“Ini lebih seperti lintah darat, daripada aktivitas fintech peer to peer lending. Lintah darat dengan teknologi digital,” kata Sri Mulyani dalam OJK-OECD Conference, Kamis, 2 November 2021.

Seperti diketahui sekarang ini pertumbuhan pinjol sangat marak, bahkan pinjol yang ilegal sekalipun. Dengan diiming-imingi skema bunga rendah namun berujung pada penyengsaraan dan teror.

Perempuan yang kerap disapa Ani tersebut mengungkapkan maraknya pinjol ilegal di Indonesia telah banyak memakan korban. Sebab, menurutnya perkembangan teknologi digital yang cepat tidak dibarengi dengan kecakapan tingkat literasi masyarakat.

Ia mengatakan, tingkat literasi keuangan di Indonesia pada 2019 hanya mencapai 38,03 persen. Padahal, Otoriras Jasa Keuangan (OJK) menurutnya terus melakukan pemblokiran pinjol sejak 2019-2021 yang sebanyak 3.500.

“Angka ini mengartikan bahwa banyak orang di Indonesia menggunakan layanan finansial bahkan tanpa memiliki pengetahuan dasar atau tanpa literasi keuangan,” bebernya.

Lebih lanjut, edukasi terkait literasi finansial di Indonesia diakui sangat penting. Kemudian perlu dibuatkan standar khusus sehingga pemahaman publik terhadap keberadaan pinjol ilegal beserta omong kosong belaka dalih bunga ringan syarat gampang, tidak membuat lantas masyarakat kepincut.

“Kita butuh target, utamanya untuk warga miskin, warga kurang edukasi, orang tua, UMKM, startup, dan wanita. Mereka adalah pihak yang rentan terkena aktivitas finansial ilegal,” pungkasnya.

Tantangan itu menurutnya ada tiga, yakni pandemi, perubahan iklim serta digitalisasi. Semua negara harus menyiapkan kebijakan untuk menghadapi ketiga tantangan tersebut. Apakah negara mampu menghadapinya menjadi pemenang atau justru sebaliknya kalah.

Hal tersebut ia sampaikan saat webinar Festival Transformasi Kementerian Keuangan, Selasa (19/10/2021). Menurutnya, tantangan tersebut menjadi tantangan besar yang punya konsekuensi terhadap dunia.

“Itu (ketiganya) akan memengaruhi dan menentukan sebuah negara apakah dia akan menjadi sebuah negara pecundang atau menjadi pemenang atau winner,” katanya.

Pasalnya, kata dia kejadian pandemi baik itu Covid-19 atau yang lainnya ke depan akan tetap ada. Namun demikian, itu menjadi perhatian dan kajian bersama sebagai dasar kebijakan di masa depan. Baik berkaitan dengan kebijakan ekonomi, kesehatan serta lainnya, sehingga negara sudah siap.

Kemudian, perubahan iklim berpengaruh pada roda perekonomian dunia. Pasalnya pembangunan harus didasari juga dengan aspek keberlangsungan serta ramah lingkungan. Oleh karena itu, semua negara turut andil kerjasama kolaborasi mengenai persoalan ini.

“Ini tantangan yang sangat pelik karena membutuhkan desain, policy, mengubah dari sisi kegiatan ekonomi dan masyarakat, entah investasi, konsumsi, yang lebih makin menyadari peranan untuk menjaga lingkungan dan mencegah pemburukan climate change,” ungkapnya.