Berdasarkan akun Instagram miliknya, Ani menyatakan mengenai ketidakhadiran Menkeu dalam undangan rapat dengan pimpinan MPR, pada 27 Juli membahas anggaran MPR sebab rapat dengan Presiden yang harus dihadiri. Sehingga undangan MPR diwakili oleh Wakil Menteri.

“Undangan 28 September 2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 dimana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda,” ujar Ani dikutip Kamis (2/12/2021).

Selanjutnya, terkait dengan anggaran MPR seluruh anggaran Kementerian/Lembaga (KL) dilakukan refocusing 4 kali. Dimana anggaran ini diperuntukkan membantu penanganan klaim pasien Covid-19 yang melonjak tinggi, akselerasi vaksinasi hingga pelaksanaan PPKM di daerah.

Menurutnya, anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4.

Pihaknya tak ada kepentingan apa-apa terkait dengan pemangkasan anggaran, meski di saat yang sama ada penambahan pimpinan MPR, dari 4 menjadi 10 orang.

“Anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Oleh sebab itu, ia menegaskan keuangan negara harus dikelola dengan baik dengan prioritas penanganan Covid-19 serta berbagai dampak yang ditimbulkan di belakangnya.

“Kemenkeu dan Menkeu terus bekerjasama dengan seluruh pihak dalam menangani dampak pandemi Covid-19 yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, keduanya membahas sejumlah peluang kerjasama yang bisa dikerjakan antara kedua belah pihak, utamanya adalah berkaitan dengan perekonomian hingga persoalan perubahan iklim.

“Membahas mengenai arah Invetasi di Indonesia di bidang renewable Energy dan manufaktur solar,” ujar Sri Mulyani dikutip akun Instagramnya, Selasa (2/11/2021).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan Indonesia memiliki berbagai potensi sumber daya renewable, dan dunia berupaya untuk menurunkan emisi Carbon dan efek rumah kaca untuk menghindari bencana perubahan iklim.

Menurutnya, pengendalian perubahan iklim tidak bisa dikerjakan hanya oleh sepihak. Melainkan perlu support dan dukungan peranan swasta dalam negeri dan global sangat penting dalam keberhasilan upaya tersebut.

Negara-negara di dunia, termasuk Indonesia menyesuaikan dan memerhatikan perubahan iklim. Sementara di sisi lain, pembangunan perekonomian yang berkelanjutan tentunya harus melihat aspek lingkungan.

“Indonesia akan terus menyusun kebijakan pembanguan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat namun dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan dampak perubahan iklim,” jelasnya.