Kepala Bidang Operasi dan SDA Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Andi Rachmanto Wobowo mengatakan, sejumlah anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan Bendung Karet di Kecamatan Jakenan. Kemudian untuk anggaran normalisasi Sungai Silugonggo.

“Anggaran pembangunan Bendung Karet dan normalisasi sungai sejumlah Rp 200 miliar. Normalisasi dilakukan hingga ke muara, ini masih akan kita sampaikan ke pemerintah pusat,” katanya usai kegiatan.

Dia menyampaikan pembangunan bendung dan normalisasi Sungai Silugonggo ini merupakan kewenangan pemerintah pusat. Akan tetapi, lanjutnya baikPemprov dan pemerintah ke bawahnya bisa berpartisipasi karena yang terdampak banjir itu.

“Mencukupi atau tidak anggaran tersebut untuk kegiatan pembangunan bendung Karet dan normalisasi, tapi sementara yang teralokasi Rp 200 m,” jelasnya.

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pati Mohtar menyampaikan, kegiatan normalisasi Sungai Silugonggo akan dieksekusi bersamaan saat pembangunan Bendung Karet lokasinya di Jakenan.

Ia menyebut hasil dari kegiatan FGD ini untuk komitmen bersama terkait penanganan banjir. Sesuai kewenangannya baik manajemen pengelolaan sungai, manajemen sumber daya alam hingga manajemen tanamanmya.

“Sudah muncul beberapa kesepakatan bersama antaranya, ada langkah upaya normalisasi, penyelesaian Bendung Karet, kesepakatan penanaman bersama, khususnya Kendeng. Mengelola Sumber Daya Alam juga melihat dampak,” ungkapnya.

Banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Pati disebabkan lantaran pendangkalan sungai, alih fungsi lahan hutan sampai aktivitas penambangan di wilayah Kecamatan Sukolilo dan Kayen. Namun, yang paling menonjol adalah banjir dikarenakan adanya alih fungsi hutan.

“Banjir tidak semata-mata karena penambangan. Berdasarkan pengamatan kami, banjir itu karena adanya alih fungsi lahan dan adanya penggundulan,” terang Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pati Wilayah Kendeng Muria, Irwan Edhie Kuncoro.

Yang paling mendapat sorotan, masih kata dia adalah aktivitas penambangan di wilayah Sukolilo Kayen, itu total luasnya 42,93 hektar. Masing-masing mempunyai perizinan ada yang 5 hektar s/d 6 hektar.

Koordinator Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bino Makmur Desa Keboromo Zarokhim mengatakan guna mengatakan pendangkalan di Sungai Silugonggo, pihaknya bersama rekan lainnya melakukan kerja bakti.

“Minggu kemarin tanggal 5 kerja bakti bersama dari beberapa desa, mulai Desain Keboromo, Sambiroto, Dororejo dan Tayu Wetan. Ini sangat mendesak agar bisa melaut untuk menyukupi kebutuhan keluarga,” jelasnya, Sabtu (11/3/2023).

“Kerja bakti ini kami lakukan karena ada pendangkalan, pendangkalan akibat dari atas lantaran ada tambang ilegal lalu pasir terbawa arus ke muara sungai,” sambung Rokhim.

Kemudian, dia melanjutkan selain terkait tambang ilegal, pendangkalan juga disebabkan karena ombak laut. Menurutnya, nelayan tradisional setempat sebelumnya tidak bisa melaut selama 1 minggu beberapa hari kemarin.

Pihaknya mengungkapkan atas kejadian ini sudah berkirim surat kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati. Akan tetapi, nelayan hanya dijanjikan segera dilakukan upaya normalisasi.

“Kami sudah memberi surat ke dinas, tapi responnya bukan ranahnya. Kali Silugonggo itu kewenangan provinsi (BBWS). Jawabnya dijanjikan nanti akan diupayakan. Hari ini ada peninjauan dari dinas dan BBWS, kami berharap supaya segera ada pengerukan dan nelayan bisa beraktivitas lagi,” jelasnya.

Rokhim menjelaskan pendangkalan yang terjadi di Sungai Silugonggo sepanjang kurang lebih 400 meter. Dan dulu sudah pernah dilakukan pengerukan, namun waktunya sudah lama sekitar 10 tahun lebih.

Sebut saja Dukuh Biteng Desa Banjarsari Kecamatan Gabus. Di wilayah ini banjir sudah menjadi langganan. Selain lantaran cuaca ekstrim, banjir limpasan Silugonggo tersebut diduga faktornya adalah parkir kapal besar yang menghambat aliran air ke laut. Sehingga berdampak air meluap ke daratan.

Kasnari (48) warga Dukuh Biteng Desa Banjarsari mengatakan, banjir sudah ketiga kalinya terhitung belum ada setahun. Sebelumnya, banjir merendam berbulan-bulan namun sudah surut. Tetapi awal tahun 2023 ini banjir kembali datang.

“(banjir) awal tahun sudah surut, ini banjir datang lagi kemarin dua mingguan. Jarak pemukiman (Biteng) ke Silugonggo tak kurang 70-an m,” ujarnya.

