Namun demikian, meski tidak berlaku penyeragaman PPKM daerah, pemerintah tetap meniadakan cuti bersama saat liburan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan cuti bersama saat Natal pada 24 Desember 2021 tetap dihapus meski penerapan PPKM Level 3 di seluruh wilayah Indonesia dibatalkan.

“Larangan cuti bersama 24 Desember tetap berlaku,” kata Muhadjir seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, Rabu (8/12/2021).

Menurutnya, kebijakan penghapusan cuti bersama ini berdasarkan pada SKB Tiga Menteri Nomor 712 Tahun 2021 tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama 2021. Terkait dengan ketentuan lanjutan penjelasan aturan saat libur Nataru akan ada edaran dari Mendagri.

“Ketentuan khusus diatur melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selama libur Nataru setelah penerapan PPKM Level 3 dibatalkan. Terutama yang berkaitan dengan keadaan Covid 19 yang kian membaik,” imbuhnya.

Pembatalan PPKM level 3 di semua daerah ini seperti sebelumnya telah dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan.  Ia menyebut keputusan ini diambil karena Indonesia sudah lebih siap menghadapi musim libur akhir tahun.

“Pemerintah memutuskan untuk tidak akan menerapkan PPKM level 3 pada periode Nataru pada semua wilayah. Penerapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku saat ini, tetapi dengan beberapa pengetatan,” ucap Luhut.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan data tersebut berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan pada Oktober 2021. Hasilnya menunjukkan sebesar 12,8 persen masyarakat atau 19,9 juta orang se-Indonesia menginginkan mudik.

“Masih ada terjadi pergerakan 12,8 persen atau kalau di Jabodetabek sebanyak 13,5 persen. Kalau secara nasional ada 19,9 juta, dan Jabodetabek ada 4,4 juta yang ingin mudik,” kata Budi dalam rapat dengan Komisi V DPR, Rabu (1/12/2021).

Kemudian di bulan berikutnya November, Kemenhub kembali survei kepada responden yang ingin melakukan perjalanan. Disebutkan jika ada larangan mudik, maka perkiraan pergerakan sebanyak 7 persen atau 10 juta orang.

Menurutnya, masyarakat mulai sadar untuk tidak melakukan mudik pada masa libur Natal dan tahun baru meski ancaman lonjakan kasus masih membayangi. Meski sejumlah orang yang ingin melakukan perjalanan tidak bisa dianggap sederhana.

“melihat jumlah yang ingin bergerak itu sebanyak 10 juta atau dari Jakarta 2,6 juta, jumlah itu cukup signifikan mengakibatkan satu lonjakan Covid di daerah atau di Jakarta,” kata Budi.

Kendati demikian, lanjutnya berkaca dari pengalaman libur Natal dan tahun baru tahun lalu, terjadi peningkatan kasus Covid-19 yagn disebabkan oleh meningkatnya mobilitas dan aktivitas masyarakat.

Ia pun menyebutkan, mobilitas masyarakat di Jawa-Bali maupun luar Jawa-Bali menunjukkan tren kenaikan hampir di semua moda. “Terlebih lagi, saat ini terjadi peningkatan kasus Covid-19 di negara-negara lain, bahkan ada varian baru Omicron yang dikhawatirkan dapat menyebabkan ledakan kasus,” terangnya.