Dari penggeledahan tersebut, penyidik membawa keluar sejumlah barang bukti berupa dua koper besar berwarna biru dan merah serta satu dus berisi dokumen. Seluruh barang bukti diangkut dengan pengawalan ketat aparat kepolisian bersenjata laras panjang.

Selama proses penggeledahan, penyidik KPK memilih tidak memberikan keterangan kepada awak media. Tidak ada penjelasan mengenai jenis maupun isi dokumen yang disita. Sikap tertutup itu memunculkan spekulasi bahwa barang bukti yang diamankan memiliki peran penting dalam pengembangan perkara.

Pengamanan di kawasan pendopo terbilang ketat. Aparat kepolisian terlihat berjaga di sejumlah titik, membuat area tersebut nyaris steril dari aktivitas masyarakat umum.

Menariknya, beberapa pihak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati mengaku tidak mengetahui adanya penggeledahan. Plt Sekda Kabupaten Pati, Teguh Widyatmoko mengatakan dirinya tengah menjalani agenda lain saat tim KPK datang.

“Tadi saya ada kegiatan lain ada rapat kebencanaan banjir,” ucap Nasikun singkat.

Keterangan serupa disampaikan seorang petugas kebersihan Pendopo Kabupaten Pati. Meski sudah berada di lokasi sejak pukul 07.00 WIB, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti aktivitas empat mobil hitam yang keluar masuk area pendopo.

Berdasarkan informasi di lapangan, penggeledahan diperkirakan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Tim KPK meninggalkan lokasi sekitar pukul 15.15 WIB, bertepatan dengan azan Asar. Saat keluar dari kawasan pendopo, para penyidik tidak lagi mengenakan rompi KPK seperti saat datang.

Tiga petugas kemudian terlihat membawa dua koper besar dan satu dus dokumen untuk dimasukkan ke dalam mobil Toyota Kijang Innova hitam yang telah disiapkan.

Penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Sudewo pada Senin (19/1/2026) dini hari. Setelah OTT, Sudewo sempat menjalani pemeriksaan awal di Mapolres Kudus sebelum dibawa ke Semarang untuk proses hukum lanjutan.

Langkah KPK menggeledah pusat pemerintahan Kabupaten Pati menegaskan bahwa penanganan perkara ini masih terus berkembang. Publik kini menunggu, apa isi koper dan dokumen yang dibawa KPK, serta siapa saja pihak lain yang berpotensi ikut terseret.

Menariknya, aksi besar ini murni dibiayai oleh masyarakat. Tanpa pungutan biaya dari peserta, seluruh kebutuhan akomodasi ditanggung dari hasil donasi yang digalang oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Selama beberapa hari, posko penggalangan dana yang dibuka di depan Kantor Bupati Pati sejak 19 Agustus 2025 berhasil mengumpulkan dana hingga Rp 187 juta.

“Donasi totalnya Rp 187 juta. Kami ucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah membantu kami. Ini bentuk kepedulian masyarakat terhadap kondisi di Pati. Kami hanya rakyat biasa yang ingin memperjuangkan agar Pati punya pemimpin yang tidak arogan dan menindas rakyat,” ujar Koordinator Aksi, Teguh Istyanto.

Ia menegaskan, seluruh dana yang terkumpul telah dialokasikan secara transparan dan hanya untuk keperluan aksi di Jakarta.

“Kita berusaha mencukup-cukupkan karena ini amanah. Donasi ini khusus untuk kepergian kami ke Jakarta. Semua sudah kami anggarkan. Bahkan sampai tadi pagi sudah ada pengeluaran,” jelasnya.

Aksi ini menjadi bukti bahwa partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan keadilan bisa terwujud secara kolektif dan damai. Dengan semangat gotong royong, warga Pati berharap suara mereka tak hanya terdengar, tetapi juga ditindaklanjuti secara serius oleh KPK.

Massa aksi yang tergabung dalam aliansi Masyarakat Pati Bersatu diberangkatkan dari depan Kantor Bupati Pati menggunakan 10 bus besar. Setiap bus mengangkut sekitar 50 orang, sehingga total ada sekitar 500 warga yang ikut dalam aksi tersebut.

