Pihaknya menyebut dengan kenaikan BBM tersebut, saat ini sangat berpengaruh terhadap kebutuhan pokok masyarakat. Kenaikan ini dipicu lantaran Pemerintah Pusat telah mengurangi anggaran subsidi.

“Dalam tataniaga kebutuhan pokok masyarakat tak bisa lepas dari biaya transportasi yang memakai BBM. Kenaikan BBM otomatis menambah biaya transportasi,” ucap Sukarno dikonfirmasi Samin News, Rabu (14/9/2022).

“Kemudian dalam pendistribusian, misalnya ke pasar rakyat maupun pasar modern atau mall, toko berjejaring, toko biasa biayanya naik juga,” sambung dia.

Lebih lanjut dia menjelaskan, tingginya biaya distribusi itu pada akhirnya dibebankan atau ditanggung pada konsumen yang dampaknya ke masyarakat luas.

Padahal, menurutnya perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid-19 dinilai belum sepenuhnya kembali pulih. Ini yang menyebabkan masyarakat merasa keberatan.

“Karena pada umumnya pendapatan masyarakat setelah pandemi Covid-19 belum pulih menyebabkan daya beli masyarakat stagnan bahkan cenderung turun. Hal tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi relatif turun juga,” ungkapnya.

Untuk menekan inflasi atau meroketnya harga kebutuhan pokok, pemerintah telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM. Tujuannya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat. Akan tetapi, persoalannya yaitu validitas data keluarga penerima manfaat (KPM) kaitannya dengan apakah benar-benar sudah tepat sasaran atau belum Bansos yang disalurkan itu.

“BLT realitanya tidak tepat sasaran dan tidak bisa meringankan beban orang yang terdampak atas kenaikan BBM bagi pelaku UMKM dan masyarakat kurang mampu. Harus pendataan ulang dan verifikasi lagi,” pungkasnya.(adv)

Ketua Barisan Muda Nelayan Juwana, Mukit menilai imbas dengan dinaikkannya BBM tersebut semakin memberatkan nelayan. Belanja BBM ini akan semakin membengkak dibanding dengan periode sebelumnya.

“Kenaikan harga BBM ini sangat berat, karena BBM salah satu faktor cost perbekalan untuk melaut tinggi. Harga BBM melonjak yang tahun sebelumnya di bawah Rp10 ribu sekarang naik hampir 100 persen jadi kita merasa keberatan,” ujarnya, Selasa (13/9/2022).

Menurutnya, pergerakan kapal nelayan ditentukan dengan ada dan tidaknya ikan yang akan ditangkap. Di samping itu, untuk pergerakan kapal mencari ikan membutuhkan BBM yang tidak sedikit.

Bahkan, harga tangkapan ikan dari nelayan tidak pasti cenderung turun. Ini yang membuat nelayan semakin kesusahan. Biaya belanja BBM untuk melaut tinggi, tetapi hasil tangkapan tidak naik.

“Kenaikan BBM tidak dibarengi dengan kenaikan harga ikan justru harga ikan makin kesini semakin menurun. Hasil ikan tangkap seperti Ikan Kembung, Layang dan Tongkol harganya turun,” jelasnya.

Dk singgung apakah nelayan Juwana bakal menggelar aksi demonstrasi buntut kenaikan harga BBM subsidi, pihaknya mengaku tidak ada rencana aksi. Karena menurut Mukit, aksi itu juga bakal akan mempengaruhi aktivitas ekonomi.

Akan tetapi, dia mengaku pekerjaan nelayan ini yang sudah sedari dulu digeluti akan terus dilanjutkan. Pihaknya melanjutkan ada kenaikan BBM atau tidak, mau tidak mau memberangkatkan kapal. Sebab yang dipikirkan adalah bagaimana caranya menafkahi keluarga.

“Pekerjaan nelayan ini sudah dari dulu, namanya ada kenaikan atau tidak mau tidak mau memberangkatkan kapal terus keluarga mau makan apa. Akhirnya kita tetap memberangkatkan kapal, percobaan sebab naiknya BBM baru kali ini entah nanti hasilnya seperti apa,” tutur Mukit.

“Sama seperti Ketum Mas AHY, kita Demokrat dengan tegas menolak kenaikan BBM. Karena kita menilai di mana pemerintah tidak komitmen,” ucap Joni belum lama ini.

Jika negara berat memberi subsidi BBM, tetapi dirinya menyatakan di lain pihak justru mega proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih terus terus dikebut. Joni menyatakan seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan subsidi BBM dibanding pembangunan IKN.

“Beban subsidi negara berat, oke berat, tetapi kenapa pembangunan masih jalan terus pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kan pentingnya dimana daripada subsidi ini. Kalau memang berat ya jangan yang lain, jangan membuat mercusuar, mega proyek, tetapi BBM naik,” jelasnya.

Menurutnya, naiknya harga BBM sejak tanggal 3 September 2022 itu akan berdampak pada sektor-sektor lain. Mulai berimbas pada dimungkinkan terjadinya inflasi, sektor transportasi, hingga dampak perekonomian masyarakat.

“Bukan hanya kenaikan antara 2 s/d 3 ribu, tetapi itu dampak ekonomi kebutuhan masyarakat naik semua,” imbuh Joni.
Dirinya mengaku akan terjun ke tengah masyarakat membantu mereka. Sehingga diharapkan bantuan itu nantinya bisa meringankan beban yang dialami.

“Kita mulai DPC, semua anggota DPRD Demokrat diminta turun ke masyarakat membantu sebisanya bakti sosial. Seperti kemarin dari Provinsi, di Banyuurip membantu tambahan makanan balita, mungkin nanti kami akan membantu minyak goreng atau apa, nanti kita pikirkan,” pungkasnya.(adv)