Ketua Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia (HILLSI) Kabupaten Kudus Wasito melalui Loejimantoro Catur Putra menyebut bahwa pihaknya siap bersinergi dengan pemda dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat Kota Kretek.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kudus karena telah menyambut kami dan terbuka dengan kami selaku pengelola LPKS di Kudus. Kami siap bersinergi untuk memajukan sumber daya manusia (SDM),” ujarnya saat ditemui beberapa waktu yang lalu.

Selain itu pihaknya juga sudah mendapatkan SK dari HILLSI DPD Jateng. Diketahui Kudus sendiri juga ada pelatihan kursus menjahit, komputer, setir mobil, tata busana, tata boga, tata kecantikan dan lain-lain.

Pihaknya pun berharap pemerintah daerah (Pemda) lebih memperhatikan pengelola LPKS dari kotanya sendiri karena diketahui beberapa waktu lalu LPKS jarang dilibatkan dalam pelaksanaan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kudus.

Sementara itu Ketua DPRD Kudus Masan menanggapi dengan seksama bahwa pihaknya akan segera membantu memberikan solusi terbaik bagi pelaku LPKS di Kota Kretek ini.

“Jadi para pengusaha lokal Kudus berharap Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM (Disnaker Perinkop dan UKM) untuk bisa lebih bekerja sama dengan baik, seperti yang selama ini sudah dilakukan,” tukasnya.

Masan menyebut akan menyampaikan hal ini kepada Bupati Kudus HM Hartopo dan menyarankan agar lebih memperhatikan potensi yang dimiliki daerahnya.

“Potensi lokalnya harus bisa dimaksimalkan dan diprioritaskan. Kita akan mengupayakan agar potensi daerah bisa digandeng dengan baik daripada harus menggandeng pelaku usaha dari luar daerahnya.” ulasnya.

Ketua DPRD Kudus menegaskan akan mendorong pelaksanaan kegiatan di Kota Kretek ini dengan memprioritaskan potensi dari putera daerahnya dengan mekanisme dan tahapan yang benar.

“Jika untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahetaran masyarakat di daerah. Maka OPD harus bersinergi dengan pemangku kepentingan lainnya,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC PDIP Kudus Masan menjelaskan, bahwa pihaknya siap memenangkan Ganjar Pranowo yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dikatakan dia bahwa dalam memenangkannya tentu ada sebuah cara yang harus dilakukan.

“Kami dalam upaya memenangkan pak Ganjar di Kudus. Tentu ada berbagai cara yang dilakukan, terlebih hal itu sudah menjadi tugas partai. Pasti kita akan lakukan konsolidasi, ke kelompok masyarakat, relawan, dan struktur partai. Intinya semua harus bergerak,” ungkapnya kepada Samin News.

Lebih lanjut, pihaknya menyakini bahwa dalam memenangkan Ganjar Pranowo dapat meraih suara sebanyak 80 persen untuk di Kabupaten Kudus. Terlebih Ganjar Pranowo saat ini juga menjadi orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah.

“Kami memiliki keyakinan memenangkan pak Ganjar Pranowo 100 persen, tapi di Kudus sendiri ingin 80 persen. Alasannya orangnya baik, orang Jateng, dan ganteng. Terlebih saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Jateng, jadi secara kedekatan ada,” bebernya saat ditemui beberapa waktu yang lalu.

Terkait hal itu, kata Masan, akan menjadi lebih mudah dalam mengkampanyekannya di Kabupaten Kudus. Perlu diketahui, Ganjar Pranowo resmi diusung sebagai bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan untuk Pemilu 2024.

Selain itu, Deklarasi pencapresan Ganjar diumumkan secara langsung oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang bertempat Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (21/4/2023) kemarin.

Dilain sisi, DPC PDIP Kudus juga telah mempersiapkan sebanyak 45 Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) dalam meraih kursi di DPRD Kudus. Sementara itu untuk kuota perempuan, pihaknya sudah memenuhi sebanyak 30 persen.

“Untuk target kursi tentu saya sangat optimis spektakuler. Naiknya 100 persen. Sebelumnya kami memiliki 8 kursi di dewan besok harus mencapai 16 kursi,” tuturnya.

Agar mencapai target yang diraih oleh jajaran DPC PDIP Kudus, tentu dirinya akan memberikan instruksi agar dapat turun kebawah mendekati masyarakat, mengedukasi dan membantu masyarakat.

