Leginah warga Margorejo keberatan dengan pembongkaran dilakukan hari ini. Pihaknya menjelaskan dia mendirikan warung di jalan raya Pati-Kudus milik Pemprov Jateng itu lantaran warung sebelumnya di Pragolo terkena dampak Covid-19. Kemudian dia terlilit hutang.

Lalu pihaknya mengadu Kepala Desa Margorejo yang saat ini statusnya sudah mantan.

“Lalu laporan mantan Petinggi, kulo nyuwun urip a pak. Terus buka warung di sini, luru enggon sek penak dienggoni. Warung permanen aja, buat jualan sego wae kok, tapi boten sewa,” katanya.

Leginah mengaku mantan Kades Margorejo saat itu tidak menyuruh mendirikan warung. Akan tetapi dirinya yang berinisiatif menghadap hendak mendirikan warung, kemudian disetujui oleh mantan Kades.

Selain itu, dia juga mempunyai tanggungan utang di Bank BRI. Sehingga hasil usaha tersebut digunakan untuk membantu menyukupi kebutuhan rumah tangga dan menutup utang.

“Kulo niku gadah utang BRI, daripada kesendat terus tak golekno usaha niki,” jelasnya.

Leginah mengaku sudah mengerti bahwa warung di pinggir jalan Pati-Kudus ini akan ditertibkan oleh pemerintah. Hanya saja, dia mengaku kesulitan mencari tenaga untuk membongkar mandiri.

“Mpon ngerti kalau mau dibongkar, tapi saya minta waktu. Luru kuli angel, lha wes nemu tapi isone sesok,” tandasnya.

Diketahui di depan SPBU Margorejo, kurang lebih ada 26 warung yang dibongkar termasuk milik Leginah oleh Satpol PP provinsi. Setelah melalui berbagai tahapan mulai koordinasi, lalu pemberian surat peringatan (SP) 1 – 3, maka hari ini dilakukan penertiban.

Apakah langkah ini sebagai kelanjutan penyikapan pemerintah menutup tempat prostitusi yang sebelumnya dilakukan misalnya di Lorong Indah (LI) pada tahun 2021 serta ditindaklanjuti dengan pembongkaran pada Februari 2022 kemarin.

Terlepas dari hal itu, dulunya Pospam ini dibangun erat kaitannya dengan penutupan prostitusi baik di lingkungan LI, Kampung Baru (KB) hingga Ngemblok. Para petugas gabungan dari jajaran TNI-Polri serta Satpol PP menjaga kawasan tersebut agar benar-benar steril atau bersih dari aktivitas prostitusi.

Selang beberapa waktu, Pospam tersebut tidak difungsikan lagi oleh pihak yang berwenang. Padahal tujuan awal Pospam itu sebagai bentuk penjagaan, namun demikian warung di sekitar Pospam itu hingga kini masih berdiri luput dari pengawasan sampai muncul penertiban.

“Dulu dibangun posko penyikapan penutupan prostitusi dan pembongkaran LI. Tetapi sekarang tidak difungsikan lagi,” kata Kasatpol PP Pati, Sugiyono kepada Samin News.

Pihaknya menyebut posko tersebut masuk asetnya BPBD. Sehingga mengenai adanya penertiban warung di depan SPBU Margorejo itu, nantinya Sugiyono akan berkoordinasi dengan BPBD.

“Bangunan posko itu juga akan dibongkar, nanti kami komunikasikan dengan BPBD. Koordinasi atas sikap penertiban warung,” tambah Sugiyono.

Pemerintah mengambil sikap membongkar bangunan di kawasan LI, beda halnya dengan di tempat lain hanya difasilitasi Pospam penjagaan. Dan benar ketika personel yang berjaga ditarik, masalah itu muncul lagi. Tetapi bangunan itu tinggal kumpulan material yang berbentuk ruangan kosong.

Setahun berjalan, akhirnya warung penyedia jasa plesiran itu muncul gagasan dari pihak Forkopimcam Margorejo segera ditertibkan. Tetapi alasan yang diambil saat Rakor bersama dengan lintas instansi di kantor Kecamatan Margorejo Senin (22/5), bahwa pelaku usaha tersebut menyalahi aturan telah mendirikan bangunan di bahu jalan aset milik provinsi.