Hal ini ia sampaikan saat menggelar konferensi pers secara virtual, Senin (23/8/2021) kemarin. “Perlu kita ketahui bersama, bahwa PPKM ini akan terus berlaku selama pandemi,” tegasnya.

Selain itu, Luhut juga menjelaskan bahwa level PPKM akan ditentukan sesuai dengan kondisi pandemi di masing-masing daerah. Secara teknis, dalam satu hingga dua minggu akan dilaksanakan evaluasi yang akan menjadi acuan penetapan.

“Tentu kita semua berharap seluruh kabupaten kota dapat masuk ke level 2 atau 1 pada suatu waktu nanti. Pencapaian tersebut dapat terjadi jika kita semua disiplin dan bergerak bersama,” tandasnya.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marives) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa aktivitas tempat ibadah di daerah level 3 dan 4 ditingkatkan hingga 50 persen kapasitas.

Seperti kita ketahui bahwa dalam regulasi sebelumnya, aktivitas tempat ibadah dibatasi hanya 25 persen dari kapasitas yang tersedia.

“Pemerintah akan meningkatkan kapasitas tempat ibadah menjadi 50 persen di ibu kota kabupaten/kota dengan PPKM level 4 dan 3 tentu dengan penerapan protokol kesehatan yang baik,” jelasnya dalam konferensi pers virtual, Senin (16/8/2021) kemarin.

Lebih lanjut Luhut menegaskan, PPKM akan tetap digunakan sebagai instrumen penanganan wabah Covid-19 selama masih berstatus sebagai pandemi.

Hal ini ia sampaikan saat dirinya meninjau langsung beberapa fasilitas isolasi terpusat (isoter), sentra vaksinasi dan berdialog dengan masyarakat di kawasan Kota Malang, Jumat (13/8/2021) kemarin.

Menurutnya, pemerintah daerah sudah seharusnya terbuka mengenai data Covid-19. Hal ini dimaksutkan untuk menyikapi kebijakan yang tepat guna untuk menekan angka Covid-19.

“Saya titip kepada pemda enggak perlu ada angka-angka yang ditutupi. Biar saja dibuka, itu masalah kita rame-rame kok. Enggak ada yang salah, yang salah kalau kita tutupi, kalau kita patuh dengan protokol itu pasti (angka kasus aktif) turun,” tuturnya dikutip dari keterangan tertulis.

Luhut menilai, pandemi Covid-19 bisa diatasi jika adanya kerja sama setiap pihak, tak terkecuali pemda dan masyarakat.

“Ini perkerjaan yang tidak mudah dan kami himbau supaya seluruh masyarakat membudayakan untuk memakai masker, karena mungkin kita akan hidup dalam bertahun-tahun ke depan dengan masker ini,” ujarnya dalam konfernsi pers virtual, Senin (9/8/2021) kemarin.

Pada kesempatan tersebut, ia mengungkapkan bahwa hasil evaluasi PPKM menunjukkan kepatuhan masyarakat menggunakan masker telah mencapai 82 persen.

Hal Ini menuunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat telah meningkat 5 persen dibandingkan kepatuhan di Februari-Maret 2021 lalu. Kendati demikian, kepatuhan memakai masker masih perlu ditingkatkan seiring tingginya tingkat penularan virus corona varian delta.

Selain itu, mengenai penggunaan masker Luhut juga menekankan untuk terus menggenjot vaksinasi secara nasional. Sebab kedua hal tersebut menurutnya akan sangat berdampa pada upaya penanganan Covid-19.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marives) Luhut Binsar Pandjaitan saat menggelar konferensi pers secara virtual, Senin (9/8/201) malam tadi.

Adapun dua sektor yang siap diujicobakan adalah sektor pembelanjaan dan industri esensial yang berbasis ekspor.

“Pemerintah akan melakukan uji coba pembukaan secara gradual untuk mal atau pusat perbelanjaan di wilayah dengan level 4 dengan memperhatikan implementasi,” ujar Luhut.

Detailnya, uji coba pembukaan mal akan dilakukan di kota Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Ketentuannya, kapasitas pengunjung hanya diperbolehkan 25 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Syarat lainnya yakni hanya masyarakat yang berusia di atas 12 tahun dan di bawah 70 tahun yang diperbolehkan berkunjung ke mal. Artinya, anak di bawah usia 12 tahun maupun orang tua di atas 70 tahun dilarang masuk mal.

Selain itu, dalam keterangannya Luhut juga menyampaikan bahwa hanya masyarakat yang telah menerima vaksinasi Covid-19 yang diperbolehkan masuk ke mal. Ketentuan ini untuk menekan potensi terjadinya penularan Covid-19 di pusat perbelanjaan.