Pembahasan Raperda pesantren itu menyita waktu panjang serta melelahkan. Pembahasan Mul dilakukan oleh Komisi D selaku inisiatif, penyusunan draf, berlanjut pembahasan Pansus hingga diparipurnakan. Kemudian saat ini sudah sampai evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Raperda pesantren saat ini proses evaluasi Gubernur. Evaluasi itu pengajuannya bulu Juni kemarin dan rencananya bulan ini (Juli) sudah selesai waktunya,” ucap Muntamah selaku wakil ketua Pansus dihubungi Samin News, Senin (25/7/2023).

Sebelumnya lembahasan Raperda pesantren juga sempat tersendat. Pasalnya Pemkab Pati dipimpin ol seorang Penjabat (Pj). Dalam aturannya Pj harus meminta izin terlebih dahulu kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kemudian, setelah pihak eksekutif mengantongi perizinan itu lalu pembahasan bisa dilanjutkan kembali. Hingga akhirnya diparipurnakan lalu saat ini tengah tahap evaluasi Gubernur Jawa Tengah. Dengan begitu, Raperda akan ditetapkan menjadi sebuah Peraturan Daerah (Perda).

“Setelah evaluasi tersebut rampung, kemudian penyampaian laporan. Berikutnya adalah tahap penetapan,” terang perempuan anggota dewan dari Fraksi PKB tersebut.

Dengan ditetapkannya Raperda jadi Perda tentang Fasilitasi dan Pemberdayaan Pesantren itu menjadi payung hukum pemerintah daerah dalam rangka pembangunan dunia pesantren. Apalagi mengingat jumlah pesantren di Kabupaten Pati jumlahnya sangat banyak.

Melalui peraturan itu juga ada kewajiban pemerintah daerah terhadap pesantren, seperti dalam hal rekognisi atau pengakuan lembaga pesantren, pengembangan institusi hingga pembiayaan terhadap pesantren. Dari situ pesantren akan lebih fokus menggembleng para santri.(Adv)

Anggota Komisi D DPRD Pati ini, mengingatkan masyarakat tidak menganggap remeh varian Omicron khususnya saat Bulan Ramadhan tahun ini. Selain itu, dirinya meminta masyarakat tidak bosan mematuhi protokol kesehatan hingga status pandemi Covid-19 diumumkan menjadi endemi.

“Saya berharap masyarakat tetap menggunakan Prokes. Walaupun Omicron itu tidak sebahaya Delta tetapi Prokes itu penting untuk melindungi diri sendiri dan orang lain,” ujar Muntamah, Rabu (6/4/22).

Dia menambahkan, jika terjadi lonjakan kasus positif Covid-19 di puncak Bulan Ramadhan pihaknya khawatir akan membebani fasilitas kesehatan di tingkat Kabupaten ataupun tempat isolasi Satgas Jogo Tonggo di tingkat desa.

Berdasarkan kasus sebelumnya, kata dia pada bulan Januari-Februari yang lalu, dimana terjadi lonjakan kasus  orang tanpa gejala (OTG) namun menyimpan virus Covid-19 di tubuhnya.

Selain mengingatkan masyarakat tak jengah mematuhi prokes, Muntamah meminta Pemkab Pati untuk terus  menggenjot cakupan vaksinasi Covid-19 di seluruh wilayah  dengan harapan imunitas masyarakat terbentuk. Sejalan dengan itu, masyarakat juga agar bersedia mengikuti vaksin hingga tahap ketiga atau booster.

“Yang belum vaksin, harus sampai booster (mengingat) menjelang lebaran mobilitas cukup tinggi, yang mudik pulang harus vaksinasi lengkap sampai booster,” tandasnya.(adv)

Penanganan wabah pandemi Covid-19 oleh pemerintah ini, tidak bisa mengesampingkan salah satu diantara keduanya. Dua poin itu merupakan kunci memulihkan kondisi perekonomian, juga usaha memutus mata rantai penyebaran Coronavirus jenis baru (Covid-19).

“Kaitannya dengan peningkatan ekonomi, seiring dengan kesadaran menerapkan terhadap protokol kesehatan. Antara ekonomi dengan kesehatan tadi,” ungkap Muntamah kepada Saminnews belum lama ini.

Sebab, seperti tujuan pemerintah yakni adanya pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam prioritas kebijakan di tengah refocusing anggaran. Hal itu bisa dilihat hadirnya pemerintah dalam memberikan bantuan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 2,4 juta.

Oleh karena itu, kata Muntamah pelaku ekonomi masih tetap beraktivitas seperti sedia kala menjalankan kegiatannya. Namun, perlu digaris bawahi bahwa tetap menggunakan protokoler kesehatan yang ditetapkan.

“Jadi, semuanya tidak ada yang dikesampingkan, makanya istilahnya seiring dengan peningkatan ekonomi, juga tak luput menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat agar tetap diterapkan,” imbuhnya.

Legislator asal Partai Kebangkitan Bangsa ini, mencontohkan pelaku usaha pedagang misalnya. Di depan dagangannya disediakan tempat cuci tangan dengan sabun. Kemudian sering disemprot dengan cairan disinfektan. Hal itu adalah penerapan langkah antara meningkatkan ekonomi-kesehatan.