Aksi sosial ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menyambut Konferensi Cabang (Konfercab) PA GMNI se-Karesidenan Pati, sekaligus bentuk empati atas kesulitan masyarakat menghadapi musim kemarau.

“Ini kita kirim 3 tangki air bersih ke Desa Sidomukti dan Mojoluhur. Masing-masing tangki kapasitasnya 6 ribu liter,” ujar Ketua Panitia Kegiatan, Singgih Cahyo Aji.

Singgih menambahkan bahwa penyerahan bantuan ini murni didasari rasa keprihatinan atas dampak musim kemarau yang makin meluas.

“Iya, ini adalah bentuk keprihatinan kami sebagai Persatuan Alumni bersama dengan DPC GMNI Kabupaten Pati dalam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat,” lanjutnya.

Ia menegaskan, program pendistribusian air bersih ini tidak berhenti di Kecamatan Jaken saja. PA dan GMNI Pati berencana mendistribusikan bantuan serupa ke wilayah lain di Pati yang masih krisis air bersih.

Selain penyaluran air, rangkaian Konfercab juga diisi dengan aksi bagi-bagi makanan gratis untuk pengguna jalan di area Pasar Puri dan Terminal Pati, serta penanaman bibit pohon di Desa Sumberrejo.

Bantuan ini disambut hangat oleh pemerintah desa dan warga setempat. Perangkat Desa Sidomukti, Sriyono, mengungkapkan bahwa krisis air bersih di wilayahnya sudah berlangsung cukup lama.

“Sejak 2 Agustus ini kekeringannya. Sumur warga kalau didalamkan airnya asin. Dulu pakai Pamsimas, tapi sekarang rusak,” sebut Sriyono.

Saat ini, sekitar 500 Kepala Keluarga (KK) di Desa Sidomukti harus bergantung penuh pada pasokan air dari luar untuk memenuhi kebutuhan harian seperti memasak, mandi, dan mencuci.

“Ini hanya mengandalkan bantuan dari donatur dari luar daerah untuk mendapatkan air bersih. Semua warga terdampak sekitar 500 KK,” ungkapnya.

Satu korban bernama Moin (60), warga Desa Dororejo, ditemukan meninggal dunia. Sementara Haryanto, warga Desa Sambiroto, masih dalam pencarian tim SAR.

Peristiwa tersebut diketahui sekitar pukul 09.45 WIB, di lokasi yang berjarak sekitar 2–4 mil dari daratan. Keduanya saat itu sedang mencari ikan dero.

Kasat Polairud Polresta Pati Kompol Hendrik Irawan mengatakan, kejadian bermula saat Moin menebarkan jaring untuk menangkap ikan.

“Korban pertama saat menebarkan jaring diduga tersangkut jaring dan kemudian tercebur ke laut. Korban kedua berusaha memberikan pertolongan, tetapi keduanya justru tenggelam,” kata Hendrik.

Nelayan lain yang berada di sekitar lokasi kemudian berupaya memberikan pertolongan. Moin berhasil ditemukan dan dievakuasi ke daratan, sedangkan Haryanto belum ditemukan.

Personel Satpolairud Polresta Pati langsung menuju lokasi setelah menerima laporan dan berkoordinasi dengan tim SAR untuk melanjutkan pencarian korban.

“Untuk korban yang belum ditemukan, pencarian masih terus kami lakukan,” ujarnya.

Dari pemeriksaan luar, tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh Moin. Korban diindikasikan meninggal akibat tenggelam dan jenazah telah diserahkan kepada keluarga. Polisi mengimbau nelayan mengutamakan keselamatan, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta memperhatikan kondisi cuaca dan perairan.

Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadiyan Widya Wiratama mewakili Kapolresta Pati Kombes Pol Sigit mengungkap fakta tersebut dalam konferensi pers di Aula Sanika Satyawada Polresta Pati, Jumat (11/9/2026).

Menurut polisi, peristiwa itu bermula pada Selasa (8/9/2026) sekitar pukul 20.00 WIB. Seorang perempuan berinisial MS melahirkan bayi laki-laki seorang diri di kamar rumahnya di Desa Badegan, Kecamatan Margorejo.

Kondisi keluarga yang tengah menghadapi persoalan perceraian membuat ibu MS, yakni SL (47), panik. Polisi menyebut rasa malu dan kebingungan mendorong SL membuat skenario seolah-olah menemukan bayi terlantar.

Bayi tersebut kemudian dibungkus menggunakan kain dan dimasukkan ke dalam kardus. Sekitar pukul 20.45 WIB, SL bersama suaminya membawa bayi itu ke RS Keluarga Sehat (KSH) Pati.

