Ketua Bawaslu Kudus Moh Wahibul Minan mengatakan, peserta yang lolos itu ditentukan melalui rapat pleno pimpinan usai melakukan test wawancara dalam memilih tiga orang anggota Panwaslu.

“Tiga itu akan diumumkan pada (26/10). Untuk pelantikan dan pembekalan panwaslu kecamatan akan dilakukan antara tanggal 27-29 Oktober 2022,” jelasnya kepada Samin News.

Perlu diketahui, Calon Panwaslu Kabupaten Kudus dalam merebutkan peringkat satu ketua dan dua anggota di setiap wilayah masing-masing kecamatan sebanyak 301 pendaftar.

“Jumlah pendaftar tersebut berawal dari pemeriksaan berkas administrasi pendaftaran oleh Kelompok Kerja (Pokja) rekrutmen Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Kudus,” ungkapnya.

Lebih lanjut, untuk total pendaftar yang berhak mengikuti tes CAT sebanyak 273 orang. Ada juga sebanyak 28 orang tidak hadir dalam tes tersebut yang sudah dijadwalkan Bawaslu Kudus.

“Test CAT yang telah dilaksanakan, hari Sabtu (15/10/2022) kemarin di SMK Negeri 3 Kudus Jl. Babalan-Prawoto Desa Kalirejo RT 02 RW 04 Undaan Kudus hanya diikuti 245 peserta,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, terkait ketidakhadiran 28 peserta test pada 30 menit pertama waktu mengerjakan test, panitia telah menghubungi dan mengkonfirmasi kepada Bawaslu. Sehingga absensi peserta benar-benar bisa dipertanggung jawabkan.

“Bawaslu pusat Jakarta telah melakukan penilaian test CAT yang selanjutnya diturunkan hasinya ke kabupaten atau kota melalui Bawaslu Provinsi,” tandasnya.

Nantinya Hasil nilai CAT Kabupaten Kudus selanjutnya dilakukan pleno pimpinan dalam menentukan enam peserta tertinggi nilainya serta ketentuan lain berdasarkan juknis yang ada untuk berhak mengikuti tahapan test wawancara.

Ketua Bawaslu, Moh Wahibul Minan menyampaikan terkait perbedaan pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Kudus sangat berbeda tahun lalu, dan sekarang.

“Ini berbeda dengan tahun lalu, kalau tahun lalu masih ada klarifikasi. Tapi tahun ini untuk ASN atau netralitas ASN pelanggaran lainnya. Karena tidak masuk pelanggaran pemilu,” ungkapnya.

Untuk itu, Bawaslu hanya buat kajian dan merekomendasikan kepada ASN dengan tembusan pimpinan diatasnya. Penanganan pelanggaran ASN masih mengacu pada Bawaslu No 7 dan Nomor 8 Tahun 2018.

“Saat ini, trendnya masih Kepala Desa, ASN dan kampanye diluar jadwal tanpa STTP,” jelas Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus Moh Wahibul Minan.

Sementara itu, saat ditanya mengenai pelanggaran ASN yang terindikasi melakukan money politik, menurutnya masih ada. Kalau Money Politik berbenturan dengan aturan antara UU Pilkada dan Pemilu berbeda. Yang lebih kompleks UU pilkada.

Terkait itu, upaya Bawaslu dalam menekan Money Politik, lanjut Minan, Tahun 2019, dengan membentuk 18 desa. Bisa berupa pengawasan dan anti politik uang. Harapannya terkait itu, bisa sedikit menekannya, dan masyarakat juga bisa turut terlibat.

Kemudian untuk rata-rata pelanggaran kampanye diantaranya, mendekat dengan calon. Untuk kepala desa membuat dan menghadiri acara. “Kalau di desanya sendiri tak masalah, kalau diluar jadi masalah,” pungkasnya.