Menurutnya, jika kekosongan kursi perades di Kabupaten Pati berlarut, akan berdampak pada pelayanan di masyarakat. Terlebih kata dia menjelang tahun politik  2024 kita tengah menghadapi pesta demokrasi baik Pilpres, Piileg maupun Pilkada. Sehingga, pihaknya meminta Pemerintah Daerah punya perhatian serius terhadap isu ini.

“Sebelum pemilu harus sudah dijadwalkan (pengisian Perades) di tahun anggaran perubahan 2023, ini penting. Mengingat kekosongan perangkat di Pati tidak sedikit melainkan jumlahnya ada ratusan,” ujar Muslihan, Senin (17/7/2023).

Sebelumnya, sejumlah RT, RW dan Pasopati melakukan audiensi bersama dengan wakil rakyat. Ada sejumlah tuntutan dari mereka, mulai pengisian perangkat desa, permintaan kenaikan insentif bagi Ketua RT dan RW hingga revisi Perbup 55.

Para audiens disambut oleh pimpinan Banggar dan pimpinan dewan. Bahkan usai melakukan audiensi, mereka juga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor bupati. Ketika itu, massa juga sempat ditemui oleh Pj Bupati.

“Oleh karena itu harapan kami pihak eksekutif, baik Tapem (Tata Pemerintahan) atau bagian hukum Setda Pati segera mempersiapakannya, dan berkomunikasi dengan legislatif khususnya pada Komisi A,” ujarnya.

Tetapi, dia menegaskan sebelum jauh melangkah Perbup Nomor 55 tentang perangkat desa segera diubah. Pasalnya, kata dia salah satu pasal di dalamnya berbunyi Pemda memfasilitasi pengisian perangkat desa itu mengandung multi tafsir. Tak pelak, hal ini kemudian menjadi alat untuk merebut kewenangan desa.

“Perbub 55 segera diubah agar pengisian perangkat desa dikembalikan dan menjadi wewenang Desa sesuai amanat UU. Karena Sesuai Permen 67/2017 harusnya sudah bisa menjadi acuan agar semua dikembakikan ke desa,” tutup Muslihan dari Fraksi PPP itu.(Adv)

Hari Anti Narkoba Internasional yang diperingati tanggal 26 Juni pada tiap tahun ini adalah ketegasan kita bersama untuk menjaga pemuda dari penyalahgunaan narkotika.

Hal itu menjadi perhatian Sekretaris Fraksi Partai Pembangunan Pembangunan (PPP) DPRD Pati, Muslihan. Pihaknya meminta penanggulangan narkoba menjadi tanggung jawab bersama dimulai dari lingkungan terkecil yakni keluarga, masyarakat hingga pemerintah.

Muslihan menilai permasalahan narkoba di Indonesia menjadi persoalan yang urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan atau pecandu narkoba secara signifikan.

“Itu seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya,” ujar Muslihan, Sabtu (26/6/2021).

Ia melanjutkan bahaya narkoba sudah tidak diragukan lagi. Sayangnya, penyalahgunaan obat-obatan terlarang itu justru makin marak di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Pasalnya, peredaran juga penyalahgunaan narkoba mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan, perkembangan sosial hingga secara luas akan mempengaruhi lingkungannya.

“Oleh karena itu, kita harus berantas sebab narkoba adalah musuh kita bersama. Dimana hal ini guna menyelamatkan generasi anak bangsa,” tegas Muslihan.

Meski sudah banyak kita mengerti akan dampak buruk yang ditimbulkan, namun sampai sekarang masih banyak kasus narkoba yang menyeret nama pesohor, artis hingga warga sipil.

“Yang paling penting dan fokus kita adalah bersama-sama menyelamatkan dari penyalahgunaan narkoba. Apalagi saat ini pandemi masih menghantui, maka selain menjaga prokes juga mengutamakan keselamatan bangsa dan kesehatan dengan memberantas narkoba,” imbuh Muslihan.

Di samping itu, DPC PPP Pati juga menekankan momentum Muswil menciptakan energi baru dengan yang diimbangi meningkatnya elektabilitas suara partai pemilu mendatang. Sebagaimana instrumen ini merupakan peran dan tugas sosial yang teremban secara baik bagi rakyat sebagai representasi politik umat Islam yang  amanah, bermartabat dan berkeadaban.

Wakil DPC PPP Pati, Muslihan menilai tugas tersebut bisa dijalankan melalui kaderisasi PPP dalam setiap tingkatan. Sehingga memberikan energi  baru bagi PPP untuk melakukan perjuangan di berbagai bidang pengabdian di negeri ini.

“Maksimalisasi peran PPP dalam setiap tingkatan ranah pengabdian di negeri ini harus dapat memberikan ide, visi-misi dan kebijakan strategis yang dapat berkontribusi kepada rakyat dengan peningkatan kesejahteraan, kesehatan dan jaminan hidup masa depan,” ungkapnya kepada Samin News.

Dengan begitu, menurutnya PPP memperoleh feedback berupa dukungan dari masyarakat luas yang dapat mendongkrak suara partai. Kendati demikian, PPP juga hendaknya meningkatkan ghiroh perannya dalam melakukan pendidikan politik, rekrutmen politik yang efektif, karena partai politik ini dibentuk memang untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu.

“Sehingga menjadi keniscayaan PPP dalam Muswil nanti bisa melahirkan dan memiliki calon pemimpin 5 tahun kedepan yang handal dan professional untuk menahkodai DPW PPP Jateng,” jelas dia.

DPC PPP Kabupaten Pati berharap bagi siapapun yang terpilih untuk menahkodai DPW PPP Jawa Tengah lima tahun yang menjadi Ketua Umum nanti kedepan. Di antaranya mampu menunjukkan kinerja yang baik, produktif dan profesional.

“Pengurus DPW PPP Jateng kedepan harus mampu membangun komunikasi politik secara santun dan bermartabat baik komunikasi secara internal maupun eksternal serta komunikasi lintas sektoral,” lanjut Muslihan.

Kemudian, kata dia bahwa pengurus DPW PPP Jateng harus mampu mempertahankan sampai menaikkan target perolehan kursi baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Jajaran stakeholder terkait mampu mengamodir kerja elektoral partai dan merangkul semua kalangan.