Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan pendidikan formal dan non formal di Kudus.

Wakil Pansus l DPRD Kudus, Muhtamat mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima banyak masukan dari masyarakat mengenai penyelenggaraan pendidikan, terutama pada pendidikan formal dan non formal.

“Ranperda tersebut nantinya akan diselaraskan dengan peraturan daerah lainnya, seperti peraturan mengenai pendidikan karakter dan pendidikan 12 tahun wajib belajar”,katanya seusai mengikuti rapat di Gedung AB DPRD Kudus

Muhtamat juga menambahkan bahwa pansus ingin membuat sebuah Peraturan Daerah induk yang dapat menyelaraskan pendidikan formal dan non formal. Hal ini bertujuan untuk memperbesar ruang lingkup dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk pada pendidikan di madrasah.

“Ranperda tersebut akan memperhatikan pendidikan di madrasah, seperti madrasah kelas sore, pendidikan di pondok pesantren, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA),”tambahnya.

Selain itu, pansus juga menginginkan Ranperda penyelenggaraan pendidikan dapat memberikan kesetaraan pendidikan di madrasah dan pondok pesantren. Hal ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang latar belakang dan kondisi sosial ekonomi.

“Diharapkan dengan adanya Ranperda penyelenggaraan pendidikan ini, dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kudus dan menyelaraskan pendidikan formal dan non formal untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik dan merata bagi seluruh masyarakat Kudus,” pungkasnya.