“Aksi ini damai. Kami ingin menyampaikan aspirasi agar KPK segera bertindak tegas dan menetapkan Pak Sudewo sebagai tersangka. Kami tidak mencari kerusuhan, hanya ingin keadilan,” ujar Koordinator aksi, Teguh Istiyanto.

Teguh menambahkan bahwa massa juga meminta dukungan pengamanan dari Presiden Prabowo Subianto, Kapolri, dan Panglima TNI, agar aksi bisa berlangsung tertib dan aman. Ia menegaskan bahwa masyarakat hanya akan fokus berdemo di KPK, tanpa rencana aksi di lokasi lain.

“Kami harap KPK mendengar suara kami. Jangan sampai kasus ini jadi preseden buruk bagi penegakan hukum, apalagi menyangkut pejabat publik. Kami ingin ada efek jera, agar para pejabat tidak semena-mena,” jelasnya.

Selain peserta yang diberangkatkan dari Pati, aksi ini juga didukung oleh warga Pati yang sudah berdomisili di Jakarta. Teguh memperkirakan jumlah mereka bisa mencapai 600 orang, meski belum dapat dipastikan.

“Kami sudah koordinasi dengan warga Pati yang di Jakarta. Mereka akan ikut aksi juga dengan damai,” pungkasnya

“KPK atensi sejak 2012 adanya dana desa dan pengalokasian dana desa oleh Pemda, ternyata kasus korupsi cukup tinggi itu laporan yang kami terima dari penegak hukum ada 900 kasus lebih,” kata Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Friesmount Wongso usai menghadiri Bimtek Desa Antikorupsi di Kutoharjo, Kecamatan/Kabupaten Pati, Rabu (24/5/2023).

Atensi dari KPK tersebut, Friesmount menjelaskan bahwa praktek korupsi bukan saja terjadi di pemerintah pusat. Melainkan terjadi juga di tingkat bawah yaitu desa.

“Kita melakukan bagaimana upayanya bersifat pencegahan terkait dengan penggunaan dana di level desa. Sehingga penekanan dimulai dari desa serta sampai pusat bisa menjadikan Indonesia bebas dari korupsi,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan dana di level desa KPK melihat kasusnya semakin meningkat dari tahun ke tahun sejak 2015.
Menurutnya, upaya pencegahan salah satunya melalui kegiatan Bimtek desa Antikorupsi ini nantinya pemerintah desa bisa memenuhi indikator yang ditentukan. Di antaranya penguatan tata laksana desa, pengawasan sampai dengan kearifan lokal.

Mengenai kewenangan KPK terhadap tindak korupsi, Friesmount menyebut berdasarkan UU 19 tahun 2019 disampaikan minimum kerugian negara/daerah itu Rp 1 miliar. Tetapi dalam kasus suap maupun pemerasan bukan kategori keuangan negara. Sehingga berapa pun bisa diproses hukum.

“Meski ada indikasi penyelewengan di bawah Rp 1 miliar, silahkan saja dilaporkan. Nanti bisa ditangani atau dialihkan ke Inspektorat atau penegak hukum lain,” pintanya.

Dalam kesempatan itu, dia menekankan agar desa mampu mengelola website yang dimiliki. Melalui website itu, muncul transparansi baik itu menyangkut anggaran hingga program-program desa.

“Kalau nanti ada laporan atau klarifikasi bisa dilihat di website desa. Dengan berbasis web itu transparansi, akuntabel terlihat itu harapan kita. Makanya kita menggandeng pemerintah daerah untuk mensupport mengenai website desa,” tandasnya.

Pimpinan DPRD Kudus Masan mengatakan, rakor tersebut berupa sosialisasi menindaklanjuti bersama BPKP dan KPK untuk membahas beberapa hal tentang penggunaan APBD daerah.

“Menindaklanjuti rakor bersama BPKP dan KPK terkait beberapa hal tentang perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBD,” kata Masan usai ditemui di kegiatan rakor.

