Ketua Komisi D, Wisnu Wijayanto mengatakan rapat kali ini atas dasar keluhan puskesmas bahwasanya peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan pindah ke klinik yang berada di sekitar Puskesmas.

Padahal, menurutnya kepindahan ini tanpa diketahui oleh peserta, jika kepesertaannya ternyata pindah ke klinik bukan di puskesmas.

“Tanpa sepengetahuan dari peserta, nah peserta datang ke puskesmas tapi kartu kepesertaannya pindah ke klinik. Nah ini tujuannya agar tidak terjadi lagi seperti itu,” ucap Wisnu seusai rapat.

Lebih lanjut katanya, kepindahan peserta PBI ke klinik yang dimaksud itu diakuinya adalah klinik milik Bumdesma maupun BUMD.

Dalam rapat ini adalah rapat terbatas pasalnya, Komisi D hanya mendengar keluhan dari puskesmas, sementara dari pihak klinik tidak diundang.

“Terkait aturannya gini, masuk ke puskesmas dulu jika pindah itu tiga bulan (setelahnya), dan itu pun yang pindah orangnya langsung dalam hal ini ke BPJS,” Wisnu menjelaskan.

“Untuk tindak lanjutnya, saya meminta agar ditanyakan kepada para peserta apakah tetap mengikuti di puskesmas atau pindah ke klinik. Dari sudut pandang manusiawi, fasilitas di puskesmas lebih lengkap,” tambah dia.

Wisnu membolehkan jika klinik ingin mencari atau pun menerima peserta bpjs. Namun berdasarkan kepesertaan mandiri atau Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU).

Dalam hal ini, Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Wisnu Wijayanto mengatakan bahwa pemerintah daerah sudah seharusnya memperhatikan keselamatan tenaga medis yang ada di Kabupaten Pati.

“Tenaga medis kan garda terdepan penanganan covid-19 di Kabupaten Pati. Maka sudah seharusnya jika pemerintah lebih memperhatikan mereka yang sedang berjuang,” tuturnya saat dikonfirmasi Samin News, Selasa (15/9/2020).

Lebih lanjut Wisnu menyebut bahwa selama ini Alat Pelindung Diri (APD) di masing-masing rumah sakit di Kabupaten Pati masih bisa dikatakan terbatas. “APD adalah hal mendasar yang harus segera disediakan oleh pemerintah,” tambahnya.

Diakhir kesempatan, ia berharap jangan sampai ada rumah sakit yang masih kekurangan APD, hal tersebut demi kelancaran penaganan covid-19 di Kabupaten Pati. “Jangan sampai ada lagi rumah sakit yang kekurangan APD dalam menjalankan tugasnya. Kan kasian kalo mereka bekerja harus diliputi rasa was-was,” pungkasnya.(ADV)

Menurutnya, lamanya hasil swab keluar menjadi salah satu faktor penting yang harus mendapatkan perhatian. Pasalnya, kelambatan tersebut justru banyak menimbulkan salah faham di tengah masyarakat terutama keluarga pasien dan warga sekitar.

“Sampai saat ini, lambatnya hasil swab keluar seringkali menjadi permasalahan di masyarakat. Semua pihak terkait sudah selayaknya memberikan perhatian khusus pada hal tersebut. Lha bagaimana Kabupaten Pati kan belum punya alat untuk swab test sendiri?” tuturnya saat dikonfirmasi Samin News, Jumat (11/9/2020).

Lebih lanjut Endah mengatakan bahwa sebelumnya pihaknya selaku Komisi D DPRD Pati juga pernah membahas hal tersebut. “Sebelumnya kita pernah membahas tentang pengadaan alat swab tersebut, namun saat itu masih terkendala beberapa masalah,” tambahnya.

Namun mengingat angka positif covid-19 di Kabupaten Pati yang masih enggan melandai, menurut Endah pengadaan alat swab test sangat memungkinkan untuk dilakukan. “Saat ini angka covid-19 di Pati kan semakin memperihatinkan, jika perlu pengadaan alat swab test kenapa tidak?,” tuturnya mengakhiri. (ADV)