Ketua Bawaslu, Moh Wahibul Minan menyampaikan terkait perbedaan pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Kudus sangat berbeda tahun lalu, dan sekarang.

“Ini berbeda dengan tahun lalu, kalau tahun lalu masih ada klarifikasi. Tapi tahun ini untuk ASN atau netralitas ASN pelanggaran lainnya. Karena tidak masuk pelanggaran pemilu,” ungkapnya.

Untuk itu, Bawaslu hanya buat kajian dan merekomendasikan kepada ASN dengan tembusan pimpinan diatasnya. Penanganan pelanggaran ASN masih mengacu pada Bawaslu No 7 dan Nomor 8 Tahun 2018.

“Saat ini, trendnya masih Kepala Desa, ASN dan kampanye diluar jadwal tanpa STTP,” jelas Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus Moh Wahibul Minan.

Sementara itu, saat ditanya mengenai pelanggaran ASN yang terindikasi melakukan money politik, menurutnya masih ada. Kalau Money Politik berbenturan dengan aturan antara UU Pilkada dan Pemilu berbeda. Yang lebih kompleks UU pilkada.

Terkait itu, upaya Bawaslu dalam menekan Money Politik, lanjut Minan, Tahun 2019, dengan membentuk 18 desa. Bisa berupa pengawasan dan anti politik uang. Harapannya terkait itu, bisa sedikit menekannya, dan masyarakat juga bisa turut terlibat.

Kemudian untuk rata-rata pelanggaran kampanye diantaranya, mendekat dengan calon. Untuk kepala desa membuat dan menghadiri acara. “Kalau di desanya sendiri tak masalah, kalau diluar jadi masalah,” pungkasnya.

Pemkab Kudus dalam hal ini Bupati Hartopo mengapresiasi kegiatan yang diadakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertemakan Netralitas ASN dan Pencegahan Money Politic Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan Bawaslu, mudah-mudahan menjadi pemahaman bagi kita semua,” jelas Hartopo.

Berdasarkan Undang-undang No 5 Tahun 2014 Hartopo menjelaskan, ASN harus netral dan tidak memihak siapapun untuk urusan politik. Sebab ASN memiliki peran strategis.

“ASN harus netral karena sebagai tokoh, apalagi kalau secara struktural. Punya pengaruh besar dan memiliki peran strategis,” ungkapnya kepada Samin News.

Terkait netralitas, orang nomor satu di Kudus itu berharap agar diketahui oleh semua jajaran ASN, Polri, dan TNI. Selain itu, pesan Bupati, Bawaslu harus memiliki produk yang kuat.

“Kalau ada yang melanggar jangan segan-segan untuk menindaklanjuti dan memberikan hukuman. Saya juga berharap untuk masyarakat bisa memiliki pemahaman yang lebih baik,” imbuhnya.