Pemberangkatan armada mudik tersebut dipimpin oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Teguh Widyatmoko, di Pendopo Kabupaten Pati, Minggu (15/3).

Program mudik gratis ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat yang ingin merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman.

Dalam kesempatan itu, Teguh menyampaikan bahwa total 16 bus disiapkan melalui kolaborasi berbagai pihak.

“Pemkab menyediakan 10 unit bus, kemudian dari Semen Gresik 2, Jasa Raharja 1, informasi dari Pemprov juga menambah 3, sehingga total ada 16 bus,” ujarnya.

Ia juga memastikan seluruh armada serta petugas telah menjalani pengecekan kesehatan dan kelayakan kendaraan sebelum keberangkatan.

“Terkait persiapan petugas bus, kemarin sudah cek kesehatan dan unit bus sudah dicek di Dishub. Alhamdulillah dalam keadaan siap jalan. Kemudian besok sebelum kepulangan juga dicek kesiapan lagi di Taman Mini,” tambahnya.

Melalui program ini, Pemkab Pati berharap masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman dan nyaman, sekaligus membantu mengurangi kepadatan lalu lintas saat arus mudik Lebaran.

Program Mudik Gratis ini juga menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, serta berbagai pihak dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat menjelang Idul Fitri.

Penolakan tersebut disuarakan warga dengan memasang sejumlah spanduk di area lahan eks HGU seluas sekitar 174 hektare. Dalam spanduk itu disebutkan bahwa HGU PT RSA telah habis masa berlakunya pada 31 Desember 2025 sehingga segala bentuk klaim kepemilikan pribadi di atas lahan tersebut dianggap tidak sah.

Koordinator Gemparsari, Muhammad Abidin, menjelaskan bahwa penolakan masyarakat didasarkan pada Surat HGU Nomor 3 Tahun 2000 yang berlaku hingga 2025. Namun sebelum masa HGU berakhir, justru muncul sejumlah SHM pada tahun 2021.

“Masyarakat menolak keras penerbitan SHM di atas tanah bekas HGU PT RSA,” tegas Abidin saat deklarasi penolakan di lokasi lahan pada Sabtu (14/3/2026).

Menurutnya, setelah masa HGU berakhir, lahan tersebut seharusnya kembali menjadi tanah negara dan pemanfaatannya diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat.

“Tanah ini merupakan tanah bekas HGU PT RSA yang dikuasai negara dan harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujarnya.

Ia menyebutkan, sebelum masa HGU berakhir, lahan tersebut telah dimanfaatkan warga Karangsari untuk kegiatan pertanian, salah satunya menanam singkong.

“Kurang lebih sudah lima tahun masyarakat memanfaatkan lahan ini untuk pertanian,” ungkapnya.

Selain itu, Gemparsari juga menentang tindakan yang dinilai sewenang-wenang dari pihak tertentu, baik aparat maupun pihak yang disebut sebagai preman, terkait persoalan tanah Persil Karangsari.

“Masyarakat menegaskan akan terus memperjuangkan lahan tersebut agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan petani penggarap dan warga setempat,” pungkasnya.

Meski demikian, pihaknya menegaskan masyarakat tidak mengakui segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan klaim kepemilikan lahan di area tersebut, termasuk kegiatan pengukuran, transaksi jual beli, sewa-menyewa, maupun pengalihan hak atas tanah di lahan eks HGU PT RSA.

Kapolsek Gembong AKP Lilik Supardi, S.H., mengatakan pihak kepolisian menerima laporan dari warga sekitar pukul 18.30 WIB dan langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi.

“Meski sudah diperingatkan oleh warga yang berada di sekitar lokasi, korban tetap berada di tepi waduk. Tidak lama kemudian korban terpeleset dan tercebur ke dalam air,” ujar AKP Lilik Supardi.

Menurut saksi, korban sempat berusaha ditolong dengan cara diulurkan bambu agar bisa naik ke tepi waduk, tetapi upaya tersebut gagal karena korban sudah tenggelam.

