“Misalnya dalam penegakan hukum kasus narkotika, Arsul mengungkapkan hampir 50 persen penghuni lapas saat ini adalah terpidana kasus narkoba yakni penyalahguna murni yang bukan pengedar, apalagi bandar,” tuturnya dikutip dari laman resmi DPR RI, Selasa (14/9/2021).

Padahal menurutnya, Undang-Undang Narkotika sudah tegas menyatakan bahwa pengguna atau penyalahgunaan guna murni yang diiproses hukum  ujungnya adalah rehabilitasi, tapi penegak hukum belum melaksanakan ini secara murni dan konsekuen dan konsisten.

“Inilah sebetulnya sumber utama, kasus narkotika, jika ini ditegakkan, over-capacity akan sangat banyak bisa dikurangi,” imbuhnya.

Untuk itu, penegakan hukum di Indonesia menurutnya perlu dibenahi, salah satunya dalam penegakan hukum kasus narkotika.

SAMIN-NEWS.com, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana menilai kasus over capacity di berbagai lembaga permasyarakatan (Lapas) harus segera menjadi prioritas untuk segera dipecahkan.

Menurutnya kelebihan kapasitas di lapas tidak bisa diatasi dengan sekali langkah saja dan harus melibatkan para pemangku kepentingan yang berwenang.

“Masalah klasik over crowded, kelebihan kapasitas tidak bisa diatasi dengan sekali langkah saja, ini menjadi permasalahan yang sangat komplek. Kita akan mencari jalan keluar masalah over kapasitas ini,”  tuturnya dilansir dari laman DPR RI, Minggu (12/9/2021) kemarin.

Pernyataan ini pun sekaligus menjadi respon atas peristiwa kebakaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang (Lapas Tangerang), Banten yang menewaskan 45 orang.

Insiden kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang pada Rabu 8 September 2021 dini hari lalu, mengungkap fakta bahwa terjadi over kapasitas sampai 400 persen di Lapas tersebut. Kebakaran tersebut menelan banyak korban jiwa.