Sukarno menyatakan kebijakan itu perlu dilakukan sosialisasi dan tahap penyesuaian. Pasalnya di dalamnya ada keterhubungan dengan sistem digital yaitu pendataan dari distributor, agen, pangkalan, hingga pengecer. Sehingga ini akan menambah pekerjaan bagi mereka.

Dengan regulasi ini, pihaknya berharap persoalan mengenai kelangkaan gas melon subsidi tidak terjadi lagi di Pati. Karena aturan ini tujuannya sebagai upaya untuk mengontrol distribusi agar tepat sasaran.

“Penerapan pembelian gas bersubsidi tersebut jangan sampai menimbulkan masalah baru terkait kelangkaan gas melon 3 kg bersubsidi tersebut,” jelas dia, Senin (25/7/2023).

Lebih lanjut, kata dia penerapan NIK atau KTP tersebut diharap tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Sebab dengan NIK yang tercantum di kolom KTP ini tentunya bagi masyarakat awam merasa ribet.

“Hal ini rawan terjadi kehilangan KTP karena KTP sering dibawa di saku atau dipegang. Sedangkan masyarakat bawah jarang membawa dompet di kantong sakunya,” ungkapnya.

Kendati demikian, menurutnya yang paling kentara adalah tujuan dari penerapan ini sebagai kontrol distribusi penjualan gas subsidi jauh lebih ketat. Sehingga bisa meminimalisir akan terjadinya penyelewengan.(Adv)

Hal itu disampaikan anggota Komisi B DPRD Pati, Nur Sukarno, Senin  (25/7/2023). Kebijakan ini terhitung masih awam di kalangan masyarakat, terlebih sebelumnya dilakukan sederhana ada barang masyarakat bisa membeli.

“Gagasan penggunaan NIK untuk pembelian gas melon 3 kg bersubsidi sudah setahun yang lalu,” terang Sukarno melalui pesan singkatnya (WA) kepada Samin News.

Dia menyatakan kebijakan yang terhitung masih hangat ini merupakan ketegasan pemerintah dalam rangka menjamin distribusi gas melon subsidi tepat sasaran.

“Penggunaan NIK tersebut bertujuan untuk kontrol supaya tidak terjadi penyelewengan dalam distribusi penjualan gas melon 3 kg bersubsidi,” terang Sukarno.

Ke depannya, dia berharap aturan tersebut membuat masyarakat semringah. Pasalnya distribusi gas melon subsidi dari pemerintah bakal tepat sasaran. Kasus seperti terjadinya penyelewengan atau masyarakat mampu tidak bisa membeli gas ini.

“Hal ini termasuk dalam pengetatan pengawasan dalam distribusi penjualan sehingga harapannya tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat yang berhak mendapatkan gas bersubsidi,” tutup dewan dari Golkar itu.(Adv)

Dia menjelaskan pendampingan kepada UMKM yang dilakukan harus menyeluruh, dari produksi hingga proses pemasaran. Menurutnya dengan langkah ini mampu mengangkat perekonomian.

“Sedangkan sektor UMKM masih perlu pendampingan mulai produksi sampai ke pemasaran. Setelah kuat mandiri baru kita lepas, tetapi harus tetap dipantau perkembangannya,” ujar Sukarno, Jumat (21/7/2023).

Politisi dari Fraksi Partai Golkar itu menilai UMKM di Pati cukup menjadikan jika dikelola dengan tepat. Lantas, dia mencontohkan kesuksesan UMKM Pati sudah go internasional. Di antaranya adalah ada yang sudah export langsung ke negara Korea, Syam Handycraft Karangboyo, kerajinan tas dari plastik.

Selain pendampingan dari pemangku kebijakan, agar UMKM maju dibutuhkan juga kemampuan tata kelola usaha yang tertib. “internal pengusaha juga harus mampu melihat potensi dan meningkatkan kemampuan pengelolaan manajemennya,” ungkapnya.

Sebelumnya, dari jajaran instansi terkait mulai Kementerian Agama (Kemenag) Pati, Dinas Koperasi dan UMKM (Dinkopumkm) menyelenggarakan fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi puluhan pelaku UMKM di kantor Kemenag.

Materi yang disampaikan adalah berupa pentingnya sertifikat halal dan standar produk UMKM. Sertifikat halalnya itu dimulai dari pernyataan status halal produk UMKM oleh pelaku usaha melalui aplikasi SIHALAL.