“Apa yang menjadi keluhan persoalan di dalam aspirasi tentu kita akan bantu,” pungkasnya.

Ketua DPRD Kudus Masan dalam sidaknya di Jembatan Tanggulangin menjelaskan, bahwa sebelumnya ia mendapat laporan dari masyarakat sekitar tentang pompa yang tidak bisa hidup selama 24 jam.

“Saya dapat laporan dari masyarakat terkait pompa yang tidak bisa hidup selama 24 jam karena BBM. Maka, tadi saya sampaikan kepada Kepala PUPR Kudus untuk penuhi kebutuhan BBM,” ungkapnya.

Terkait hal itu pihaknya masih ada anggaran dana tak terduga, jika tidak mencukupi maka bisa dicarikan anggaran yang lain. Oleh karenanya, bilamana pompa ini tidak hidup 24 jam maka akan berefek negatif.

“Kita masih ada anggaran dana TT, masih bisa dicarikan anggaran yang lain. Kalau ini tidak hidup 24 jam maka jalur Kudus-Purwodadi akan terus tergenang, karena hujan masih turun terus,” bebernya.

Untuk itu, Ketua DPRD Kudus Masan menyampaikan kepada Kepala PUPR Kudus Arief Budi Siswanto agar pompa bisa dihidupkan 24 jam. Bahkan, dia juga meminta nomor kontak penjaga pompa.

“Maka saya sampaikan kepada Kepala PUPR agar pompa bisa dihidupkan 24 jam. Saya sudah minta nomor telpon penjaganya jadi nanti saya vcall, biar nanti kita tahu bahwa pompa ini hidup 24 jam,” terangnya.

“Selain pompa ini yang harus aktif, kami juga menunggu bantuan dari Kementerian PUPR yang mau memberikan pompa dalam skala besar. Jangan sampai ketika kami memberikan anggaran, tapi Mentri juga menganggarkannya,” sambungnya.

Maka, nantinya Masan akan mengambil solusi cepat yang dibuatkan di perubahan anggaran atau memakai dana pemeliharaan. “Saat ini jalur alternatif dari Undaan masuk kebelakang Klenteng sampai ke jalan lingkar,” tuturnya.

“Itu nanti bisa dilaksanakan secepatnya pakai anggaran pemeliharaan. Terus alternatif satu yang dari arah Undaan lewat SD 1 Jetis Kapuan terus tembus ke jalan lingkar. Jadi nanti direncanakan diperubahan APBD. Yang arah Pati kita buatkan alternatif melalui Jetis Kapuan,” tandasnya.

Lebih lanjut, untuk yang arah ke Semarang pihaknya akan buatkan alternatif melalui jalur belakang klenteng, yang nantinya dapat mengurai persoalan banjir di Tanjung Karang.

“Untuk anggaran mencapai Rp 5 milliar dari jalur ke barat, sedangkan untuk timur sebanyak Rp 10 milliar,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kudus Arif menyampaikan, untuk jalur alternatif tersebut nantinya akan dikaji di APBD perubahan.

Selain itu nanti pihaknya akan melihat pemetaan dan melakukan koordinasi dengan lintas sektor. Sedangkan, untuk penanganan Tanggulangin berupaya koordinasi dengan pusat.

Ilwani selaku Anggota Komisi D Fraksi PKB mempermasalahkan terkait kehadiran peserta sebelum mengadakan Rapat Paripurna. Ia menilai, ketika sudah mencapai 30 orang lebih langsung dimulai.

“Saya normatif saja sesuai UU yang ada. Tata tertib kita mengatakan yang hadir 30 orang jangan tanda tangan. Seharusnya tadi mulai setelah 30 orang. Bukan mulai, tapi nanti dibelakang digenepi,” ungkap Ilwani usai ditemui di Ruang Paripurna.

“Pertanyaan baliknya, bagaimana nanti kalau tidak genap 30?? kan jadi masalah. Ketua sukanya keluar dari regulasi. Membuat masalah baru. Kalau ingin sesuai regulasi ditunggu dulu 30,” tambahnya.

Ilwani melanjutkan, dalam rapat Paripurna kali ini membahas mengenai uang negara. Dirinya juga menyinggung mengenai pembahasan Badan Anggaran yang tidak diketahuinya.

