Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUTR Pati, Widyotomo mengatakan langkah tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana, mengingat kewenangan sungai berada di bawah BBWS.

“Ke depan kita fokus kepada perbaikan untuk tanggul-tanggul yang kritis dan juga mungkin normalisasi sungai. Dalam hal ini untuk sungai dan tanggul itu sebetulnya semua sungai di daerah Pati, DAS Juwana ini masuk kewenangannya BBWS Pemali Juwana. Nah itu kita kolaborasi dengan sana, karena kalau mengandalkan mereka juga penanganannya juga lama. Jadi kita yang bergerak, istilahnya dengan kolaborasi,” katanya yang ditulis Kamis (12/2/2026).

Selain perbaikan tanggul, DPUTR juga menyiagakan alat berat untuk penanganan darurat apabila terjadi jebolan tanggul. Perbaikan sementara dilakukan menggunakan sandbag atau karung berisi pasir yang diperkuat dengan bambu.

“Utamanya untuk saat-saat ini dalam bencana kita standby untuk alat-alat berat. Jadi seandainya ada jebolan, alat segera kita kirim ke lokasi dengan perbaikan semi permanen yaitu sandbag, sak-sak yang diisi pasir dengan menggunakan bambu, trucuk bambu, sehingga sementara bisa menahan jebolan tanggul supaya tidak masuk ke pemukiman,” tuturnya.

Ia berharap ke depan Sungai Juwana sebagai sungai induk dapat segera dinormalisasi agar mampu menampung debit air dari anak-anak sungai saat curah hujan tinggi.

“Harapannya nanti utamanya di Sungai Juwana sebagai sungai induk yang menampung semua anak-anak sungai ini juga dinormalisasi. Supaya kalau curah hujan tinggi anak-anak sungai yang membawa air ke Sungai Juwana ini bisa lancar menuju ke muara, ke laut,” tandasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin mengungkapkan pihaknya telah mencoba berkoordinasi dengan jajaran eksekutif meminta untuk meninjau dan mengambil tindakan terhadap kondisi sungai.

“Saya sudah bilang ke pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif untuk mengecek ulang mengecek kembali aliran sungai yang dangkal. Sungai dangkal itu agar segera dinormalisasi,” ujar Ali belum lama ini menanggapi bencana banjir di Pati.

Menurut Ali, berdasarkan koordinasi yang dilakukan bersama eksekutif itu dikatakan bahwa tidak cukup anggaran yang dimiliki untuk melakukan normalisasi semua sungai.

Meski tak disebutkan seberapa jumlah anggaran yang tersedia, yang pasti Pemerintah Daerah (Pemda) hanya mampu melakukan upaya normalisasi sebanyak 7 (tujuh) sungai.

“Akan tetapi terbentur anggaran. Misalnya tahun 2023 sungai yang harus dinormalisasi ada 40, kemampuan kita hanya 7 tahun berikutnya sama. Belum selesai semua, sungai yang awal sudah dangkal lagi sedimentasinya sudah tinggi,” jelasnya.

Berkaca pada terbatasnya anggaran, olehnya dia mengajak masyarakat untuk menjaga aliran sungai. Karena ini merupakan tanggung jawab semua lini semua elemen terlibat di dalamnya.

“Jangan sampai buang sampah seenaknya. Apalagi sampah bambu biasanya ditaruh di pinggir-pinggir sungai itu. Ini tugas semua elemen masyarakat di Kabupaten Pati. Jangan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama-sama,” tambahnya.