Plt Kepala Kemenag Pati, Ahmad Syaikhu menyatakan tahun 2023 Kabupaten Pati ditarget 2023 ditarget program sertifikat halal menjangkau ke 290 ribu pelaku UMKM. Namun sampai pertengahan tahun ini baru tercapai sekitar 2.500-an.

“Iya semoga dari 22 UMKM yang kita undang hari ini bisa menularkan bagi yang lain. Jadi tambah banyak UMKM yang bersertifikat halal. Sebenarnya banyak yang ingin daftar, tapi hanya kita undang segitu dulu untuk ikuti sosialisasi,” katanya di sela kegiatan. (Adv)

Anggota Komisi B DPRD Pati, Nur Sukarno menyayangkan mangkraknya pembangunan tersebut. Pembangunan itu diharapkan mampu meningkatkan perekonomian di daerah. Tetapi justru faktanya adalah bangunannya mangkrak tidak ada aktivitas.

“Pembangunan pagar dan pengurugan (atau) reklamasi lokasi pabrik (SPJT) sudah dimulai sekitar delapan tahun lalu. Seharusnya ini sudah beroperasi tahun  2020, tapi sampai tahun 2023 kok belum beroperasi,” ujarnya membenarkan dihubungi Samin News, Senin (17/7/2023).

Dia mengaku bersama dengan Dinas Koperasi dan UMKM (Dinkopumkm) juga telah meninjau lokasi pabrik. Sukarno menjelaskan, meski di tempat itu telah diurug dan dipagari namun tidak ada kelanjutan proyek untuk pabrik garam ini.

Lebih lanjut, di lokasi terlihat beberapa tanaman tumbuh baik di tengah hingga di pinggir. Kendati demikian, lokasi tersebut juga diberi kawat berdiri sebagai pembatas.

Dia menjelaskan pembangunan pabrik garam PT SPJT dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bukan proyek Pemkab Pati. Meski demikian, seharusnya pembangunan itu harus maksimal sesuai dengan tujuan didirikan.

Terlepas dari itu, Sukarno menyampaikan pembangunan pabrik garam di Raci tersebut untuk meningkatkan kualitas garam menjadi garam industri. Sehingga bisa bersaing daerah lain penghasil garam berkualitas.

“Rencananya SPJT didirikan untuk meningkatkan kualitas garam rakyat menjadi garam industri. itu menjawab tuntutan masyarakat supaya tidak impor garam. Jika impor pastinya petani lokal yang kena dampak, pasti dirugikan,” pungkasnya.(Adv)

Saat ini di Pegunungan Kendeng terus dipersoalkan lantaran sering terjadinya bencana banjir di wilayah Pati selatan. Di sana terjadi peralihan tanaman, tanaman keras diganti tanaman semusim hingga hilangnya rerumputan di tanah. Menurut dia, untuk membentuk ekosistem seperti semula secara teori membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Hutan di sana dikelola untuk kesejahteraan perekonomian masyarakat sekitar hutan. Meski digarap, namun harus ada komitmen bersama untuk mengembalikan fungsi hutan. Petani sadar, menjaga dan merawat tanaman, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang pro lingkungan, serta aparat menindak bagi pelanggar.

“Untuk mengembalikan ekosistem membutuhkan waktu sekitaran 40 – 45 tahun. Tetapi kuncinya ketegasan. Hutan sosial kan baik, cuma kadang-kadang ada oknum yang tidak menyepakati aturan itu. Sehingga aturannya bisa dilaksanakan kalau ada komitmen bersama. Tidak masalah lama yang penting komitmen bersama,” katanya.

“Membaca kondisi alam di sana, yang digunakan untuk jagung serta ketela rumputnya dipestisida. Artinya klimis gundul di sana,” sambung dia.

Rerumputan ini layaknya tanaman keras juga berfungsi juga untuk menahan tanah agar tak terbawa air serta berfungsi sebagai penyangga air.

Selain harus ada kesadaran menjaga tanaman, dia juga menekankan agar tak memburu hewan yang ada. Dia mencontohkan adalah hewan kelelawar. Padahal menjaga keseimbangan lingkungan, hewan juga jangan sampai diburu. Karena mempunyai fungsi yang berkaitan.

