Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Bupati Hartopo mengatakan, bersumber dari BMKG wilayah Jawa Tengah memasuki musim penghujan di Bulan Oktober. Untuk prediksi maju dari biasanya.

“Ada hujan es seperti kemarin. Ini perlu antisipasi kita semua mitigasi. Mengingat rutinitas di kabupaten Kudus bencana yang kita alami banjir tanah longsor dan puting beliung,” ungkapnya.

Untuk itu, Pemkab Kudus beserta jajarannya, semua ikut bergabung, selain itu ada juga relawan yang turut membantu. Hartopo menilai, perlengkapan yang dimiliki BPBD saat ini sudah bagus.

“Saya lihat juga perlengkapan sudah bagus semua. Mudah-mudahan jika ada yang ditangani dan perlu diselamatkan maka akan siap semua,” terangnya.

Hal tersebut merupakan tujuan dari pemda dalam membangun komitmen langkah mengantisipasi kebencanaan di Kudus, serta perlengkapan yang disediakan ditampilkan disini (Alun-alun).

“Untuk perlengkapan dapur umum keliling, mulai perahu, pengeboran jika ada tanah longsor,” jelasnya.

Sementara untuk wilayah rawan bencana pihaknya juga sudah melakukan monitor secara berkala, hal itu sebagai bentuk mitigasi pemerintah. Selain itu BPBD juga bekerja sama kecamatan dan desa.

“Untuk penambahan alat pompa insyaallah akan dibeli untuk sungai wulan, karena daerah sana seperti mangkok untuk wadah air. Saat banjir semoga bisa diatasi dengan adanya alat itu,” bebernya.

Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Kudus Mundir menambahkan, terkait mitigasi pihaknya sudah melakukan sosialisasi, komunikasi, dan edukasi terhadap aparat yang berada di wilayah kecamatan desa.

“Terkait itu, kami sudah sosialisasi komunikasi edukasi terhadap aparat yang ada diwilayah dari kecamatan desa dan pemangku kepentingan lainnya di 9 kecamatan. Ini sudah 8 tinggal 1 kecamatan yaitu Undaan rencana Kamis besok,” ulasnya.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Kudus Mundir mengatakan, forum konsultasi publik bertujuan untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, serta Standar Pelayanan Masyarakat (SPM).

“Bahwa intinya di BPBD umumnya SPM yang terkait pelayan umum kepada masyarakat. SPM juga setiap tahun perlu di evaluasi untuk melihat respon atau tingkat kepuasan masyarakat terkait pelayanannya,” ujar Mundir sapaan akrabnya.

Pada Forum Konsultasi Publik tersebut, Mundir juga meminta masukan kepada seluruh unsur pemangku kepentingan seperti, pemerintah, pengusaha, akademisi, relawan, dan dari media masa. Sehingga nantinya akan ada persepsi yang sama terkait pelayanan yang kurang.

“Kami minta masukan dari pemerintah, pengusaha, akademisi, masyarakat yang diwakili relawan, dan dari media masa sendiri. Agar nanti kita ada persepsi yang sama ketika ada pelayanan yang kurang bagaimana BPBD harus memperbaikinya,” terangnya.

Hal tersebut, dalam pelaksanaannya akan lebih memudahkan BPBD maupun masyarakat yang menerima pelayanan. Selain itu, dalam pengusulan pembentukan “trauma center” nantinya akan direalisasikan saat muncul peristiwa bencana alam.

“Itu akan bermanfaat sebagai wadah perbaikan mental trauma para warga yang terdampak bencana alam, khususnya anak-anak,” pungkasnya.