Hal tersebut disampaikan oleh pihak ProGib pada, Minggu (12/3/2023) saat kegiatan Rembuk Rakyat Priangan Timur untuk Indonesia yang Berkelanjutan. Keduanya dinilai pasangan ideal dalam melanjutkan kepimpinan Presiden Jokowi.

Penanggung jawab acara Rembuk Rakyat Priangan Timur untuk Indonesia yang Berkelanjutan Asep Sumpena menyampaikan, bahwasanya keduanya sangat cocok dan negarawan dalam memimpin Indonesia kedepannya.

Lebih lanjut, pihaknya juga meyakini mereka merupakan calon pemimpin yang mampu merawat persatuan dan kesatuan Indonesia, serta mengedepankan visi-misi dan pemikiran yang dapat membuat Bangsa Indonesia jauh lebih baik lagi.

“Prabowo dan Ganjar itu pemimpin yang anti dengan politik identitas. Mengingat hal itu dapat merusak sendi-sendi kehidupan bernegara dan berbangsa,” tandasnya.

Selain itu mereka juga memiliki prestasi dan segudang pengalaman yang bisa dijadikan landasan kedepannya. Oleh karenanya kedua tokoh tersebut bisa maju dalam kontestasi pesta demokrasi lima tahunan itu.

“Kami atas nama ProGib atau relawan Prabowo dan Ganjar meminta agar saling berpasangan di Pemilu 2024,” paparnya.

Saat kegiatan Rembuk Rakyat Priangan Timur, pihaknya berharap kepada Prabowo dan Ganjar dapat merampungkan program infrastruktur untuk kemakmuran rakyat, jika seandainya mereka terpilih. Lalu, dapat meneruskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Selain itu, bisa memberikan kesejahteraan petani melalui pembangunan infrastruktur pertanian yang mutakhir,” jelasnya.

Setelah itu, bisa menstop polarisasi karena sumber dari perpecahan bangsa yang harus dihentikan, meningkatkan kualitas pendidikan dan sarana kesehatan, demi menuju masyarakat maju serta kuat dalam menghadapi tantangan global.

Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan pendidikan formal dan non formal di Kudus.

Wakil Pansus l DPRD Kudus, Muhtamat mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima banyak masukan dari masyarakat mengenai penyelenggaraan pendidikan, terutama pada pendidikan formal dan non formal.

“Ranperda tersebut nantinya akan diselaraskan dengan peraturan daerah lainnya, seperti peraturan mengenai pendidikan karakter dan pendidikan 12 tahun wajib belajar”,katanya seusai mengikuti rapat di Gedung AB DPRD Kudus

Muhtamat juga menambahkan bahwa pansus ingin membuat sebuah Peraturan Daerah induk yang dapat menyelaraskan pendidikan formal dan non formal. Hal ini bertujuan untuk memperbesar ruang lingkup dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk pada pendidikan di madrasah.

“Ranperda tersebut akan memperhatikan pendidikan di madrasah, seperti madrasah kelas sore, pendidikan di pondok pesantren, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA),”tambahnya.

Selain itu, pansus juga menginginkan Ranperda penyelenggaraan pendidikan dapat memberikan kesetaraan pendidikan di madrasah dan pondok pesantren. Hal ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang latar belakang dan kondisi sosial ekonomi.

“Diharapkan dengan adanya Ranperda penyelenggaraan pendidikan ini, dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kudus dan menyelaraskan pendidikan formal dan non formal untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik dan merata bagi seluruh masyarakat Kudus,” pungkasnya.