Setelah kejadian, warga segera menghubungi Bhabinkamtibmas Desa Sitiluhur yang kemudian meneruskan informasi kepada Polsek Gembong dan BPBD Kabupaten Pati untuk melakukan pencarian.

“Petugas bersama warga dan BPBD melakukan penyisiran di area waduk hingga akhirnya korban berhasil ditemukan sekitar pukul 23.00 WIB dalam kondisi meninggal dunia,” jelas AKP Lilik Supardi.

Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka di Desa Guwo, Kecamatan Tlogowungu. Kepolisian juga melakukan pendataan saksi dan proses administrasi sesuai prosedur.

“Pihak keluarga sudah membuat surat pernyataan dan menerima kejadian ini sebagai musibah. Mereka tidak menghendaki dilakukan autopsi maupun pemeriksaan medis terhadap jenazah,” pungkas AKP Lilik Supardi.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada kedua aktivis yang dianggap tidak bersalah. Massa juga mendesak agar majelis hakim membebaskan Botok dan Teguh dari seluruh dakwaan.

Koordinator AMPB, Sutikno, mengatakan jumlah massa yang hadir mencapai ratusan orang.

“Pagi ini mengawal sidang Mas Botok dan Pak Teguh. Massa kurang lebih sekitar 500,” ungkapnya.

Menurutnya, massa yang datang tidak hanya berasal dari Pati, tetapi juga dari sejumlah daerah lain. Beberapa aktivis dan tokoh nasional turut hadir dalam aksi tersebut.

“Ada dari Grobogan, Purwodadi, Kudus. Ada juga tokoh-tokoh kayak Pak Oegroseno, Cak Sholeh, Mbak Inayah Wahid,” katanya.

Sutikno menegaskan tuntutan massa hanya satu, yakni meminta majelis hakim membebaskan kedua aktivis tersebut.

“Tuntutan kami sebagai rakyat Pati yakni Mas Botok dan Mas Teguh harus di vonis bebas,” tegasnya.

Dalam aksi tersebut, massa membawa puluhan spanduk berisi tuntutan pembebasan Botok dan Teguh. Mereka juga membawa truk, sound system, serta keranda jenazah bertuliskan “Matinya Keadilan”.

Selain berorasi, massa juga menampilkan atraksi barongan di depan pagar Pengadilan Negeri Pati sebagai bagian dari aksi solidaritas mereka.

Keributan terjadi di pertigaan Dukuh Tengahan, melibatkan gabungan pemuda Dukuh Misik dan Dukuh Tengahan melawan pemuda Dukuh Sanggrahan. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut.

Kapolsek Sukolilo, AKP Sahlan, menjelaskan bahwa bentrokan dipicu rombongan tongtek dengan sound system yang melintas di wilayah Dukuh Sanggrahan. Saat melintas di depan lapangan futsal setempat, terjadi aksi saling ejek yang berujung pelemparan batu.

“Awalnya rombongan tongtek melintas, kemudian terjadi provokasi hingga saling lempar batu. Situasi sempat memanas, namun dapat dibubarkan warga bersama petugas piket,” ujar AKP Sahlan, Senin (23/2/2026).

Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan empat unit sepeda motor, yakni Honda PCX, Honda Beat, Honda Mega Pro, serta satu sepeda motor tanpa pelat nomor. Sejumlah batu yang diduga digunakan saat tawuran juga turut diamankan sebagai barang bukti di Mapolsek Sukolilo.

Berdasarkan keterangan saksi dan hasil penelusuran, pada Senin (23/2/2026) sekitar pukul 10.00 WIB, Unit Reskrim Polsek Sukolilo berhasil mengidentifikasi dan mengamankan belasan remaja dari kedua kelompok. Mayoritas yang terlibat diketahui masih berstatus pelajar.

Kasus ini kemudian diselesaikan melalui mekanisme restorative justice dengan melibatkan pemerintah desa, pihak sekolah, serta orang tua para remaja. Para orang tua sepakat untuk membina anak-anak mereka agar tidak mengulangi perbuatannya.

