Ratri membeberkan bahwa sejak diluncurkan sekitar 6 bulan lalu, layanan online sebagai ruang publik ini menampung keluhan, aduan, akses informasi maupun saran atas kondisi di lapangan.

Akan tetapi, dari sejumlah itu tidak semuanya dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan di antaranya dinyatakan tidak valid lantaran tidak memenuhi standar verifikasi identitas. 198 aduan valid, dan sisanya atau 177 tidak terverifikasi.

“Dari 375 aduan yang masuk, 198 dinyatakan valid. Selebihnya tidak karena tidak ada respon dari pelapor. Lapor tapi tidak menyertakan identitas serta tidak dilengkapi dengan bukti,” ungkapnya kepada wartawan.

Menurutnya, LaporBup merupakan ruang publik untuk memberi ruang masyarakat terhadap proses pembangunan. Sehingga aduan itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa ditindaklanjuti oleh OPD yang membidangi.

“Tidak mungkin hanya untuk main-main dan iseng saja, perlu dipertanggungjawabkan mengisi identitas nama, alamat, nomor yang bisa dihubungi. Jadi kalau tidak (terverifikasi) tidak akan diteruskan ke OPD,” jelasnya.

Jika aduan dinyatakan lengkap dan valid, selanjutnya akan diteruskan ke OPD yang membidangi. Ratri mengatakan OPD tersebut diberi waktu 10 hari untuk menyelesaikan aduan.

Dia melanjutkan, adapun aduan yang masuk itu mayoritas adalah aduan terkait dengan infrastruktur dan bantuan sosial. Masyarakat mengeluh dengan infrastruktur di Pati. Sehingga DPUTR dan Dinas Sosial selaku dinas yang membidangi akan menindaklanjutinya.

Sekretaris DPUTR Pati, Kristina Inti Retnoningrum, mengatakan, bahwa DPUTR dengan sigap merespon aduan tersebut. Pasalnya sudah menjadi komitmen dinas memberi pelayanan publik yang optimal.

“Sejak tanggal 30 Agustus hingga hari ini aduan yang kami terima sekitar 25 aduan masyarakat dari kanal LaporBup. Dari 25 aduan itu kebanyakan tentang jalan rusak,” ucap Kristin, Selasa (4/10/2022).

“Kita berusaha secepat mungkin menjawab, misalnya hari ini ada aduan langsung di share ke bidang lalu tidak ada satu jam sudah kita jawab. Dan semuanya sudah kita tindaklanjuti,” sambungnya.

Dirinya menjelaskan aduan dari masyarakat tersebut, terkadang ada yang merupakan jalan milik desa yang notabenenya bukan kewenangan Dinas PU. Di sisi lain aduan tersebut kebetulan berada di titik yang sama. Kristin mengungkapkan rata-rata yang mereka adukan itu sudah dimasukkan pada perubahan APBD maupun di APBD 2023.

“Misalnya itu di ruas jalan di Desa Angkatan Lor dan Angkatan Kidul (Tambakromo) masuk pada usulan 2023. Kemudian ruas Lahar – Pasucen masuk di perubahan 2022. Kemudian ruas jalan Sukolilo – Prawoto masuk di perubahan dan diusulkan tahun 2023 juga,” tuturnya.

Kendati demikian, meski aduan itu adalah kewenangan desa lantaran masuknya di pedukuhan, namun pihak DPUTR tetap menjawab dan menjelaskan bahwa itu merupakan kewenangan dari desa yang bersangkutan.

Menurut Kristin, dengan adanya aduan ini menjadi perhatian bahwa ada pembangunan yang menjadi skala prioritas. Selain itu, dia menyebut Bidang Bina Marga sudah mempunyai list mana yang harus didahulukan. Oleh karena itu, dia menegaskan DPUTR akan semaksimal mungkin memperbaiki infrastruktur dengan anggaran yang dimiliki saat ini.

“Kami berusaha intinya kalau anggarannya mencukupi kita berusaha semaksimal mungkin agar tercover. Tapi kembali kalau anggarannya mencukupi kami pastikan jalan sudah baik,” ujarnya.