Kekosongan jabatan perangkat desa itu diketahui saat audiensi di kantor DPRD dengan RT, RW, Kades yang tergabung paguyuban Pasopati hingga perwakilan kecamatan pada Selasa (20/6/2023) kemarin.

Ketua Pasopati, Pandoyo, menyampaikan audiensi yang dilakukannya Itu merupakan bentuk penyampaian aspirasi dari kondisi yang terjadi di bawah yaitu pemerintah desa. Dia memperkirakan kekosongan perangkat desa di Kabupaten Pati jumlahnya ratusan.

“Banyak kekosongan perangkat desa, agar di tahun ini bisa dilakukan pengisian perangkat. Perangkat Desa kosong saat ini banyak ada sekitar 700-an formasi,” ucap Pandoyo usai kegiatan kepada awak media.

Dia menyebutkan jabatan perangkat desa yang kosong tersebut mulai formasi Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, sampai Kaur pemerintahan. Pandoyo menilainya formasi ini sesuatu yang urgen agar dilakukan pengisian segera.

“Tapi kami sadar pengisian perangkat desa ada konsekuensi, pertama biaya penyelenggaraan, kedua dengan siltap. Makanya yang urgen bisa menjadi prioritas,” ujarnya.

Pandoyo mengaku bahwa Kemendagri sebenarnya telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan pelarangan pengisian perangkat desa mulai bulan November 2023. Hanya saja, dia meyakini sebelum masuk bulan November pelaksanaan pengisian perangkat desa bisa dilakukan.

Pelarangan pengisian perangkat desa itu karena mendekati Pemilihan Umum (Pemilu). Sehingga pemerintah akan konsen pada gelaran pesta demokrasi tersebut.

“Menjelang tahun-tahun politik ini benturan dengan aturan kami paham mulai bulan november ada edaran dari Mendagri untuk tidak melakukan Pilkades, tapi kami mengusulkan pengisian perangkat desa bisa sebelum november 2023. Masih ada waktu cukup enggak mepet masih ada sekitar 4 bulanan,” pungkasnya.

Saat audiensi bersama dengan Forkopimda tersebut, ada beberapa tuntutan yang diajukan oleh Kades di antaranya permintaan kendaraan operasional sehari-hari bagi Kades. Pasalnya mengingat kendaraan yang dipakai saat ini sudah larut termakan usia.

“(minta) operasional sepeda motor dinas untuk kepala desa,” terang Pandoyo.

Permintaan kendaraan operasional ini, dia mengaku menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Adapun, menurutnya Kabupaten Pati Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak cukup besar dan tidak terlalu rendah. Oleh karena itu, kendaraan yang diminta tidak terlalu mahal. Melainkan kendaraan yang layak untuk digunakan keseharian.

Pandoyo menyebutkan kendaraan dinas yang digunakan saat ini Supra X 125 usianya sudah tua, digunakan lebih dari 10 tahun.

Selain itu, Kades di Pati merasa iri dengan camat di Kabupaten Pati. Pasalnya, Pemda memberikan kendaraan dinas sebuah mobil dengan merk Rush. Tentunya, pemerintah seharusnya memikirkan kendaraan bagi Kades. Tidak muluk-muluk yang terpenting sudah layak.

“Sudah 10 tahun lebih, camat sudah ganti (mobil) Rush, kami ingin lebih baik. Kami tahu diri, jangan sampai Petinggi (Kades) di Pati diece (dihina) yahmono yahmene (dari dulu) masih supra,” jelasnya.

Sementara Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin menanggapi usulan dari ratusan Kades yang tergabung dalam forum Pasopati tersebut sudah diakomodir dan setujui untuk direalisasikan. Menurutnya, kendaraan dinas perlu segera diremajakan.

Ali mengatakan, pimpinan DPRD beserta Badan Anggaran (Banggar) mengatakan jika alasan pemerintah daerah berkaitan dengan kemampuan keuangan. Maka dirinya memberikan alternatif untuk diberikan bertahap.

“Usulan tentang sepeda motor, karena ini sudah 10 tahun lebih minta diremajakan. Pimpinan dan Banggar menyepakati apa yang disampaikan oleh Kepala Desa. Kalau anggarannya tidak mencukupi untuk 401 desa, ya dianggarkan semampunya, sisanya dianggarkan berikutnya,” ujarnya.(adv)