Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Pati, Dafid Alfianto, mengatakan program Gubernur Jawa Tengah itu diharapkan dapat membantu masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan sekaligus mendorong penerimaan daerah.

“Untuk program pemutihan tadi ya, itu diberlakukan mulai 21 September sampai dengan 28 Desember 2026. Harapannya memang ya memberi kemudahan bagi masyarakat, terus kemudian agar pendapatannya juga bisa terdongkrak,” katanya, Kamis (1/10/2026).

Dafid menjelaskan, program ini menyasar kendaraan yang pajaknya telah menunggak selama satu tahun, dua tahun, maupun lebih. Dengan adanya pemutihan, masyarakat diharapkan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya sebelum program berakhir.

Menurutnya, jumlah tunggakan pajak kendaraan di Pati sendiri masih cukup tinggi. Namun, data pasti mengenai total tunggakan berada di tingkat pengelola basis data pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah.

Sementara itu, realisasi penerimaan pajak di Kabupaten Pati hingga 30 September 2026 telah mencapai sekitar Rp106,7 miliar. Angka tersebut masih dibandingkan dengan target penerimaan sebesar Rp173 miliar.

“Target itu kita upayakan maksimal. Jadi hal-hal atau program-program yang sudah diberikan, kita upayakan untuk ini sosialisasi juga,” terangnya.

Ia menambahkan, pembayaran pajak kendaraan pada akhirnya juga kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Penerimaan dari pajak daerah, khususnya PKB, menjadi salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dana tersebut antara lain sebutnya guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik, seperti pembangunan serta pemeliharaan jalan, jembatan, dan berbagai layanan pemerintahan.

“Karena hasil dari pembayaran pajak ini juga akan kembali dinikmati masyarakat. Karena kebanyakan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, jembatan, kemudian pelayanan di pemerintahan atau hal-hal yang lain lebih besar itu pemasukannya memang dari Pajak Kendaraan Bermotor,” tutup dia.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  (BPKAD) Kabupaten Pati, Zabidi, kemarin. Dia menyatakan ketentuan dana bagi hasil merupakan kewenangan yang dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.

“Targetnya pajak kendaraan bermotor (PKB) Rp 70.695.883.000 dari Pemprov Jateng. Pajak ini merupakan kewenangan yang dikelola provinsi, nah kita Kabupaten Pati dapat hasilnya (DBH),” kata Zabidi, kemarin.

Sebagai informasi penerimaan pajak bagi hasil dari kendaraan bermotor ini merupakan salah satu jenis pendapatan daerah yang disetorkan serta dikelola provinsi. Dalam pengelolaannya, kemudian hasil penerimaan pajak kendaraan sebagiannya dikembalikan lagi kepada kabupaten tempat pungutan.

Sedangkan di tahun ini target tersebut terbilang tinggi. Lantaran tahun 2022 kemarin, Pemkab Pati kata dia hanya menerima realisasi dana bagi hasil kendaraan bermotor sejumlah Rp 62.094.087.827. Realisasi bagi hasil ini berdasarkan penerimaan pajak yang disetorkan.

Lebih lanjut, Zabidi menyatakan sampai dengan akhir semester pertama atau bulan Juni ini, Pemkab Pati baru menerima bagi hasil sejumlah 27 persen. Belum ada separuh dari target yang ditetapkan oleh daerah.

Penetapan target itu didasarkan dari penerimaan tahun sebelumnya. Sementara sekarang ini kami baru menerima Rp 19.086.076.935 atau 27 persen terhitung sejak bulan Januari-Mei 2023. Ini diberikan secara bertahap,” terangnya.