Proyek-proyek yang sudah dikontrakkan akan dikerjakan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Pati menargetkan seluruh pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Dengan peningkatan infrastruktur jalan ini, mobilitas warga dan distribusi barang diharapkan menjadi lebih lancar sehingga mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Kerusakan talud di ruas jalan Pakis–Gunungwungkal tersebut dikhawatirkan dapat memicu pengikisan badan jalan akibat derasnya arus sungai.

Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUTR Kabupaten Pati, Widyotomo, menjelaskan bahwa langkah awal yang dilakukan adalah mengalihkan aliran sungai agar tidak terus menggerus area yang terdampak longsor.

“Sudah ditangani talud di Ngetuk itu. Sementara pengalihan alur sungai dulu biar tidak semakin menggerus badan jalan,” ujarnya belum lama ini.

Selain itu, normalisasi sungai juga dilakukan menggunakan alat berat untuk mengurangi tekanan arus di sekitar lokasi kerusakan.

Menurutnya, penanganan sementara ini bertujuan mencegah kerusakan semakin meluas sembari menunggu proses perbaikan permanen.

Untuk solusi jangka panjang, DPUTR mengusulkan pembangunan kembali talud menggunakan konstruksi bronjong melalui APBD Perubahan 2026. Metode tersebut dinilai lebih kuat dalam menahan erosi tebing sungai sekaligus menjaga kestabilan badan jalan.

Perbaikan permanen itu diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp300 juta. Talud yang rusak diketahui memiliki panjang kurang lebih 18 meter dengan tinggi sekitar 3 meter.

“Perbaikan diusulkan pada APBD  perubahan. Nanti talud akan dikasih bronjong. Kita usulkan Rp 300 juta untuk penanganannya,” terangnya.

Jika tidak segera diperkuat, aliran sungai berpotensi terus mengikis tepi jalan dan mengganggu kelancaran akses transportasi di jalur penghubung Pakis–Gunungwungkal.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mencatat sejumlah tambak warga terendam air laut pasang, sehingga menyebabkan kerugian ekonomi bagi petambak.

Data kerugian tersebut telah dilaporkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendapat tindak lanjut bantuan.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengatakan penanganan rob tidak bisa hanya bersifat sementara. Menurutnya, wilayah pesisir membutuhkan solusi infrastruktur yang lebih kuat dan berkelanjutan.

“Kerugian tambak sudah kami laporkan agar bisa mendapatkan bantuan. Ini harus ditangani secara menyeluruh,” ujarnya, Senin (8/6/2026).

Pemkab Pati juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan tanggul permanen, mengingat biaya penanganan jangka panjang cukup besar.

Selain infrastruktur, pemerintah daerah menyoroti pentingnya mitigasi berbasis lingkungan seperti penanaman mangrove.

Namun, Chandra menekankan penanaman harus dilakukan dengan perencanaan matang agar tidak sia-sia akibat tergerus ombak.

“Kami dorong solusi jangka panjang, termasuk mangrove, tapi harus dengan jarak yang tepat dari garis pantai,” tambahnya.

Fenomena rob ini juga disebut tidak hanya terjadi di Pati, melainkan turut dirasakan wilayah pesisir lain seperti Kabupaten Rembang, sehingga dibutuhkan koordinasi lintas daerah dan pemerintah pusat.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah diterjunkan ke lokasi dengan membawa bantuan logistik sekaligus membangun tanggul sementara dari bambu.

“Tanggul darurat kita buat dari bambu dan peralatan pendukung lainnya sebagai langkah cepat menahan rob,” ujar Chandra di depan awak media Senin (8/6/2026).

Pemkab Pati juga menyiapkan anggaran sekitar Rp60 juta untuk penanganan darurat tersebut sambil menunggu kondisi air laut kembali surut.

Selain di Tunggulsari, rob juga berdampak di sejumlah wilayah pesisir lain, sehingga koordinasi lintas daerah terus dilakukan.