Sebelumnya, unsur Muspika Kecamatan Sukolilo bersama pemerintah desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat telah menggelar rapat koordinasi terkait larangan tongtek dan penggunaan sound horeg yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Kepolisian menegaskan akan terus melakukan pembinaan demi menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif selama Ramadan.

Peristiwa bermula saat hujan gerimis disertai angin kencang melanda wilayah Desa Kebowan sejak pukul 12.00 WIB. Dalam waktu singkat, angin berubah menjadi puting beliung yang menyapu permukiman dan merusak bagian atap rumah warga.

Perangkat desa melaporkan kejadian itu ke Polsek Winong pada pukul 13.15 WIB. Petugas kemudian turun ke lokasi untuk melakukan pengamanan, pendataan korban dan saksi, serta mencatat tingkat kerusakan rumah warga.

Kapolsek Winong AKP Gandhi Soeprijanto mengatakan, pihaknya langsung merespons laporan warga dengan menerjunkan personel ke lokasi terdampak.

“Begitu laporan kami terima, anggota langsung bergerak ke lokasi. Yang paling utama adalah memastikan keselamatan warga dan kondisi di lapangan tetap kondusif,” tegas AKP Gandhi.

Ia menjelaskan, perubahan cuaca ekstrem terjadi secara mendadak dan berpotensi membahayakan masyarakat.

“Awalnya hanya gerimis dan angin kencang, namun tiba-tiba berubah menjadi puting beliung. Situasi seperti ini sangat berbahaya sehingga masyarakat harus selalu waspada terhadap perubahan cuaca,” ujarnya.

Selain melakukan pendataan dan pengamanan, aparat bersama Muspika dan perangkat desa menggelar kerja bakti membersihkan puing-puing genting serta bagian atap rumah yang rusak. Warga dan aparat bergotong royong agar lingkungan segera kembali aman dan layak dihuni.

“Polisi tidak hanya hadir untuk mencatat dan melapor, tetapi juga membantu langsung warga yang terdampak. Ini adalah bentuk pelayanan dan kepedulian kami kepada masyarakat,” kata AKP Gandhi.

Hingga Rabu sore, situasi di Desa Kebowan dilaporkan aman dan kondusif. Warga mulai memperbaiki rumah masing-masing dengan dukungan aparat dan pemerintah setempat.

“Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Kami akan terus memantau kondisi di lapangan dan siap memberikan bantuan serta pengamanan jika masih dibutuhkan,” pungkasnya.

Program ini bertujuan meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) lahan: dari IP 1 menjadi IP 2, dan IP 2 menjadi IP 3. Pengelolaannya dilakukan oleh Brigade Pangan, yang beranggotakan petani generasi milenial, atas arahan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI).

“Optimalisasi lahan non rawa ini mengoptimalkan fungsi lahan tidur di Winong dan Jakenan. Optimalisasi lahan ini dikelola oleh Brigade Pangan,” ujar Diana Kusumawati, Penyuluh Pendamping Brigade Pangan Kabupaten Pati, Rabu (18/2/2026).

Sebanyak 15 petani berusia 18–39 tahun terpilih untuk mengelola lahan pasca-optimalisasi, dengan tujuan mendukung swasembada pangan di Kabupaten Pati.

“Pasca optimalisasi lahan memberikan kesempatan generasi muda terjun ke pertanian. Brigade Pangan ini suatu pasokan yang akan mengubah cara bertani konvensional untuk mengoptimalkan lahan pertanian yang dikelola sebagai modern,” lanjut Diana.

Program ini juga dilengkapi pemberian alat mesin pertanian (alsintan), pelatihan mekanisasi, serta literasi keuangan untuk memastikan produktivitas dan keberlanjutan pengelolaan lahan.

“Harapannya ini berhasil, sehingga adanya program Brigade Pangan tetap eksis, karena anak-anak muda perlu dikasih stimulan peralatan, seperti combine, drone. Dan perlu pelatihan literasi keuangan karena harus menghasilkan,” tambahnya.

