Hal itu disampaikan Kepala Bidang PBBP2 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sugiharto saat acara Gebyar Lunas PBB-P2 Tahun 2023 di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (31/8/2023).

“Ditetapkan Rp 29,8 miliar dengan realisasi per 29 Agustus Rp 24,7 miliar atau 83,2 persen. Sebenarnya hingga 29 Agustus ditarget mampu mencapai Rp 28 miliar,” kata Sugiharto.

Diketahui hingga saat ini ada delapan kecamatan yang telah melunasi wajib pajak dari PBB. Delapan wilayah itu antara lain, Kecamatan Winong, Gembong, Batangan, Jaken, Tambakromo, Pucakwangi, Gunungwungkal serta Kecamatan Juwana.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan pembagian doorprize bagi warga yang taat membayar PBB-P2. Serta hal itu sebagai wujud apresiasi kepada wilayah yang telah membayar pajak PBB 100 persen.

Penjabat (Pj) Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro menyampaikan lunasnya pajak PBB oleh kedelapan kecamatan itu diharap mampu memberi dorongan semangat pergerakan bagi yang lain, yaitu dengan harapan wilayah lainnya juga segera lunas.

“Ini merupakan langkah positif ya, tentunya ke depan agar hal ini mampu memicu serta memacu pergerakan yang lain terhadap pendapatan pajak bumi dan bangunan,” kata Henggar dalam sambutannya.

Menurutnya, pendapatan daerah dari setor PBB-P2 itu dikelola serta digunakan untuk pembiayaan program pelaksanaan pembangunan di daerah. Pembiayaan itu dilakukan ke sejumlah program, seperti kegiatan mulai yang ada di tingkat desa hingga daerah.

“Apa yang kita terima ini semua, bisa kita gunakan untuk membiayai program kegiatan pembangunan di daerah. Pembangunan di desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten,” papar dia.

“Tahun ini tidak ada kenaikan karena penetapannya sama. Seperti tahun kemarin Rp 29 miliar namun targetnya Rp 28 miliar,” kata Kepala Bidang PBB BPHTB pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sugiharto.

Dia menjelaskan untuk sekarang BPKAD tengah mencetak surat tagihan dan didistribusikan kepada masing-masing kecamatan. Dirinya mengaku, distribusi tagihan ini sudah dilakukan hanya tinggal beberapa kecamatan saja.

“Batas akhirnya (pembayaran) 30 September, saat ini proses cetak dan berikutnya proses distribusi ke masing-masing kecamatan. Distribusi bertahap saat ini tinggal Wedarijaksa dan Margoyoso,” jelasnya.

Disinggung mengenai pembayaran pajak di tahun sebelumnya, Sugiharto menegaskan tidak ada persoalan. Bahkan dirinya menegaskan bahwa target yang ditetapkan untuk tahun ini lebih baik daripada di tahun-tahun sebelumnya.

Kendati demikian, ada beberapa desa di Kecamatan Margorejo pembayaran pajak di tahun 2022 ada yang menunggak. Adapun nilainya sejumlah Rp Rp 50 juta.
“Untuk tahun kemarin ada kekurangan, ada tiga desa di Margorejo. Namun lupa datanya mana saja. Tunggakan itu ada sekitar Rp 50 juta,” bebernya.

Terkait dengan tunggakan tersebut, pihaknya mengaku telah melakukan penagihan kepada desa yang bersangkutan. Apalagi disebutkan, bagi yang nunggak tersebut dikenakan sanksi 2 persen dari jumlah tagihan.

“Kita sudah melakukan penagihan, karena memang melebihi 30 September itu ada denda 2 persen dari jumlah tagihan. Kendalanya, misalnya yang bersangkutan tidak tinggal di situ dan belum balik,” pungkasnya.