Pemkab Pati turut melaporkan kondisi ini ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta meminta dukungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk penanganan lebih lanjut.

“Untuk penanganan permanen, kami sudah berkoordinasi dengan BNPB dan akan bersurat ke Kementerian PU,” kata Chandra.

Peristiwa tragis itu diketahui sekitar pukul 15.30 WIB. Korban yang saat itu bekerja di area persawahan bersama seorang rekan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di lokasi pembakaran daun tebu yang sedang dibersihkan.

Kapolsek Wedarijaksa AKP Suntoro menjelaskan, korban dan rekannya mendapat tugas membersihkan lahan tebu milik warga dengan membakar sisa daun tebu kering. Keduanya bekerja di titik yang berbeda dalam satu hamparan sawah.

“Korban bersama rekannya mendapat tugas membakar daun tebu yang telah kering untuk membersihkan lahan. Saat itu mereka bekerja di lokasi yang berbeda dalam satu area persawahan,” ujar AKP Suntoro.

Beberapa saat kemudian, rekan korban berinisial S merasa curiga karena korban tidak terlihat lagi di lokasi kerja. Saat dilakukan pencarian, korban ditemukan dalam posisi tengkurap dengan kondisi luka bakar berat dan langsung dilaporkan kepada pemilik lahan serta pihak kepolisian.

Polisi bersama tim medis dari Puskesmas Wedarijaksa I yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan korban mengalami luka bakar hingga sekitar 90 persen di tubuhnya dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang mengarah pada tindak pidana.

“Hasil pemeriksaan luar menunjukkan korban mengalami luka bakar sekitar 90 persen pada tubuhnya. Dugaan sementara korban terjebak kobaran api saat melakukan pembakaran bekas daun tebu,” jelas AKP Suntoro.

Pihak keluarga menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan menolak autopsi.

Polisi juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat melakukan pembakaran di lahan pertanian, terutama saat musim kemarau, dengan memperhatikan arah angin, menyiapkan alat pemadaman sederhana, serta tidak bekerja sendirian agar dapat segera memperoleh pertolongan jika terjadi keadaan darurat.

Terduga pelaku berinisial AI (35) yang merupakan warga setempat, diamankan pada Jumat (5/6/2026) sekitar pukul 12.50 WIB di wilayah Juwana.

Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widya Wiratama, menyampaikan bahwa pengungkapan dan penangkapan berjalan cepat berkat kerja tim di lapangan serta dukungan informasi dari masyarakat.

“Tim Resmob Polresta Pati berhasil mengamankan pelaku yang diduga membuang bayi laki-laki tersebut,” ujar Kompol Dika.

Saat ini, terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polresta Pati untuk mendalami peran dan motifnya dalam kasus tersebut. Penyidik juga masih melengkapi berkas perkara untuk proses hukum lebih lanjut.

Kasat Reskrim menambahkan bahwa kondisi bayi laki-laki yang ditemukan warga saat ini dalam keadaan sehat dan normal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tenaga medis di Puskesmas Juwana, bayi tersebut memiliki berat badan 3,8 kilogram dengan panjang badan 50 sentimeter dan masih berada dalam perawatan serta pengawasan petugas kesehatan.

“Terkait motif pelaku melakukan perbuatan tersebut, saat ini masih didalami oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Kami meminta masyarakat bersabar karena pemeriksaan psikologis dan pendalaman motif membutuhkan waktu agar hasilnya komprehensif,” ungkap Kompol Dika.

Atas perbuatannya, AI dijerat Pasal 76B juncto Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.

Pelaksana Tugas (Plt) Wakapolresta Pati, Kompol Anwar, menegaskan bahwa lahan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit merupakan tanah negara yang telah tercatat sebagai aset Polri. Menurutnya, lahan tersebut bukan milik Pemerintah Kabupaten Pati maupun aset desa setempat.

