Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Febie Dwi Hartanto dalam keterangan tertulisnya mengatakan kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 23 Maret hingga 2 Mei 2023 di lingkungan Lapas setempat.

Ada beberapa produk Lapas yang dijual, seperti roti, kue kering, perikanan budidaya, serta paving blok. Omset penjualan semua produk yang diperoleh sebesar Rp 141.354.500. Terdiri dari penjualan roti dan kue kering Rp 87.801.000, Perikanan Rp 6.231.000, serta Paving blok Rp 47.322.500.

Dia menuturkan WBP merupakan sumber daya manusia berpotensi yang mampu menghasilkan produk berkualitas yang memilik nilai ekonomi berdaya guna. Tujuannya untuk memberikan bekal bagi napi setelah bebas nanti.

“Kemampuan tersebut diperoleh WBP dari progam pembinaan kemandirian yang didesain untuk menyiapkan WBP, sehingga dapat menjadi manusia yang mandiri dan tidak mengulangi perbuatannya setelah bebas,” ujarnya Rabu (3/5/2023).

Lebih lanjut Kalapas menjelaskan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi langsung masyarakat serta memberikan tambahan pendapatan bagi WBP. Termasuk peningkatan perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari penjualan produk. Adapun PNBP mencapai sebesar Rp 5.425.600.

Pembinaan keterampilan membuat kue kering dan aneka roti itu merupakan hasil pelatihan dengan pihak SMK N 3 Pati Program Jurusan Tata Boga sebagai mitra kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati.

Pihaknya mengaku pemesanan saat bulan puasa dan lebaran meningkat bahkan omset penjualan produk tersebut meningkat hampir 100 persen.

“Kegiatan pembinaan keterampilan membuatan kue kering dan aneka roti dilakukan setiap hari untuk memenuhi pesanan dari masyarakat luar maupun dipasarkan di ruko depan Lapas,” tandasnya.

Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Kelas IIB Pati Kasno mengatakan bahwa Napiter kedua ini berinisial IS baru masuk pada Rabu 15 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB. IS sebelumnya menjalani hukuman di Rutan Cikeas.

“IS ini Napiter pindahan dari Rutan Cikeas, dia terlibat dengan jaringan teroris organisasi JI (Jamaah Islamiyah) Lampung. Di tangkap sekitar dua tahun lalu pada 12 Desember 2020,” ucap Kasno.

Dikatakannya bahwa IS merupakan pria kelahiran Lampung Selatan terlibat kelompok ekstrimis yang berkeinginan mendirikan negara islam di Indonesia. Kelompok ini tak segan melancarkan aksinya dengan teror-teror di tengah masyarakat. Bahkan pernah tercatat melakukan aksi meledakan bom.

“IS divonis hakim 4 tahun kurungan, 2 tahun di Rutan Cikeas kemudian di Pati menjalani sisa hukuman 2 tahun. Dia terlibat organisasi (JI) yang dilarang oleh negara karena berseberangan ideologi bangsa dan cenderung memecah persatuan kesatuan NKRI,” Kasno menjelaskan.

Berdasarkan pantauan di lapangan, IS dibawa ke Lapas Pati menggunakan mobil elf warna hitam. Dengan memakai baju orange serta penutup mata, IS mendapat pengawalan ketat dari pihak-pihak terkait. Bertolak pagi hari dari Cikeas, IS dikawal Densus 88 bersama staf dari Dirjen PAS.

Kepala Seksi (Kasi) Binadik Lapas Kelas IIB Pati Eko Budihartanto menjelaskan bahwa sebelumnya pihaknya mengajukan 13 napi agar mendapatkan remisi. Dari ke-13 napi itu semuanya dinyatakan memenuhi persyaratan.

“Kami usulkan 13 napi yang dapat remisi khusus natal 2022. Alhamdulillah dari 13 orang itu 100 persen terakomodir semua,” ujarnya, Minggu (25/12/2022).

Dia menyebut, di Lapas Pati secara keseluruhan ada 19 napi yang beragama Katolik dan Nasrani. Hanya saja, 6 di antaranya tidak memenuhi persyaratan, baik persyaratan administratif serta substantif. Sehingga yang diusulkan hanya 13 orang.