Kepada petugas rumah sakit, SL mengaku menemukan bayi tersebut di pinggir jalan yang menghubungkan Desa Badegan dengan Dukuh Jagan, Desa Sukoharjo. Ia bahkan sempat menyampaikan keinginan untuk merawat dan mengadopsi bayi tersebut.

Namun, keterangan SL menimbulkan sejumlah kecurigaan. Polisi dari Polsek Margorejo bersama Satreskrim Polresta Pati kemudian melakukan olah TKP dan meminta SL menunjukkan lokasi yang disebut sebagai tempat penemuan bayi.

Penyelidikan berlanjut ke rumah SL. Di lokasi tersebut, petugas bersama tenaga medis menemukan bekas bercak darah yang diduga berasal dari proses persalinan, meski sebelumnya telah dibersihkan.

Setelah dimintai keterangan secara intensif dan persuasif, SL akhirnya mengakui bahwa bayi laki-laki itu merupakan cucunya sendiri.

“Setelah dilakukan pendalaman, kami menemukan sejumlah kejanggalan hingga akhirnya SL mengakui bahwa cerita penemuan bayi tersebut sengaja dibuat. Bayi itu merupakan anak yang baru dilahirkan oleh putrinya,” kata Kompol Dika.

Polisi menduga skenario tersebut dibuat agar bayi dapat dirawat oleh keluarga dan nantinya diupayakan untuk diadopsi secara resmi tanpa menimbulkan kecurigaan dari lingkungan sekitar.

Dalam kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit Toyota Kijang Innova warna putih beserta STNK, kardus bekas mie instan yang digunakan untuk membawa bayi, serta sejumlah kain dan handuk.

SL kini ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 401 KUHP terkait tindak pidana penggelapan asal-usul orang. Ia terancam hukuman penjara maksimal enam tahun atau denda paling banyak kategori V.

Meski proses hukum berjalan, kepolisian menegaskan keselamatan dan pemulihan kondisi bayi menjadi perhatian utama. Polisi berkoordinasi dengan tenaga medis dan instansi terkait agar bayi mendapat perawatan serta perlindungan yang sesuai.

Kompol Dika juga mengingatkan masyarakat agar segera melapor kepada kepolisian jika menemukan persoalan atau kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kegiatan tersebut diikuti berbagai unsur masyarakat, mulai dari PCNU Pati, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, tokoh masyarakat hingga sejumlah LSM. Mereka duduk dan berdoa bersama, sekaligus menyatukan komitmen untuk menjaga suasana Kabupaten Pati tetap tenang.

Ketua penyelenggara, H Sulaim, mengatakan kegiatan tersebut tidak memiliki tujuan lain selain mengajak masyarakat berdoa untuk kebaikan Pati.

“Acara ini tidak bertujuan apa-apa, intinya kita berdoa bareng Pati adem, tenteram, damai, kondusif dan bermartabat,” katanya.

Perwakilan PCNU Pati, Kyai Abdul Majid, juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing provokasi. Menurutnya, pengawasan terhadap kondisi daerah tetap penting, tetapi jangan sampai berubah menjadi tindakan mencari-cari kesalahan.

“Jangan sampai diprovokasi untuk ikut-ikutan. Jangan sampai pokoknya, iku wes repot. Enggak masalah untuk ngawasi boleh, tapi jangan mencari-cari yang tidak salah. Kalau terlalu menuruti ego itu akan repot,” terangnya.

Ia mengapresiasi kebersamaan berbagai elemen masyarakat yang hadir. Menurutnya, persatuan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga martabat Pati sekaligus menciptakan suasana yang mendukung pembangunan.

“Saya kagum persatuan LSM ini untuk apa, untuk martabat Pati, untuk Pati tenang agar pembangunan Pati tenang. Jika tujuan saudara sekalian ke sini baik maka insyaallah Pati akan lebih baik dan maju,” sambung Kyai Majid.

Dalam kesempatan tersebut, KH Nur Khosim juga membacakan pernyataan sikap cinta damai masyarakat Pati. Pernyataan itu menegaskan komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban, persaudaraan, dan persatuan.

Pesannya singkat, tetapi menjadi penutup yang kuat dari doa bersama tersebut: masyarakat Pati diminta ikut menjaga daerahnya dengan semangat persaudaraan dan kecintaan terhadap Indonesia.

“Rakyat Pati jaga Pati, rakyat Pati jaga NKRI. Bersama menjaga keamanan, ketertiban, persaudaraan dan persatuan demi Kabupaten Pati yang aman, damai dan bermartabat,” tegasnya.

Malam itu, Alun-alun Pati bukan sekadar menjadi tempat berkumpul. Dari doa bersama tersebut, terselip pesan bahwa menjaga Pati tetap damai bukan hanya tugas satu kelompok, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat.

