Dia mengatakan daerah atau Disdagperin hingga kini belum ada instruksi dari pemerintah pusat terkait dengan kebijakan ini. Hanya saja, menurutnya berdasarkan pantauan yang dilakukana di sejumlah pasar, harga minyak goreng tidak mengalami perubahan.

“Setelah ada kebijakan tersebut, harga minyak goreng masih normal tidak ada perubahan. Jadi di tingkat agen masih tetep sesuai HET sejumlah Rp 14 ribu per liter atau 15.500 per kilo gram. Sedangkan di pasaran bisa seribu diatas HET,” ujarnya yang diterima Samin News Senin (6/6/2022).

Pencabutan subsidi minyak goreng oleh pemerintah pusat tersebut dinilai hanya sebatas pengalihan mekanisme. Lantaran yang sebelumnya subsidi, namun saat ini dialihkan dengan kebijakan ekspor.

Oleh sebab itu, karena belum menerima petunjuk teknis dari pemerintah pusat dirinya menegaskan Disdagperin belum bisa menentukan langkah selanjutnya.

“Nanti kemungkinan kalau aturan yang tertulisnya sudah jelas seperti apa, baru kami bisa melaksanakan tugas atau menindak sesuai perintah. Sehingga harga di pasaran minyak goreng itu harus berapa,” jelas Kuswantoro.(adv)

“Seharusnya pemerintah segera membenahi perniagaan CPO dan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri,” terangnya, Jumat (13/5/2022).

Pemerintah resmi melarang ekspor produk minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya sejak 28 April 2022. Pelarangan ini untuk mengatasi langkanya stok minyak goreng di pasaran dan rak-rak toko modern.

Benar saja, setelah kebijakan tersebut dikeluarkan pemerintah, stok minyak goreng tersedia di pasaran. Kendati demikian, pemerintah tidak mampu menekan harga minyak goreng kemasan maupun jenis curah yang masih tinggi.

Walaupun ada kebijakan stop ekspot CPO, kata dia saat ini harga minyak goreng curah di masyarakat sebagai konsumen rumah tangga masih Rp18.000 per liter, sedangkan minyak goreng ukuran kemasan Rp24.000 per liter.

Pihaknya cukup khawatir dengan penerapan kebijakan stop ekspor CPO oleh pemerintah Indonesia. Pasalnya, menurutnya dengan Indonesia yang telah menyetujui pasar ekonomi bebas tetapi kebijakan tersebut tidak segera dicabut akan berdampak pada negara lain menggugat Indonesia melalui World Trade Organization (WTO).

“Dengan kebijakan pemerintah stop ekspor CPO, kalau dilihat dari kepentingan dalam negeri memang benar. Tapi di sisi lain kemungkinan Indonesia bisa digugat lewat WTO (lembaga perdagangan dunia) karena Indonesia juga sudah menyetujui perdagangan bebas (globalisasi),” terangnya.(adv)