Eko mengungkapkan dari 13 napi itu menerima remisi bervariatif. Antaranya 1 orang mendapatkan remisi 15 hari, 9 orang mendapatkan remisi 1 bulan, 2 orang mendapatkan remisi 1 bulan 15 hari, dan 1 orang mendapatkan remisi 2 bulan.

Menurut dia, ada 1 orang yang seharusnya sudah bisa keluar. Akan tetapi, karena masih menjalani hukuman subsider pidana denda, maka yang bersangkutan tetap harus melanjutkan selama 10 bulan kurungan.

Remisi ini diberikan sebagai bentuk tanggung jawab negara atas hak-hak warganya. Dalam hal ini warga negara yang tengah menjalani hukuman baik pidana umum maupun lainnya.

“Remisi diberikan bagi napi yang telah mengikuti program pembinaan dengan baik. Selain itu mereka telah menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik selama menjalani masa hukuman di dalam lapas,” ujarnya.

Sebagai informasi, pemberian remisi khusus ini berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Pas-1916.Pk.05.04 tahun 2022 dan Pas-1915.Pk.05.04 tahun 2022 tentang rekapitulasi remisi khusus natal tahun 2022.

Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Febie Dwi Hartanto mengatakan produk bakery itu mendapat sertifikat sejak diterbitkan yakni 1 Desember 2022 sampai dengan 1 Desember 2026 atau lima tahun.

Sertifikat itu ditandatangani oleh Kepala Badan Penyelanggara Jaminan Produk Halal Muhammad Aqil Irham. Menurutnya, ini suatu kemajuan untuk mendorong kemandirian warga binaan sesuai aturan yang berlaku.

“Sertifikasi halal adalah bagian penting bagi pelaku usaha industri makanan minuman dalam hal ini bakery produk warga binaan Lapas Pati. Sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,” katanya, kemarin.

Dengan mendapat jaminan produk halal itu, dapat memberi keyakinan pada masyarakat terhadap kualitas produk bakery. Sehingga diharapkan pemasaran produk bakery Lapas Pati semakin tumbuh berkembang.

Tak hanya berfungsi sebagai ketetapan produk halal, di lain sisi juga dapat memacu semangat serta kemandirian dari warga binaan. Harapannya ilmu dan pengalaman saat di Lapas, akan dikembangkan nantinya ketika warga binaan menghirup udara bebas.

“Supaya warga binaan terus mengembangkan kemandiriannya ketika sudah bebas masa pidananya. Dan bisa diterima kembali oleh keluarga serta masyarakat,” ungkapnya.

Sertifikat itu ditandatangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Adapun produk warga binaan Lapas Pati itu di antaranya adalah Roti, Roti Wijen, Roti Pisang dan Stik Keju.

Kasi Binadik dan Giatja Lapas Pati, Topan Ahmad Hadian menyebut ikrar setia pada NKRI oleh SC itu datang dari kesadarannya sendiri. Dia bersedia menjadi bagian dari warga negara yang patuh terhadap falsafah negara Indonesia.

“Sebelum ikrar ini kami lakukan assesmen jadi tidak langsung ikrar, karena ada prosesnya termasuk koordinasi dengan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) untuk wawancara, setelah itu bisa dilaksanakan,” kata Topan kepada wartawan.

Topan melanjutkan SC sebelumnya merupakan Napiter Rutan Cikeas kemudian dipindahkan ke Lapas Pati sekitar enam bulan yang lalu. Dia dinyatakan melanggar atas tindak kasus terorisme.

“Ditahan di Lapas Pati kurang lebih 6 bulan pindahan dari Rutan Cikeas terlibat jaringan Jamaah Islamiyah (JI) melanggar Pasal 15 Undang-undang RI Nomor 15 tahun 2003 tentang Terorisme,” jelasnya.

Sedangkan pengakuan SC, dirinya berikrar pada NKRI itu lantaran Indonesia dinilai diperoleh dari perjuangan semua pihak, baik suku agama dan ras. Sehingga dirinya menegaskan jangan sampai NKRI ini hanya diakuisisi satu pihak satu golongan.

“Yang membuat yakin itu karena hidup tidak bisa sendiri, yang kita lakukan benar tapi tidak boleh memaksakan orang lain salah. Maka yang penting adalah kesatuan dan persatuan,” ungkapnya.