“Langganan banjir itu ya termasuk karena ada kapal di Juwana, jadi air tidak lancar berhenti lalu meluap ke desa-desa pinggiran sungai,” sambung Kasnari.

Apalagi dia menyebut cuaca hujan yang terjadi dengan intensitas tinggi menambah air semakin naik ke permukaan. Belum lagi hujan dari wilayah atas. Sehingga, dia berharap ada upaya untuk melakukan upaya mencarikan solusi mengatasi persoalan kapal itu.

Hujan beserta parkir kapal yang disebut memicu terjadinya banjir di sekitaran sungai, disebut juga kondisi Sungai Silugonggo sudah mengalami pendangkalan. Sehingga tak mampu menampung banyak debit air.

“Pendangkalan Sungai Silugonggo itu juga termasuk penyebab banjir. Sudah tak bisa ngalir karena adanya parkir kapal ditambah sungai dangkal pula. Normalisasi sudah lama tidak ada,” ungkap Karmeni warga lainnya.

Sedangkan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetya menjelaskan berdasarkan data yang diterimanya per tanggal 2 Maret 2023 banjir terjadi di 8 kecamatan. Meliputi, Kecamatan Gabus, Jakenan, Pati, Kayen, Dukuhseti, Sukolilo, Juwana dan Margoyoso.

“Sudah sekitar satu minggu (lebih) hujan intensitas tinggi dan cuaca yang sangat ekstrim di Pati beberapa hari ini, mengakibatkan DAS (Daerah Aliran Sungai) tidak mampu menampung debit air hujan dan meluap menggenangi beberapa kecamatan,” katanya.

SAMIN-NEWS.com, PATI – Mengacu kejadiaan saat banjir beberapa waktu lalu, bagian Bendung di alur Kali Pengarep di pinggir jalan raya Tayu-Dukuhseti, tepatnya di Desa Ngagel, Kecamatan Dukuhseti, memang tak mampu menahan gelontoran air dari hulu. Apalagi, banjir tersebut juga membawa lumpur sehingga gelontoran air yang tak tertampung di bendung tersebut sempat limpas.

Hal itu terjadi, lantaran alur kali bagian hilir bendung juga sudah terlalu dangkal karena sering mendapat gelontoran air dari hulu, dan lebih parah lagi gelontoran air tersebut juga membawa endapan lumpur. Hal tersebut menunjukan bahwa di kawasan hulu, tata lahan yang semula masuk kawasan hutan jati Ngarengan sudah berubah fungsi.

Menyikapi kondisi alur kali tersebut, papar Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, H Darno, pihaknya harus mengambil langkah yang dirasa efektif. ”Yakni, mengeruk endapan lumpur di dasar alur kali tersebut mulai dari hilir jembatan maupun hilir bendung,”ujarnya.

Dengan demikian, lanjutnya, jika sewaktu-waktu tejadi hujan deras di kawasan hulu dan harus menggelontorkan air  ke hilir menuju ke laut, paling tidak air tidak terhambat. Sehingga bendung pun tidak terlalu berlebihan harus menampung air yang dampaknya jika melebihi batas kemampuan pasti akan limpas, baik ke sisi kiri maupun kanan.

Di sisi lain, mulai normalnya alur kali di perkuat dengan tanggul di sisi kanan maka jika terjadi gelontoran air pasti kapasitas untuk menahannya, agar jangan sampai limpas maupun  bobol  juga lebih maksimal. ”Karena itu, upaya yang sama juga dilakukan terhadap alur kali di Desa Luwang, Kecamatan Tayu yang jika hujan deras di hulu limpasan air pun limpas ke jalan.

Akan tetapi, untuk pelaksanaan pekerjaan di alur kali tersebut sebenarnya belum tuntas, tapi alat berat yang beroperasi melakukan pengerukan untuk sementara harus berpindah. ”Sebab, ada alokasi alur kali lain yang membutuhkan penanganan agar saat terjadi hujan air tidak limpas di sisi kiri dan kanan,”imbuhnya.

SAMIN-NEWS.com – Penanganan kondisi darurat seperti menumpuknya sampah yang menyumbat bawah jembatan di alur Kali Simo, sehingga  air alur kali tersebut  limpas ke jalan raya model dilakukan pengerukan dengan backgu loader setiap saat, tentu tak bisa terus-terusan. Selain membuang tenaga dan biaya operasional juga tidak menuntaskan persoalan, karena setiap turun hujan di kawasan hulu hal itu selalu terulang.

Dengan demikian, upaya terbaik mengatasi masalah tersebut adalah tindakan tegas pihak yang berkompeten untuk membongkar semua jembatan yang dibangun tidak sesuai standar teknis di atas alur Kali Simo. Pasalnya,hal itu menyebabkan terjadinya penyumbatan sampah di bawah jembatan sehingga air kali limpas ke jalan raya, atau penanganan secara total adalah alur kali tersebut segera dinormalisasi.