“Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dengan dakwaan primer. Menjatuhkan kepada terdakwa dengan kurungan penjara selama 18 tahun,” kata Hakim Ketua saat membacakan putusan.

Vonis tersebut berdasarkan bukti-bukti mulai smartphone, hingga sepeda motor. Bahwa terdakwa RH telah melakukan pembunuhan berencana.

Di sisi lain, Humas PN Pati, Aris Dwi Hartoyo saat dimintai keterangan menambahkan bahwa putusan RH tersebut didasarkan atas penilaian majelis hakim yang mana JPU bisa membuktikan tuntutan. Menurutnya, putusan itu bukan lantaran dakwaan yang memberatkan, tetapi berdasarkan bukti.

“Bukan persoalan memberatkan, tetapi menurut majelis hakim, jaksa dapat membuktikan dakwaannya dan majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti yang ada. Baik alat bukti saksi dan lainnya, Sebagaimana didakwa pasal 340 ” kata dia.

Vonis 18 tahun oleh majelis hakim dinilai penasehat hukum RH dari LKBH Perisai, Esera Gulo tidak tepat. Pasalnya, kliennya itu selama persidangan dibuktikan tidak bersalah dan bukan pelaku pembunuhan seperti yang didakwakan. Kemudian, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga mengakui tidak bisa menghadirkan bukti dalam persidangan.

“Selama ini kami telah membuktikan bahwa RH bukan pelaku pembunuhan tertanggal 25 Maret 2020 yang lalu sebagaimana yang didakwa JPU. Tapi Pengadilan Negeri Pati mengatakan dengan adanya satu orang adanya SMS antara korban dengan saksi namanya Fita,” paparnya.

Padahal, ungkapnya, SMS tersebut dari pihak jaksa sendiri mengakui di persidangan bahwa memang tidak ada. Hanya atas keterangan saksi. Keterangan inilah yang dipakai majelis hakim memvonis terdakwa dengan 18 tahun penjara.

Gulo mengatakan, atas putusan majelis hakim tersebut pihaknya akan mengajukan upaya banding. Menurut Gulo, mengutip pernyataan Mahfud MD bahwa hukum di Indonesia sudah bagus. Tetapi pejabatnya yang tidak bagus.

“Kami sebagai penasehat hukum beserta yang disampaikan terdakwa RH sendiri akan melakukan upaya hukum mengajukan banding,” tandasnya.

Penasehat hukum RH, Esera Gulo menyatakan bahwa tuntutan dari JPU dinilai terlalu nafsu. Karena kliennya itu disebutkan tidak bersalah. Selain itu, barang bukti yang dimiliki jaksa hanya berupa foto.

“Tuntutan jaksa ini sangat bernafsu sekali untuk menghukum seorang yang tidak melakukan kesalahan. Sebab barang bukti yang dihadirkan dipersidangan hanya berupa foto. (bukti) Motor ninja tidak pernah dihadirkan. Kemudian parang yang dihadirkan sama sekali penyitaannya tidak sah,” katanya.

Sera menyebut dari awal persidangan diketahui bahwa ada rekayasa yang mana sebelumnya terdakwa disuruh mengikuti apa yang diarahkan oleh kepolisian.
Oleh sebab itu, dirinya meminta kepada pengadilan untuk mengusut secara jeli dan memberi keadilan kepada kliennya.

“Kami mengajukan pledoi tertulis satu minggu kemudian tanggal 13 Oktober 2022,” jelasnya.

Darsono, yang juga penasehat hukum RH menambahkan saat pemeriksaan BAP bahwa terdakwa tidak didampingi penasehat hukum. Karena KUHAP itu dijelaskan seorang yang disangka dengan hukuman lebih dari 5 tahun wajib didampingi penasehat hukum.

Menurutnya, itu telah melanggar aturan yang berlaku. Atas dasar itu, tuntutan yang diajukan tidak sah. Dan dia meminta majelis hakim untuk lebih mencermati secara gamblang.

“Maka dakwaan tuntutan ini adalah tidak sah, batal demi hukum. Ini yang tidak dipertimbangkan JPU. Maka kami mohon kepada majelis hakim untuk mencermati fakta-fakta dalam persidangan,” ujarnya.

Sebagai informasi, Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Pati menggelar persidangan lanjutan kasus terdakwa RH pada Kamis (6/10/2022) dengan agenda pembacaan tuntutan JPU.