Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin yang didampingi wakilnya serta dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro dan anggota dewan.

Dalam kesempatan itu, laporan pelaksanaan APBD Pati tahun 2022 disampaikan oleh Henggar mengenai laporan penerimaan daerah hingga pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari. APBD tahun 2022.

“Paripurna persetujuan bersama tentang pelaksanaan APBD Kabupaten Pati tahun 2022 untuk jadi Perda. Paripurna telah disetujui (dari) Raperda tentang pelaksanaan APBD Kabupaten Pati tahun 2022 menjadi Perda,” kata Ali usai kegiatan.

Dia menjelaskan, paripurna persetujuan bersama yang digelar ini sebagai sarana tahapan administratif laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dari situ, menjadi acuan atau masukan bagi pemerintah setempat untuk meningkatkan kinerja dari berbagai bidang.

“Tujuannya untuk perbaikan kinerja eksekutif di tahun berjalan dan tahun yang akan datang 2024. Paripurna ini hanya penyampaian rekomendasi,” Ali menjelaskan.

Sebagai informasi seluruh fraksi di DPRD Pati menyetujui bersama Raperda Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati tahun 2022 ditetapkan menjadi Perda.(Adv)

Hal tersebut disampaikan Peter Muhammad Faruq usai Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) oleh Pemkab Kudus terkait anggaran tahun 2022 di Ruang Paripurna gedung DPRD Kudus. Padahal rekomendasi tersebut sudah dibacakan saat rapat paripurna pada (31/10/2022) kemarin.

“Kenapa kok tidak dilanjut, makanya kami sebagai BK menanyakan hal itu. Tentunya ini sudah menjadi urusan kami dengan Pimpinan DPRD Kudus. Pemberian SP kepada pimpinan DPRD Kudus itu serius,” ungkapnya kepada Samin News.

Lebih lanjut, seandainya pimpinan masih belum menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat BK tersebut, tentunya akan diberikan SP lanjutan. Untuk itu, upaya terus dilakukan. Mengingat pihaknya juga ada desakan dari bawah.

“Ketua dan para pimpinan DPRD nanti ada teguran untuk dampak terburuknya. Dan ini sudah dilaporkan ke bupati. Kalau tidak ada lanjutan kami akan laporkan ke Gubernur Jateng juga,” tuturnya.

Diketahui dalam Rapat Paripurna LKPJ itu, anggota BK DPRD Kudus, Mardiyanto juga membacakan hasil rapat BK DPRD Kudus yang dilaksanakan sebelumnya pada (17/3/2023). Dalam surat yang dibacakan di Tata Tertib DPRD Kudus Nomor 1 Tahun 2018, atas putusan BK Nomor 1/ptsbk lX/2022 yang telah dibacakan dalam rapat paripurna pada tanggal 31 oktober tahun 2022 dan pasal 140 yang berbunyi, bahwa tujuh hari setelah dibacakan harus segera ada tindak lanjut sesuai dengan yang tertuang dalam pasal tersebut.

“Ini belum ada tindak lanjut, maka Pimpinan Dewan telah melanggar tata tertib (tatib) pasal 140,” kata Mardiyanto.

Oleh karena itu, pihaknya telah memberikan peringatan pertama terhadap Ketua DPRD Kudus Masan, dan Wakil Pimpinan Ketua DPRD Mukhasiron, Tri Erna Sulistyowati, dan Sulistyo Utomo.

“Ini akan menjadikan peringatan dasar BK untuk memberikan sanksi lainnya jika tidak dilakukan tindaklanjut atas pasal 140 di atas,” pungkasnya.