Ketua KPU Jepara, Subchan Zuhri menilai bahwa Kecamatan Karimunjawa merupakan satu wilayah di Jepara yang cukup unik. Lantaran lokasinya yang terpisah lautan serta membutuhkan kapal untuk menempuhnya.

“Pemilu 2024, Karimunjawa tetap akan menjadi prioritas khusus dalam pendistribusian logistik. KPU Jepara juga sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, yakni Pemerintah Daerah, Kodim 0719/Jepara dan Polres Jepara terkait potensi-potensi hambatan yang ada,” kata Subchan dalam dialog “Tribun Fofum” yang digelar media massa Tribun Jateng, Rabu (13/7/2022).

Mendapat prioritas pada saat distribusi nanti, ia beralasan sebab Pemilu 2024 yang pemungutan suaranya diselenggarakan 14 Februari 2024, dimungkinkan akan berbarengan dengan musim baratan. Di musim itu, biasanya gelombang laut akan tinggi dibarengi dengan angin kencang. Sudah menjadi rutinitas tahunan, di saat musim baratan, penyeberangan ke wilayah Kecamatan Karimunjawa akan terhambat cuaca buruk.

“Kami pernah punya pengalaman di saat Pilkada 2017, dimana pemilunya digelar tanggal 15 Februari. Saat itu distribusi logistik pemilu ke Karimujawa sempat tertunda beberapa kali akibat cuaca buruk dan kapal tidak diizinkan menyeberang,” kata Subchan.

Dalam kondisi seperti itu, ia menambahkan bahwa KPU Jepara sampai menempuh koordinasi dengan Kodim 1719/Jepara dalam rangka meminjam kapal perang milik TNI untuk mendistribusikan logistik pemilu, meski kemudian logistik berhasil dikirim dengan Kapal Ferry di saat cuaca membaik.

Tetapi, Subchan menyebut secara umum penyelenggaraan Pemilu di Jepara maupun di seluruh wilayah Indonesia sebenarnya sama saja. Sebab regulasinya sama yakni mengacu pada peraturan Perundang-undangan Nomor 7 tahun 2017 yakni dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luberjurdil).

KPU, kata Subchan, berharap Pemilu 2024 akan berjalan lancar, aman, dan demokratis. Pihaknya mengajak bagi seluruh masyarakat untuk menyambut Pemilu 2024 dengan optimistis dan penuh kegembiraan.

“Karena melalui pemilu inilah kedaulatan rakyat diwujudkan. Rakyat bisa secara langsung menentukan siapa yang akan memimpin bangsa ini ke depan,” pungkasnya,” pungkasnya.

Rapat pleno tersebut berlangsung satu jam setelah KPU menggelar rapat koordinasi (rakor) rekapitulasi pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) triwulan kedua 2022 yang berlangsung secara luring di aula KPU Kabupaten Jepara, Kamis (23/6).

Rakor dipimpin Ketua KPU Kabupaten Jepara Subchan Zuhri dan diikuti empat komisioner lainnya, yaitu Muntoko, Ris Andy Kusuma, Muhammadun, dan Siti Nurwakhidatun serta Sekretaris KPU Da’faf Ali. Rakor tersebut dihadiri pula oleh Bawaslu, Disdukcapil, partai politik, Kodim, Polres, Bakesbangpol, Rutan Jepara serta stakeholder lain.

Subchan Zuhri menyampaikan kini KPU telah memasuki tahapan pemilu. “Pemutakhiran DPB ini kemungkinan tidak dilaksanakan sampai akhir tahun. Hal tersebut karena KPU akan memasuki tahapan pemutakhiran data pemilih pada tahun ini,” ungkap Subchan.

Namun ia menerangkan bahwa upaya KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan ini menjadi hal yang penting dan sangat bermanfaat. “Hasil pemutakhiran ini akan menjadi data awal pada Pemilu 2024 nanti sehingga data pemilih dapat menjadi lebih bersih dan faktual,” ujar Subchan.

Subchan juga mengajak partai politik (parpol) untuk mulai mempersiapkan diri dalam menghadapi tahapan pendaftaran parpol. “Bulan depan, tepatnya mulai 29 Juli 2022 sudah memasuki tahapan pendaftaran parpol. Jadi parpol perlu segera mempersiapkan syarat-syarat yang ada. Termasuk berkoordinasi dengan pimpinan parpol di tingkat pusat karena pendaftaran akan dilakukan secara terpusat,” terang Subchan.