Warga menilai penerbitan 318 SHM di atas lahan eks HGU menimbulkan banyak tanda tanya. Terlebih, sertifikat tersebut diduga sebagian besar diterbitkan atas nama pihak yang bukan berasal dari Desa Karangsari.

Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mengatakan aspirasi warga akan dikawal karena terdapat sejumlah hal yang perlu diklarifikasi, termasuk terkait proses perubahan status lahan dari HGU menjadi SHM.

“Sebanyak 318 SHM tersebut adalah rata-rata bukan orang Karangsari di luar orang Karangsari semua,” ujar Ali.

Menurut Ali, berdasarkan penjelasan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pati, proses administrasi penerbitan SHM dinilai telah sesuai ketentuan. Meski demikian, mekanisme perubahan hak atas lahan tersebut masih menjadi perhatian.

“Saya tadi bertanya kepada Badan Pertanahan dijawab Badan Pertanahan kalau prosesnya sudah benar, cuma mungkin tata cara atau prosesnya ada perubahan dari HGU menjadi SHM itulah yang kurang pas dan ditanyakan oleh warga Karangsari,” katanya.

Ia juga menyoroti waktu penerbitan SHM yang dinilai janggal karena terbit sebelum masa berlaku HGU berakhir pada 31 Desember 2025.

“HGU-nya habisnya itu per 31 Desember 2025 tapi SHM-nya terbit sebelum itu, artinya ada proses yang tidak pas, kalau menurut keyakinan teman-teman Karangsari dan teman-teman DPRD juga sama,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor BPN Kabupaten Pati, Bayu Indarto, menyatakan pihaknya akan menelusuri dokumen penerbitan seluruh SHM yang dipersoalkan warga.

“Tadi disampaikan penerbitan SHM kok cepet banget dan sebagainya nanti perlu kami telusuri, kita dari 318 itu kan by data by dokumen harus kita pilih satu-satu karena prosesnya 2021 sampai dengan 2023,” ungkapnya.

Perwakilan Gerakan Petani Karangsari, Khoirul Abidin, berharap dugaan maladministrasi dalam penerbitan SHM dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Tadi dalam audiensi sudah disampaikan bahwa dalam memproses terbitnya SHM itu cacat atau melanggar hukum ada maladministrasi yang tidak sesuai dengan Perundang-undangan,” katanya.

Ajang tersebut menjadi wadah penilaian bagi organisasi kepemudaan yang dinilai aktif, inovatif, serta memiliki kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan dan pengembangan generasi muda.

Dalam penilaian nanti, Karang Taruna Satria Mulya akan memaparkan sejumlah program unggulan yang telah dijalankan bersama masyarakat.

Program tersebut mencakup bimbingan belajar seni, pelestarian Seni Barongan, dukungan terhadap Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), hingga pengembangan ekonomi kreatif melalui Pasar Sendangan yang menjadi ruang promosi UMKM sekaligus pertunjukan seni warga.

Selain itu, mereka juga akan memperkenalkan berbagai potensi Desa Kertomulyo, seperti buku sejarah desa, status sebagai Desa Budaya dan Desa Wisata, serta penyelenggaraan Kertomulyo Culture Festival.

Ketua Karang Taruna Satria Mulya Desa Kertomulyo, Haidar Fakhruddin, mengatakan keikutsertaan dalam kompetisi tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi desa sekaligus menunjukkan peran aktif pemuda dalam pembangunan. Seluruh program akan dirangkum dalam proposal yang dipresentasikan kepada tim penilai.

“Harapannya, apa yang sudah kami lakukan bisa menjadi contoh bagaimana pemuda ikut berperan mendukung pembangunan desa,” ujar Haidar Fakhruddin yang dikutip Sabtu (27/6/2026).

Menurut Didin, semangat berkegiatan di kalangan pemuda Desa Kertomulyo lahir dari proses kaderisasi yang telah dibangun oleh generasi sebelumnya. Keterlibatan pemuda sejak usia pelajar serta kolaborasi antarkelompok menjadi modal penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi.

Ia berharap keikutsertaan Karang Taruna Satria Mulya mampu mengharumkan nama Kabupaten Pati dan khususnya bagi Desa Kertomulyo.

Menurutnya, pencapaian dalam lomba akan menjadi motivasi untuk terus menghadirkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan warga terhadap organisasi kepemudaan.

“Kalau nanti mendapat prestasi atau penghargaan, itu akan kami manfaatkan kembali untuk membuat kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Kertomulyo,” pungkasnya.

Proyek tersebut menjadi paket peningkatan jalan dengan nilai anggaran terbesar di Kabupaten Pati tahun ini. Total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp6,85 miliar.

Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Pati, Hasto Utomo, mengatakan peningkatan ruas Boloagung–Trimulyo menggunakan kombinasi konstruksi beton dan aspal dengan panjang jalan 4,13 kilometer.