“Dengan kejadian bencana ini, marilah sesuai tupoksinya masing-masing sengkuyung semua stakeholder bareng-bareng menjaga lingkungan. Yang bisa mengatasi masalah adalah kembalikan ekosistemnya,” pintanya.

Sukarno menegaskan utamanya yang beragam Islam, di dunia ini manusia adalah kholifah (pemimpin), minimal bagi diri sendiri. Sehingga diharapkan ada kesadaran untuk merawat serta menjaga keseimbangan ekosistem.

Menurutnya, ini sebelumnya juga sudah disepakati bersama antara dewan dengan Pemkab Pati melalaikan OPD yang membidangi yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin). Sehingga nantinya produk UMKM bisa dijumpai di toko swalayan.

“Pada saat rapat dengan dinas Perindag, sudah disepakati produk UMKM supaya bisa masuk di minimarket maupun toko swalayan,” kata dia yang ditulis Jumat (21/10/2022).

Sukarno menyebutkan memang saat ini di minimarket Indomart maupun Alfamart sudah ada produk UMKM. Hanya saja jumlahnya terbatas begitu pula sebatas makanan ringan.

Dia mengatakan UMKM masuk ke pasar swalayan harus bisa menyesuaikan dengan sistem keuangan secara cash flow. Sebab peraturan dari ritel demikian, dengan sistem pembayaran secara tempo.

“Kendalanya itu sistem pembayaran tempo, karena aturan manajemen minimarket seperti itu. Padahal sistem cashflow keuangan UMKM harus segera cair,” jelasnya.

Dengan kebijakan seperti ini ada peran serta pemerintah dalam membantu mendorong kemajuan UMKM di wilayah Kabupaten Pati. Menurutnya, itu sebagai keberpihakan kepada UMKM, karena sudah terbukti kuat bertahan pada saat terjadi gejolak ekonomi.

Menurutnya, pupuk organik ramah lingkungan, beda halnya dengan kimia yang jika digunakan secara terus-menerus akan menyebabkan kerusakan tanah. Di samping itu, dia mengatakan berkaca praktik pertanian yang penerapan organik di Kabupaten Blitar mampu mengurangi kimia dalam skala besar.

“Dewan mengarahkan penggunaan pupuk organik dari pengurangan subsidi pupuk. Pupuk organik (jenis) Biosaka yang dipraktikkan di Blitar itu bisa mengurangi 70 – 90 persen pupuk kimia, ini kan luar biasa,” ucap Sukarno, Kamis (29/9/2022).

Program penerapan pupuk organik, lanjutnya dulu tidak ada. Bahkan, dia mengaku dengan lantang penggunaan pupuk organik agar segera diterapkan di Kabupaten Pati. Namun, saat itu dari pemerintah daerah setempat tidak ada respon.

Tetapi, baru sekarang ini pemerintah melalui OPD terkait dalam hal ini Dinas Pertanian (Dispertan) mulai mengkampanyekan alternatif dari persoalan dicabutnya pupuk subsidi beralih ke organik.

“Tapi sekarang, termasuk bu Niken keliling ke desa-desa menyuarakan alternatif penggunaan pupuk organik,” ujar Sukarno.

“Saya mendorong dinas mau tidak mau harus mengambil langkah menerapkan bahan organik. Sejak tahun 2015 – 2016 saya mengusulkan supaya ada penganggaran untuk demplot,” sambungnya.

Dia memperkirakan luas lahan pertanian singkong di Kabupaten sekitar 150 an hektar. Petani cukup lama menggunakan pupuk kimia, artinya tidak mudah untuk mengubah kebiasaan lama mengganti dengan sistem baru yang ramah lingkungan.

“Untuk beralih memang tidak semudah telapak tangan, cuma saya apresiasi di kelompok Gabus, Kayen, sudah mulai menerapkan pupuk organik,” ungkap Sukarno.

Dirinya melanjutkan di samping merespon penggunaan pupuk, dia juga menyinggung persoalan mahalnya harga pupuk non subsidi yang timpang dengan hasil produksi pertanian. Seharusnya pemerintah juga perlu mencermati kemampuan petani, sehingga harganya terjangkau.