Sementara itu dirinya mengakui bahwa selama ini yang dilakukan adalah tindakan salah. Dengan ikrar ini dirinya menegaskan melepaskan baiat terhadap pemimpin JI maupun organisasi radikal lainnya.

“Saya sepakat UUD 1945 dan Pancasila adalah hasil kesepakatan para pendiri bangsa sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Saya menyesali kesalahan yang saya lakukan dan tidak akan bergabung dengan kelompok teroris lainnya,” kata SC dalam membacakan pernyataannya.

Kasi Binadik dan Giatja Lapas Kelas IIB Pati, Topan Ahmad Hadian, mengungkapkan AB merupakan Napiter yang terlibat dengan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.

Dia mengatakan bahwa AB tersandung kasus tindak terorisme Pasal 15 Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Terorisme. Sebelumnya, AB ditahan di Rutan Cikeas selama tiga tahun lalu dipindah ke Lapas Pati sejak awal tahun 2022 ini.

“Keluarnya AB berdasarkan surat Nomor W13.PAS PAS 19.UM.01.01-1780, dan dapat menghirup udara segar setelah ditahan selama 3 tahun dari rutan Cikeas Bogor Jawa Barat, dan baru dipindahkan ke Lapas Pati pada 14 Januari 2022,” terang Topan, Kamis (13/10/2022).

Topan menjelaskan saat keluar dari Lapas, AB didampingi dari BNPT, Densus 88 dari Polres Kendal. Selanjutnya AB diantarkan ke pihak keluarganya. Sebelum meninggalkan Lapas Pati, AB melakukan penghormatan kepada simbol negara Indonesia Bendera Merah Putih.

Dalam kesempatan itu, AB terlihat terisak tangis meneteskan air mata saat mencium sang Saka Merah Putih. Selepas itu, AB bergantian berjabat tangan dengan para petugas Lapas Pati.

“AB melakukan penghormatan terhadap bendera merah putih dan menciumnya sebagai bentuk kembali kepada NKRI. Dan ini merupakan bentuk kesuksesan pembinaan Lapas Pati terhadap AB,” katanya.

Lebih lanjut, Topan berharap dengan keluarnya AB dari Lapas Pati pada hari ini kemudian dari stakeholder terkait untuk selalu melakukan pengawasan serta selalu menjalin komunikasi. “Tujuannya adalah agar AB ini diharapkan tidak terpengaruh lagi dengan kelompok-kelompok yang berseberangan dengan negara,” jelasnya.

Kegiatan ini mengusung tema Hak, Kewajiban dan Tahapan-tahapan dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana. Penyuluhan hukum tersebut diikuti sebanyak 65 orang Tahanan Lapas Pati.

Kalapas, Febie Dwi Hartanto dalam sambutannya memaparkan bahwa penyuluhan hukum bagi seorang Tahanan di Lapas Pati ini masih terbilang baru. Sehingga dengan kegiatan ini, diharapkan para Tahanan tersebut mengerti akan hak dan kewajibannya berkaitan dengan hukum.

“Kami sampaikan rekan-rekan tahanan belum secara gamblang hak dan kewajibannya dalam proses penyelidikan blum banyak tahu. Sehingga mereka akan tahu prosesnya. Semoga rekan-rekan mendapat manfaat dari kegiatan ini,” ucap Febie.

Kasi Binadik dan Giatja, Lapas Pati, Topan Ahmad Hadian mengatakan bahwa antara Tahanan dengan Narapidana berbeda. Tahanan yaitu seseorang yang belum inkrah, belum putus di persidangan. Sementara Napi bagi mereka perkaranya sudah putus.

Dirinya menuturkan proses Tahanan pada Lapas di antaranya yakni, pemeriksaan berkas, pemeriksaan kesehatan, penggeledahan, penempatan kamar, hingga proses pembinaan Tahanan.

Lebih lanjut, Topan menjelaskan proses pembinaan napi pada Lapas, dibagi ke dalam beberapa tahap, mulai tahap awal s/d 1/3 hukuman, tahap menengah 1/3 s/d 1/2 hukuman pembinaan kepribadian, tahap menengah 1/2 s/d 2/3, sedangkan tahap akhir 2/3 pembebasan integrasi.