Setelah melakuka rapat koordinasi, lanjut Masan, nantinya diharapkan APBD Kabupaten Kudus tepat sasaran dan bisa dinikmati oleh masyarakat yang sesuai kehendaknya. Hasil dari rakor tersebut saat ini belum dapat dipastikan.

“Hasilnya menunggu rapat berikutnya, karena tidak bisa selesai cepat. Dikonsolidasikan dulu biar prosesnya berjalan dengan baik, tepat waktu, administrasi dan manfaatnya juga tepat,” imbuhnya.

Terkait proses pembahasan mengenai perencanaan maupun penganggaran APBD, nantinya akan diawasi secara serius. Agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

“Mulai proses perencanaan hingga penganggarannya biar bisa maksimal bagi masyarakat, akan diawasi betul-betul dan dilaksanakan dengan baik,” jelasnya kepada Samin News.

Lebih lanjut, selain itu, DPRD Kudus juga berfokus untuk menyelesaikan yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Hal itu lantaran agar penggunaannya tidak sia-sia.

Sementara itu, Anggota DPRD Komisi C Sadiyanto mengungkapkan, untuk Infrastruktur di Kudus itu harus banyak diperbaiki salah satunya jalan raya yang dapat terintegrasi oleh daerah lainnya.

“Artinya di Kudus DBHCHT-nya sangat luar biasa. Sedangkan jalan-jalan menuju ke pabrik belum layak. Makanya diberi oleh pusat agar berguna untuk masyarakat dalam pembenahan infrastruktur jalan raya yang bisa dinikmati,” pungkasnya.

“Tim penyidik KPK melakukan upaya paksa penggeledahan di tiga lokasi berbeda di Kabupaten Probolinggo,” ujar Plt. juru bicara penindakan KPK, Ali Fikri seperti dikutip CNNIndonesia, Jumat.

Ada beberapa lokasi yang digeledah, di antaranya yaitu Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo.

Dari upaya penggeledahan itu, KPK membawa dokumen sebagai barang bukti terkait dugaan korupsi jual beli jabatan Kepala Desa tersebut. Kemudian, tim KPK akan menganalisis berkas itu.

Disebutkan bahwa KPK dalam penemuan awal tersangka memasang tarif jabatan Kepala Desa (Kades) sebesar Rp 20 juta. Bahkan, tanah kas desa pun turut dipasang tarif Rp 5 juta per hektar.

Hal ini dikonfirmasi melalui juru bicara KPK Ali Fikri yang membenarkan adanya OTT tersebut.

“Benar, informasi yang kami terima, tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Jawa Timur,” tururnya dikutip dari Antara.

Kabarnya, penangkapan terhadap Puput diduga berhubungan dengan perkara jual beli jabatan kepala desa. Barang bukti yang disita KPK senilai Rp 360 juta.

Selain Puput, KPK diduga turut membawa sejumlah orang, termasuk suaminya Hasan Aminuddin yang merupakan anggota DPR RI.

“Satu-satunya solusi yang ampuh untuk mengatasi permasalahan ini adalah mengikuti rekomendasi dari Ombudsman dan Komnas HAM dengan melantik 57 pegawai KPK sebagai Aparatur Sipil Negara,” kata Peneliti ICW, Kurnia Ramdhana dalam keterangannya, Jumat (28/8/2021) kemarin.

Bukan hanya itu, menurut ICW presiden juga harus menegur serta mengevaluasi Komisioner KPK dan Badan Kepegawaian Negara.

Menurutnya, selain melakukan pembangkangan atas instruksi Presiden, dua pimpinan lembaga negara itu juga terbukti mengingkari putusan Mahkamah Konstitusi, melakukan maladministrasi, dan melanggar hak asasi manusia saat menyelenggarakan Tes Wawasan Kebangsaan.

“Sekaligus hal ini akan menjadi pembuktian terhadap konsistensi Presiden saat pertengahan Mei lalu mengungkapkan bahwa TWK tidak bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai KPK, ” imbuhnya.