Sehingga ini menjadi satu di antara penyebab mereka tidak tahu informasi asuransi pertanian. Apalagi jangankan tahu dan paham mengenai program perlindungan pertanian ini, maka selanjutnya jangan diharap petani mau ikut serta menjadi peserta asuransi.

Salah satu petani Pati, Ahmad Ulil Arham (30) mengaku pihaknya tidak tahu jika pemerintah mempunyai program perlindungan melalui asuransi. Selama ini, jika tanaman padinya gagal panen yang diketahui hanya menanam ulang melalui modal pribadinya.

“Enggak tahu program apa itu, baru dengar ini ada program asuransi tani padi. Kalau tanaman gagal, iya menanam lagi resikonya petani memang gitu, pakai biaya sendiri,” ujarnya.

Menurutnya, perlindungan terhadap para petani sangat dibutuhkan. Mengingat dari profesi petani komoditas pangan tercukupi. Sehingga sudah seharusnya pemangku kebijakan memikirkan kesejahteraan petani.

Senada, Alfi Khoirudin juga menyatakan tak tahu program perlindungan petani tersebut. Hanya saja, dia menekankan produk pertanian bisa lebih meningkat untuk kesejahteraan petani seluruhnya.

“Iya semoga produk-produk pertanian harganya memihak petani. Dengan begitu kesejahteraannya bisa meningkat,” terangnya.

Apalagi, indeks nilai produk pertanian tidak seberapa dibanding dengan modal serta biaya produksi yang cukup tinggi. Belum lagi, harga pupuk juga di atas HET yang ditetapkan dan terkadang petani cukupkah sulit mendapatkan.

Sementara Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Pati, Nikentri Meiningrum pihaknya mendorong agar petani mau mengikuti program AUTP. Utamanya petani di daerah resiko bencana. Mulai banjir, kekeringan hingga hama menyerang.

Disinggung sosialisasi asuransi tidak masif, pihaknya mengelak. Bawa Dispertan sudah melakukan sosialisasi terhadap petani.

“Sosialisasi sudah, namun petani enggan membayar Rp 180 ribu hektar per MT (Masa Tanam). Padahal ada juga yang disubsidi dari APBN itu pun mereka tidak mau. 80 persen disubsidi dari APBN. 20 persennya mereka yang membayar. Itu juga sulit,” singgungnya.

“Harapan kita ya membutuhkan waktu, dan mungkin adanya banjir mereka sadar dapat asuransi bisa klaim. Tetapi yang tidak ikut tidak bisa klaim. Dan ini mungkin bisa mengubah pola pikir bahwa asuransi ternyata penting,” tambah dia.

Hal itu berdasarkan data yang dimiliki Dispertan Pati per tanggal 12 Januari 2023. Sementara data dikeluarkan tiap dua minggu sekali atau sebulan dua kali.

Kepala Dispertan Pati, Niken Tri Meiningrum menyebut ribuan hektar tanaman pertanian yang puso itu dari total luasan 7.242 hektare lahan yang terdampak banjir. Selain itu, disebutkan bahwa sebagian besar puso itu adalah tanaman padi.

“Wilayah yang terdampak antaranya Kecamatan mulai Kecamatan Sukolilo, Kayen, Gabus, Jakenan, Juwana, Margorejo, Pati, Wedarijaksa, Tayu hingga Dukuhseti. Di mana meliputi 74 desa secara keseluruhan,” ungkap Niken.

Sedangkan dari angka 6.642 hektar tanaman pertanian yang dinyatakan puso ini sekitar 91 persennya adalah tanaman padi.

Kendati demikian, Niken menyatakan bahwa angka tanaman puso tersebut masih berubah. Karena mengingat faktor cuaca sendiri masih musim hujan. Sehingga, dimungkinkan akan berakibat pada bertambahnya jumlah tanaman gagal panen.

Dispertan Pati, mengklasifikasikan tanaman puso berdasarkan masa tanam. Pihaknya menyebut usia tanam ada yang baru sepekan, 5 hari sampai dengan sekitar sebulan.

Atas dasar perbedaan usia tanam ini, Dispertan belum tahu persis berapa kerugian yang ditimbulkan akibat gagal panen. “Untuk angka kerugian dari puso kita belum bisa menyebutkan. Karena umur tanamnya berbeda-beda,” pungkasnya.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Pati, Niken Tri Meiningrum. Pembelian BBM subsidi menggunakan jeriken baik oleh nelayan maupun petani sekarang aksesnya lebih dekat dengan masyarakat.

Niken mengatakan, misalnya pembelian BBM subsidi untuk kebutuhan alat pertanian harus disertai surat rekomendasi. Adapun guna mempermudah pelayanan itu, pemerintah daerah telah memberi kewenangan Pemdes untuk pembuatan surat rekomendasi.

“Ini berdasarkan Peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019 tentang penerbitan rekomendasi perangkat daerah untuk pembelian jenis BBM tertentu (JBT), pembelianya harus mendapatkan surat rekomendasi pihak terkait,” kata Niken saat dikonfirmasi Samin News, Jumat (4/11/2022).

“Adapun pihak terkait ini adalah OPD yang membidangi. Tetapi Pemerintah Kabupaten Pati punya kebijakan bahwa pembuatan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi ini diserahkan ke desa,” sambung Niken.

Menurut Niken, ini atas perintah dari Penjabat (Pj) Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro. Di mana pelayanan rekomendasi ini didekatkan bagi masyarakat. Sehingga petani yang ingin mendapat BBM tidak butuh biaya banyak dengan panjangnya regulasi.

“Dari kebijakan PJ Bupati agar pelayanan kepada para petani lebih dekat. Pembuatan rekomendasi BBM diserahkan kepada Pemdes atau kades,” jelasnya.

Sedangkan menurut Kepala Desa Payang, Kecamatan Pati Kota, Dewi Ernawati mengaku dengan kebijakan anyar itu akan membuat masyarakat semakin nyaman dan murah. Pasalnya, permintaan sudah bisa dilakukan di desanya.

“Rekomendasi pembelian BBM dialihkan ke desa membuat pelayanan semakin mudah serta masyarakat akan lebih terbantu. Karena untuk mendapatkan itu petani hanya menyiapkan KTP dan surat keterangan usaha,” jelasnya.