Dinas Pertanian Kabupaten Pati memfasilitasi berbagai pelatihan dan penyediaan sarana-prasarana. Saat ini, beberapa lahan sudah panen menggunakan combine yang dipinjam dari Dinas.

“Setiap tiga bulan sekali ada evaluasi dari dinas. Semoga bisa berlanjut,” tutup Diana.

Pembangunan jembatan ini dilakukan setelah jembatan lama roboh akibat banjir besar pada Januari lalu. Selain terdampak arus deras, konstruksi jembatan sebelumnya juga sudah tua dan tidak lagi sesuai spesifikasi, sehingga membahayakan warga. Selama ini masyarakat terpaksa menggunakan jembatan darurat dari bambu untuk beraktivitas.

Kapolresta Pati menegaskan, pembangunan tersebut bukan sekadar proyek fisik, melainkan langkah memulihkan urat nadi sosial dan ekonomi warga.

“Jembatan ini adalah akses hidup masyarakat. Ketika terputus, aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan ikut terhambat,” ujar Kombes Pol Jaka Wahyudi.

Ia mengatakan, setelah meninjau langsung kondisi di lapangan, pembangunan jembatan permanen menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan warga.

“Kami melihat langsung kondisi di lapangan, jembatan darurat dari bambu sangat berisiko bagi keselamatan warga. Karena itu, pembangunan permanen menjadi kebutuhan mendesak,” tegasnya.

Menurutnya, pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi juga sejalan dengan program nasional pemerataan infrastruktur yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

“Polresta Pati mendukung penuh arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk menghadirkan pembangunan hingga pelosok,” katanya.

Jembatan yang akan dibangun memiliki panjang 15 meter dan lebar 6 meter. Keberadaannya diperkirakan memangkas jarak tempuh warga secara signifikan.

“Dari yang sebelumnya harus memutar 20–30 kilometer atau sekitar 30 menit, nanti cukup 10 menit. Ini dampaknya sangat besar bagi aktivitas harian warga,” ungkap Kapolresta.

Sedikitnya 600 jiwa akan menerima manfaat langsung dari pembangunan tersebut, mulai dari kemudahan akses pendidikan hingga layanan kesehatan.

“Sedikitnya 600 jiwa akan menerima manfaat langsung. Kami ingin memastikan anak-anak bisa bersekolah dengan aman, warga mudah ke puskesmas, dan roda ekonomi kembali berputar,” ujarnya.

Kapolresta memastikan proses pembangunan akan diawasi agar berjalan sesuai rencana, transparan, dan tepat waktu.

“Kami berkomitmen mengawal pembangunan ini hingga selesai, transparan, dan tepat waktu. Ini adalah amanah untuk masyarakat,” kata Kapolresta menegaskan.

Ia pun berharap Jembatan Merah Putih Presisi dapat menjadi simbol kebersamaan antara negara dan rakyat.

“Jembatan Merah Putih Presisi bukan hanya penghubung antarwilayah, tetapi penghubung harapan antara negara dan rakyat,” pungkasnya.

Akibatnya, antrean kendaraan tak terhindarkan. Dari arah JLS, kendaraan mengular hingga sekitar 700 meter. Sementara itu, antrean dari arah Kota Pati mencapai 100 meter dan dari arah Juwana sekitar 200 meter.

Satlantas Polresta Pati bergerak cepat dengan menerjunkan personel untuk melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di lokasi. Rekayasa arus diterapkan guna mencegah kemacetan total di jalur vital tersebut.

“Begitu genangan air mulai mengganggu kelancaran arus, kami langsung turunkan personel di titik rawan untuk melakukan pengaturan dan pengendalian,” ujar Kasat Lantas Polresta Pati, Kompol Riki Fahmi Mubarok.

Rekayasa lalu lintas dilakukan secara situasional dengan pola buka-tutup dan pengalihan arus, menyesuaikan volume kendaraan dari tiga arah.