“Lahan di Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, merupakan tanah negara yang menjadi aset Polri, bukan aset desa maupun Pemkab Pati,” kata Anwar, baru-baru ini.

Ia mengungkapkan, pembangunan RS Bhayangkara sebenarnya telah masuk dalam usulan program tahun 2026. Namun proses pelaksanaannya belum dapat dimulai karena masih adanya keberatan dari sejumlah warga yang perlu ditindaklanjuti.

“Pembangunan rumah sakit sudah diusulkan pada tahun 2026, tetapi saat ini masih ada keberatan dari warga. Kami berusaha menampung dan mencari solusi atas aspirasi yang mereka sampaikan,” ujarnya.

Anwar menilai keberadaan RS Bhayangkara sangat penting untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi anggota Polri sekaligus masyarakat luas. Karena itu, pihaknya berharap permasalahan yang muncul dapat segera diselesaikan agar pembangunan bisa berjalan.

“Mudah-mudahan rumah sakit ini segera dibangun karena kebutuhannya memang cukup mendesak,” tuturnya.

Meski demikian, kepastian waktu dimulainya pembangunan masih belum dapat ditentukan. Sebab, proyek tersebut menjadi kewenangan Mabes Polri, sedangkan Polresta Pati hanya menjalankan tugas sebagai pelaksana di daerah.

“Penentuan jadwal pembangunan berada di tangan Mabes Polri. Kami di daerah masih menunggu arahan dan keputusan lebih lanjut,” pungkasnya.

​Sejak tahun 2024, AMIDA terus mendorong berdirinya fasilitas ini. Museum dinilai bukan sekadar tempat mengumpulkan koleksi sejarah, melainkan wadah memori kolektif masyarakat untuk memperkuat identitas lokal.

​Ketua AMIDA Pakudjembaran, Sancaka Dwi Supani, mengungkapkan bahwa Pati memiliki kekayaan sejarah yang luar biasa, mulai dari masa praaksara hingga era kemerdekaan. Banyak artefak berharga yang ditemukan, seperti fosil di kawasan Patiayam, figurin terakota, prasasti, yoni, kelengkapan candi, hingga manuskrip Islam.

​”Sejarah panjang Pati ini jika tidak terekam dengan baik melalui museum nantinya sangat disayangkan, karena usia Pati yang sudah ratusan tahun justru tidak diketahui karena peninggalan yang berserakan,” ujarnya.

​Kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan museum juga diperkuat oleh regulasi yang berlaku. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015, setiap kabupaten/kota wajib memiliki museum sebagai sarana edukasi, dokumentasi, dan pelestarian identitas budaya demi generasi mendatang.

​Wakil Ketua AMIDA Pakudjembaran sekaligus Kepala Museum RA. Kartini Rembang, Retna Dyah Radityawati, menegaskan komitmen penuh pihak asosiasi untuk mengawal rencana ini.

​”Setiap kabupaten/kota wajib memiliki museum sebagai sarana edukasi, dokumentasi, dan pelestarian identitas budaya daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan nilai-nilai sejarah bagi generasi mendatang,” tegasnya.

​Merespons dorongan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati memberikan lampu hijau. Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyatakan kesiapan jajarannya untuk merealisasikan pembangunan museum dan berterima kasih atas dukungan penuh dari AMIDA.

​Rencananya, alokasi dana untuk museum ini akan dimasukkan ke dalam anggaran perubahan tahun 2026 serta anggaran murni tahun 2027. Museum baru ini nantinya akan dikonsep secara menarik dengan menampilkan ikon-ikon budaya dan sejarah lokal Pati.

​”Pembangunan museum ini rencananya akan dianggarkan melalui anggaran perubahan 2026 dan juga anggaran 2027. Museum ini nantinya juga berisi ikon-ikon budaya dan sejarah yang dikemas menarik dan menjadi sarana edukasi bagi pelajar dan masyarakat Kabupaten Pati,” katanya.