“Jangan lantas subsidi dikurangi atau bahkan tidak ada jatah. Kalau non-subsidi itu harganya satu karung hampir Rp 500 ribu, tetapi setengah dari harga tersebut di tengah-tengah,” tandasnya.(adv)

Akan tetapi, dia mengungkapkan harga pangan daripada Kepokmas di pasar untuk saat ini masih normal. Justru, menurutnya kenaikan harga Kepokmas jauh lebih tinggi tahun 2021 kemarin, dibanding dengan tahun 2022 ini.

“Harga kepokmas di pasar merangkak naik, tetapi di banding tahun kemarin tingkat kemahalan lebih mahal tahun kemarin,” kata Sukarno, Senin (25/4/2022).

Berdasarkan pantauannya di pasar tradisional, permintaan masyarakat terhadap Kepokmas mengalami tren penurunan. Hal ini karena, Sukarno mengatakan disebabkan lantaran perekonomian masyarakat yang belum pulih 100 persen.

Di sisi lain, kata dia pendapatan ekonomi yang masih agak seret ini mempengaruhi daya beli masyarakat. Oleh karena itu, meski harga Kepokmas mengalami kenaikan tetapi masih dinilai normal.

“Saat ini ada kecenderungan terjadi penurunan animo pembeli, mungkin kondisi perekonomian rakyat belum pulih sehingga masyarakat masih membatasi untuk pemenuhan kebutuhan pokok,” ujarnya.

Pihaknya berharap pandemi Covid-19 segera berakhir. Dan pemulihan ekonomi pasca pandemi segera bergerak cepat serta pertumbuhan ekonomi nasional bisa menembus di atas 5 persen.(adv)

Menurutnya meski tidak dijawab angka pasti, namun di dalam Perda tersebut kawasan industri tidak sampai terdapat 1.036 hektar. Oleh karena itu, dia merasa janggal Kecamatan Trangkil yang notabenenya sebagai kawasan produktif pertanian namun justru digunakan untuk lahan industri.

Dia menduga ada pihak yang bermain lalu merubah angka terhadap luasan KPI di draf dokumen pada peraturan daerah (Perda) tersebut.

“Sebenarnya kalau sudah mendapat persetujuan di paripurna, dokumen itu tidak boleh dirubah-rubah. Ini otomatis ada yang main. Siapa yang bermain yang memasukkan kawasan industri di dalam wilayah pertanian yang cukup bagus,” ucap Sukarno belum lama ini.

Pihaknya menegaskan jika terbukti siapa dalang dibalik permainan itu, DPRD akan melakukan tindakan selanjutnya dengan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihaknya mengatakan, imbas dari perubahan KPI di Kecamatan Trangkil pada Perda RTRW tersebut selanjutnya dikatakan produk peraturan daerah yang gagal dan cacat.

“Perda itu otomatis jadi gagal, produk cacat, karena pada saat persetujuan paripurna itu secara hukum formal kan sah, kenapa kok ditambahi. Pelakunya harus bertanggung jawab,” tutupnya.(adv)

Sebab, menurutnya di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 sebagaimana diubah Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tidak ada yang menyebutkan di Kecamatan Trangkil terdapat kawasan industri seluas 1.036 hektar.

“Secara pribadi mending dibentuk Pansus terkait dengan hal ini,” ucap Sukarno kepada wartawan di Hotel New Merdeka, Selasa (29/3/2022) kemarin.

Dia menjelaskan kajian pembahasan Perda RTRW itu sampai satu tahun lebih. Karena melalui persetujuan provinsi lalu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR.

Dirinya mengaku adanya luasan lahan di Perda RTRW seluas 1.036 hektar di Kecamatan Trangkil telah ditanyakan secara pribadi kepada pimpinan DPRD, termasuk tanya ke Pansus. Jawabannya memang tidak ada kawasan industri seluas itu.

“Tetapi saat disetujui dalam rapat paripurna itu memang tidak ada seluas 1.036 hektar, sudah saya tanyakan ke semua anggota Pansus,” tegasnya.

“Saat rapat audiensi dengan perusahaan HWI serta Aliansi Petani dan Pemuda Peduli Lingkungan (APPL) kemarin muncul ada wacana akan dibuat Pansus. Secara pribadi saya mendorong supaya kebenarannya terbukti, siapa yang main di dokumen tersebut supaya jelas,” tuturnya.

Dia menjawab bahwa DPUTR akan dipanggil, pihaknya menyebut bahwa hal ini merupakan kewenangan dan ranahnya pimpinan DPRD.(adv)