Muntoko, anggota KPU Jepara Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mengungkapkan pada DPB triwulan kedua 2022 terdata 847.715 pemilih, terdiri atas 425.751 pemilih perempuan dan 421.964 pemilih laki-laki. Dari jumlah itu, terdapat 1.258 pemilih baru serta 20.771 pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS). Pada triwulan kedua 2022 terdapat penambahan cukup besar pada pemilih yang tidak memenuhi syarat.

Mengenai hal ini Muntoko menjelaskan karena KPU telah mendapatkan pemadanan data dari KPU RI dan Kemendagri. Didapatkan data dari Disdukcapil dan BPS yang menunjukan banyak pemilih yang TMS karena meninggal dunia.

Muntoko juga mengungkapkan beberapa langkah strategis yang telah dilakukan KPU Jepara selama periode triwulan ke dua dalam melakukan pemutakhiran data pemilih. “Kami telah melakukan beberapa langkah di antaranya secara gencar menyosialisasikan aplikasi LIndungi Hakmu yang mana KPU Jepara telah menggandeng Pemkab terkait hal itu,” kata Muntoko.

Pemkab telah menerbitkan surat edaran kepada camat dan petinggi untuk ikut menyosialisasikan aplikasi Lindungi Hakmu di tingkat desa. Selain itu Muntoko juga mengungkapkan KPU Jepara juga terus berkoordinasi dengan stakeholder maupun organisasi masyarakat (ormas) terkait hal ini.

Muntoko juga menyampaikan kepada pada para pihak untuk aktif memberi masukan dalam rangka memutakhirkan data pemilih. “KPU Jepara telah menyediakan kanal-kanal baik secara offline maupun online melalui bit.ly/pemilih_jepara,” ungkap Muntoko.

Di masa tahapan ia mengungkapkan KPU Jepara akan memberikan pelayanan selama 24 Jam.

Dalam rakor, para stakeholder banyak memberikan pendapat dan masukan, di antaranya dari Kodim, partai politik, Bagian Tata Pemerintahan Setda Jepara, Disdukcapil, Rutan, dan Bawaslu. (kpujepara)

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Jepara, Muhammadun mengatakan peluncuran pemilu 2024 dilakukan oleh KPU RI secara luring, lalu diikuti oleh daerah se-Indonesia.

Kegiatan tersebut akan menandai dimulainya tahapan, program, dan jadwal Pemilu 2024. Lima hari sebelum kegiatan peluncuran, tepatnya pada 9 Juni 2022, Peraturan KPU Nomor 3/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 secara resmi ditetapkan dan diundangkan.

“Sesuai dengan surat dari KPU RI dan arahan dari KPU provinsi, kami akan melibatkan beberapa pihak dalam kegiatan peluncuran tahapan Pemilu 2024 ini. Selain Pemkab Jepara dan Bawaslu, kami juga mengundang para pemangku kepentingan yang terkait,” katanya.

Selain dari lembaga penyelenggara pemilu, dia mengungkapkan juga butuh dukungan penuh dari pemerintah di semua tingkatan, pemangku kepentingan, calon peserta pemilu, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan masyarakat luas.

“Kami sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten menyambut antusias dengan akan dimulainya tahapan Pemilu 2024. Dalam perjalanannya nanti, di semua tahapan tentu membutuhkan partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak,” jelasnya.

Dia menambahkan, mengacu pada Peraturan KPU Nomor 3/2022, tahapan Pemilu 2024 dimulai pada 14 Juni 2022, yakni penyusunan perencanaan, program dan anggaran pemilu, serta penyusunan peraturan KPU.

Sementara untuk tahapan akan berakhir pada 2024 dengan pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden hasil pemilu, yaitu pada 20 Oktober 2024, DPR RI dan DPD RI pada 1 Oktober 2024, serta pengucapan sumpah/janji DPRD provinsi dan kabupaten/kota hasil Pemilu 2024 yang waktunya disesuaikan dengan akhir masa jabatan DPRD di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.