“Paripurna tersebut merupakan laporan Banggar. Jadi bagaimana saya bisa mengatakan setuju, kalau saya gak pegang hasil Banggar kan gak di print atau dicopy. Saya minta seperti tahun dulu, dalam Paripurna disiapkan dari hasil Banggar,” terangnya.

“Ini uang negara jadi hati-hati sehingga dibelakang nanti tidak ada temuan yang tidak sesuai dengan hasil Banggar,” jelasnya kepada Samin News.

Dalam hal itu, ia menyebut, tidak ingin seperti DKI Jakarta. “Jadi kalau ini saya tidak punya data. Lalu setelah Paripurna dirubah kan bisa,” pungkasnya.

Ketua DPRD Kudus tersebut mengungkapkan, usulan yang diinisiasi olehnya itu bukan hanya sebagai usulan belaka, melainkan wujud tindakan nyata dari Wakil Rakyat atau DPRD terhadap kepedulian ke masyarakat.

“Maka kami mengajak, gaji bulan depan dipotong sebanyak 20 persen. Tujuannya untuk meringankan beban masyarakat Kudus yang terkena dampak atas kenaikan dari BBM,” terang Masan.

Harapannya, ajakan tersebut nantinya bisa direalisasikan dalam bentuk sembako dan akan disalurkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Sebelumnya, pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Anggota Komisi D DPRD Endang Kursistiyani menyebut aksi Ketua DPRD merupakan aksi spontanitas. Namun hal itu perlu kesepakatan dan dibicarakan bersama. Saran tersebut bagus untuk mendorong atau sebagai bukti real kepedulian ke masyarakat.

Lebih lanjut, untuk bantuan harus tepat sasaran, nantinya jika sasarannya tidak tepat bisa menimbulkan hal yang tidak baik. Memiliki rasa peduli itu tetap, namun semuanya dihitung dan harus dimusyawarahkan.

“Kalau 20 persen dari gaji kan masing-masing orang. Saya takutnya nanti yang dipotong sudah gak ada. Kalau PAN siap gajinya dipotong tapi harus dilihat dulu sasarannya,” pungkasnya.

Susilo yang merupakan warga Gondang Manis Kudus Gang 11, RW 3/RT 1 itu mengeluh ke Masan mengenai jalan utama daerah tempat tinggalnya yang rusak, saat mengikuti kegiatan sosialisasi cukai.

“Keluhan saya bisa diterima dengan pak Masan. Saya minta, bukan karena menuntut atau apa, tapi karena jalan itu menghubungkan gondang manis wetan dan kulon,” kata Susilo saat ditemui di Balai Desa Gondang Manis.

Nantinya jika jalan utama tersebut diperbaiki maka banyak masyarakat yang pastinya semangat dalam menjalani aktivitas tertentu.

“Supaya bisa enak berjalan dan masyarakat tidak mengeluh. Karena disini saya mewakili masyarakat Desa Gondang Manis. Saya minta, supaya teman-teman dan anak kita merasakan jalan bagus dan baik. Serta tidak ada anak-anak yang jatuh saat melewatinya,” ungkapnya kepada Samin News.

Lebih lanjut, sebab, seringkali terjadi anak-anak yang jatuh saat melewati jalan utama itu yang rusak. Dirinya menyampaikan keluhan itu berdasarkan keluhan warga lainnya yang turut serta merasakannya.

“Sering anak-anak jatuh disitu karena jalanan rusak. Saya menyampaikan keluhan itu atas dasar keluhan warga yang saya dengar,” ujarnya.

“Karena nunggu dari Kabupaten dan itu jalan kabupaten. Saya usul karena sudah diceritakan masalah dana saat kegiatan cukai. Darimana asal usulnya karena pimpinan juga manusia,” tambahnya.

Dirinya meminta supaya jalan itu bisa segera diatasi oleh bapak-bapak yang diatas (DPRD Kudus). “Jalan tersebut sebelumnya juga sudah dikeluhkan ke pihak desa. Namun belum bisa dikerjakan dan disuruh sabar,” sambungnya.

Terkait hal itu, Ketua DPRD Kudus Masan menanggapi keluhan yang disampaikan oleh warga Gondang Manis. “Itu mudah, akan segera kita bangun. Rencana setelah perubahan APBD yang sedang berproses September selesai. Untuk anggaran biar PUPR Kudus yang ngitung, namun menggunakan anggaran pemeliharaan. Kalau untuk full belum bisa,” pungkasnya.

Penulis
Adam Naufaldo