“Pemberian hak Tahanan di Lapas, Menjalankan ibadah, mendapat perawatan kesehatan pendidikan, mendapat layanan informasi, hukum, mendapat perlakuan manusiawi, mendapat pelayanan sosial, menerima dan menolak kunjungan dr keluarga advokat pendamping masyarakat,” kata Topan.

Sedangkan Ketua LKBH Rumah Setara, Joko Sukendro, menyampaikan seorang Tahanan memperoleh haknya terkait dengan pendampingan hukum. Hal ini berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa negara hadir memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu untuk menjamin hak konstitusi warga negara bagi keadilan dan kesetaraan di muka hukum.

“Kebetulan rumah setara mendapat amanat bantuan hukum kepada masyarakat. Adapun bantuan hukum apa saja? Ada 2, berupa litigasi dan non litigasi. Litigasi itu bantuan hukum pada proses persidangan. Sementara non litigasi itu terkait penyuluhan hukum. Jadi, bapak/ibu jangan merasa sendirian karena negara hadir,” imbuhnya.

“Tujuannya agar mereka lebih tahu kondisi permasalahan hukumnya, mengetahui proses dalam menghadapi perkara hukum kepada masyarakat kurang mampu dan rentan. Para tahanan wajib diberikan hak-haknya, salah satunya penyuluhan hukum,” pungkasnya.

Kasi Binadik Giatja Lapas Pati, Topan Ahmad Hadian mengatakan sosialisasi kali ini merupakan tindaklanjut keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang SPPN. Selain itu, hal ini dimaksudkan terkait dengan disahkannya Permenkumham tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, CMK, PB, CB, dan CMB.

“SPPN ini disusun untuk memberikan petunjuk kepada petugas pemasyarakatan dalam penyelenggaraan pembinaan dan penilaian terhadap perilaku narapidana yang mengedepankan objektivitas,” kata Topan.

Penilaian terhadap perilaku narapidana, lanjutnya dilakukan secara akurat berdasarkan data tercatat yang ada di lapangan. Kemudian penilaian terhadap para napi itu juga menggunakan pembinaan berdasarkan fakta.

Pihaknya menyebut pembinaan bagi napi dilakukan secara tersistematis. Dengan kata lain, pembinaan bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Dan dia berharap semua napi bisa memperoleh haknya dalam pengusulan remisi maupun hak integrasinya.

“Ikuti pola pembinaan yang ada di Lapas, sekarang ini sudah ada sistem yang nantinya menilai warga binaan secara akurat, jangan sampai ada yang tidak bisa diusulkan remisi maupun hak integrasinya karena dirinya sendiri yang tidak mengikuti pembinaan yang ada,” jelas dia.

Pihaknya mengungkapkan penilaian yang objektif dan terukur terhadap perubahan perilaku narapidana ini akan mendorong pemenuhan hak-hak narapidana. Selain itu pemenuhan kebutuhan program pembinaan serta pengawasan yang sesuai dengan aspek-aspek narapidana yang sudah dinilai.

“Kalau sistem ini bisa berjalan baik dan optimal, maka penyelenggaraan pemasyarakatan di bidang pembinaan narapidana akan dapat terwujud dengan lebih baik lagi,” pungkasnya.

Kalapas IIB Pati melalui Kasi Binadik dan Giatja Topan Ahmad Hasian mengatakan pelayanan hukum bagi para tahanan ini merupakan upaya lapas kelas IIB Pati memberikan hak bagi para tahanan.

“Dengan penyuluhan ini para tahanan bisa mengetahui hak dan kewajibannya selama proses penyidikan sampai dengan proses sidang,” ujar Topan.

Pelayanan hukum, menurutnya wajib diberikan kepada mereka. Sehingga hak dan kewajiban tahanan itu terpenuhi selama proses peradilan. Dengan kata lain, memperoleh rasa keadilan dengan haknya terpenuhi.

Sementara itu, narasumber dari Rumah Setara, Suyoto memandang pelayanan penyuluhan hukum bagi tahanan sangat penting. Hal ini kaitannya pengetahuan oleh tahanan meliputi proses persidangan yang dialami.

“Pelayanan penyuluhan hukum ini akan menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum bagi mereka,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya menambahkan bahwa LBH Rumah Setara mengaku akan selalu siap memberikan pendampingan hukum secara gratis kepada warga masyarakat yang sedang bermasalah dengan hukum.