“Kami atur pola buka-tutup dan pengalihan arus agar kendaraan tetap bisa melintas meski harus melambat demi keselamatan,” jelasnya.

Selain pengaturan arus, Satlantas juga berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati untuk mengatasi penyebab banjir. Ditemukan adanya saluran air yang tersumbat sampah sehingga dilakukan pengerukan agar air cepat surut.

“Kami temukan saluran air tersumbat sampah, sehingga dilakukan pengerukan agar air cepat surut dan tidak meluap ke badan jalan,” kata Kompol Riki.

Pihak kepolisian mengimbau pengendara agar tetap waspada di tengah cuaca ekstrem yang berpotensi menimbulkan genangan susulan.

“Kami mengimbau pengendara agar tetap waspada, mengurangi kecepatan, dan mengikuti arahan petugas di lapangan,” tegasnya.

Hingga Rabu malam, personel Satlantas masih bersiaga di lokasi untuk memastikan arus lalu lintas kembali normal. Polisi juga memastikan akan terus memantau perkembangan kondisi di jalur Pantura dan siap mengambil langkah cepat apabila terjadi peningkatan debit air.

“Personel kami tetap siaga di lokasi sampai situasi benar-benar aman dan arus lalu lintas kembali normal,” pungkas Kompol Riki.

Kegiatan tersebut melibatkan berbagai stakeholder, antara lain Pom TNI, Dinas Perhubungan, UPPD, Jasa Raharja, BPKAD Kabupaten Pati, hingga Bank Jateng. Sinergi ini menghadirkan layanan terpadu di lapangan, mulai dari sosialisasi keselamatan berkendara, pembagian souvenir, hingga pelayanan Samsat keliling.

Kasat Lantas Polresta Pati, Kompol Riki Fahmi Mubarok, menegaskan bahwa pendekatan humanis menjadi kunci dalam membangun kesadaran masyarakat berlalu lintas.

“Operasi ini kami desain humanis, menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sekaligus menanamkan kesadaran bahwa keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Selain edukasi, petugas juga memberikan teguran simpatik kepada pengendara yang belum tertib. Dari hasil kegiatan tersebut, tercatat sembilan teguran simpatik, satu penindakan tilang terhadap pelanggaran bonceng tiga tanpa helm, serta penertiban penggunaan knalpot brong dan pelanggaran lain yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.

Menurut Kompol Riki, keseimbangan antara imbauan dan penegakan hukum harus tetap dijaga agar pesan keselamatan tersampaikan secara efektif.

“Kami ingin masyarakat paham, aturan dibuat bukan untuk menakuti, tetapi untuk melindungi. Penindakan tetap dilakukan terhadap pelanggaran yang membahayakan,” tegasnya.

Dalam kegiatan ini, Satlantas Polresta Pati juga menghadirkan layanan Samsat keliling yang melayani enam wajib pajak. Langkah tersebut dinilai mampu mendekatkan pelayanan sekaligus meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor.

Kompol Riki menambahkan, keterlibatan lintas sektor membuat pelaksanaan operasi berjalan lebih komprehensif.

“Dengan keterlibatan Dishub, Jasa Raharja, hingga perbankan, kami bisa memberi solusi dari hulu ke hilir—dari keselamatan, perlindungan, sampai kemudahan administrasi,” jelasnya.

Sebagai bentuk apresiasi, petugas membagikan 23 souvenir kepada pengguna jalan yang telah tertib berlalu lintas.

“Penghargaan kecil ini kami harap dapat memotivasi masyarakat lain untuk meniru perilaku berkendara yang aman,” kata Kompol Riki.

Ia juga memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan kondusif serta menegaskan komitmen Satlantas Polresta Pati dalam menjaga keselamatan pengguna jalan.

“Alhamdulillah seluruh rangkaian berjalan aman dan terkendali. Kami akan terus hadir di ruang publik dengan pendekatan persuasif namun tegas demi keselamatan pengguna jalan,” pungkasnya.