“Peningkatan Jalan Boloagung–Trimulyo menggunakan konstruksi kombinasi beton dan aspal. Panjang ruasnya mencapai 4,13 kilometer dengan lebar bervariasi antara 3 hingga 6 meter,” ujarnya.

Menurut Hasto, proyek tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung kelancaran aktivitas masyarakat sehari-hari.

Selain ruas Boloagung–Trimulyo, DPUTR Pati juga telah mengontrak sejumlah proyek peningkatan jalan di titik lain. Namun, beberapa di antaranya masih menunggu pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

“Proyek-proyek yang sudah dikontrakkan akan dikerjakan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Pati menargetkan seluruh pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Dengan peningkatan infrastruktur jalan ini, mobilitas warga dan distribusi barang diharapkan menjadi lebih lancar sehingga mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Kerusakan talud di ruas jalan Pakis–Gunungwungkal tersebut dikhawatirkan dapat memicu pengikisan badan jalan akibat derasnya arus sungai.

Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUTR Kabupaten Pati, Widyotomo, menjelaskan bahwa langkah awal yang dilakukan adalah mengalihkan aliran sungai agar tidak terus menggerus area yang terdampak longsor.

“Sudah ditangani talud di Ngetuk itu. Sementara pengalihan alur sungai dulu biar tidak semakin menggerus badan jalan,” ujarnya belum lama ini.

Selain itu, normalisasi sungai juga dilakukan menggunakan alat berat untuk mengurangi tekanan arus di sekitar lokasi kerusakan.

Menurutnya, penanganan sementara ini bertujuan mencegah kerusakan semakin meluas sembari menunggu proses perbaikan permanen.

Untuk solusi jangka panjang, DPUTR mengusulkan pembangunan kembali talud menggunakan konstruksi bronjong melalui APBD Perubahan 2026. Metode tersebut dinilai lebih kuat dalam menahan erosi tebing sungai sekaligus menjaga kestabilan badan jalan.

Perbaikan permanen itu diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp300 juta. Talud yang rusak diketahui memiliki panjang kurang lebih 18 meter dengan tinggi sekitar 3 meter.

“Perbaikan diusulkan pada APBD  perubahan. Nanti talud akan dikasih bronjong. Kita usulkan Rp 300 juta untuk penanganannya,” terangnya.

Jika tidak segera diperkuat, aliran sungai berpotensi terus mengikis tepi jalan dan mengganggu kelancaran akses transportasi di jalur penghubung Pakis–Gunungwungkal.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mencatat sejumlah tambak warga terendam air laut pasang, sehingga menyebabkan kerugian ekonomi bagi petambak.

Data kerugian tersebut telah dilaporkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendapat tindak lanjut bantuan.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengatakan penanganan rob tidak bisa hanya bersifat sementara. Menurutnya, wilayah pesisir membutuhkan solusi infrastruktur yang lebih kuat dan berkelanjutan.

“Kerugian tambak sudah kami laporkan agar bisa mendapatkan bantuan. Ini harus ditangani secara menyeluruh,” ujarnya, Senin (8/6/2026).

Pemkab Pati juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan tanggul permanen, mengingat biaya penanganan jangka panjang cukup besar.

Selain infrastruktur, pemerintah daerah menyoroti pentingnya mitigasi berbasis lingkungan seperti penanaman mangrove.

Namun, Chandra menekankan penanaman harus dilakukan dengan perencanaan matang agar tidak sia-sia akibat tergerus ombak.

“Kami dorong solusi jangka panjang, termasuk mangrove, tapi harus dengan jarak yang tepat dari garis pantai,” tambahnya.

Fenomena rob ini juga disebut tidak hanya terjadi di Pati, melainkan turut dirasakan wilayah pesisir lain seperti Kabupaten Rembang, sehingga dibutuhkan koordinasi lintas daerah dan pemerintah pusat.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah diterjunkan ke lokasi dengan membawa bantuan logistik sekaligus membangun tanggul sementara dari bambu.

“Tanggul darurat kita buat dari bambu dan peralatan pendukung lainnya sebagai langkah cepat menahan rob,” ujar Chandra di depan awak media Senin (8/6/2026).

Pemkab Pati juga menyiapkan anggaran sekitar Rp60 juta untuk penanganan darurat tersebut sambil menunggu kondisi air laut kembali surut.

Selain di Tunggulsari, rob juga berdampak di sejumlah wilayah pesisir lain, sehingga koordinasi lintas daerah terus dilakukan.

Pemkab Pati turut melaporkan kondisi ini ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta meminta dukungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk penanganan lebih lanjut.

“Untuk penanganan permanen, kami sudah berkoordinasi dengan BNPB dan akan bersurat ke Kementerian PU,” kata Chandra.