Terkait hal itu, Ketua Komisi D DPRD Kudus Ali Ihsan mengatakan bahwa rapat ini digelar sebagai tindak lanjut LKPJ Bupati yang telah disampaikan dalam rapat paripurna bersama Bupati Kudus HM Hartopo beberapa hari yang lalu.

“Kemarin itu rapat untuk Evaluasi LKPJ, jadi setelah Bupati Kudus menyampaikan, lalu dibahas bersama masing-masing komisi, salah-satunya RSUD. Kami membahas laporan kegiatan penyerapan tahun 2022 dan meminta laporan terkait IBS yang sudah di PHO pada 26 Desember kemarin,” bebernya.

Dari hasil rapat koordinasi yang dilakukan, bahwa RSUD melaporkan mampu menyelesaikan programnya mencapai 86 persen dari program kerja yang direncanakan pada tahun 2022. Disisi lain ada juga yang belum tertangani dan masih mendapati banyak kekurangan.

“Saat kami sidak disana, memang banyak menemui pekerjaan yang belum sempurna. Jadi itu tidak bagus, contohnya temboknya bergelombang, ada yang retak-retak dan ruangannya panas. Ini harus menjadi evaluasi lagi kedepannya,” katanya.

Selain itu, dia menyebut bahwa ini masih ada jangka pemeliharaan hingga kurun waktu enam bulan. Tentunya hal itu harus bisa segera dipertanggung jawabkan oleh pelaksana untuk memperbaiki itu.

“Kami minta ke inspektorat untuk mengawasi kegiatan pemeliharaan itu. Kami harapkan bisa memaksimalkan untuk prosesnya nanti. Kami sampaikan juga jangan hanya mengejar PHO, namun harus diselesaikan dan dibayar sesuai pekerjaannya, karena ini mendesak untuk segera dioperasionalkan,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Kudus Endang Kursistiyani menyebut, bahwa untuk peningkatan pelayanan pada RSUD sudah sangat baik. Selain itu ia juga mengetahui bahwa saat ini poli selalu mengantri, jadi diharapkan ada alternatif poli buka di sore hari.

“Tipologi masyrakat Kudus adalah masyarakat pekerja dan karyawan. Jadi waktu mereka terbatas, itu kan kasihan rasanya. Lalu pihak RSUD merespon setuju saja, cuma perangkatnya masih belum mendukung seperti dokter jaga dan perawatnya. Tapi kan itu bisa dikondisikan melalui rekruitmen penjaga. Pengadaan ini harus bisa terserap dengan baik,” paparnya

Disisi lain Plt RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus dr. Mustiko Wibowo menjelaskan bahwa pihaknya tetap mempedulikan yang ada dilingkungannya, dan saat ini masih dalam masa pemeliharaan untuk perbaikan gedung.

“Kami segera menindaklanjuti saran dan masukan Komisi D DPRD Kudus terkait evaluasi tersebut. Tentunya berbagai masukaan ini akan segera kami rapatkan kembali agar pelayanan kepada masyarakat lebih optimal lagi,” pungkasnya.

Kemudian untuk Bipih atau yang harus dibayarkan calon jemaah yang sebelumnya Rp 39.886.009 diusulkan menjadi Rp 69.193.733.

Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Ali Ihsan mengatakan bahwa dengan naiknya harga haji tersebut sangat disesalkan olehnya, tentunya hal itu akan memberatkan masyarakat.

“Kenaikan harga haji tentunya akan berpengaruh kepada jamaah haji lainnya yang sudah ingin berangkat ke tanah suci,” bebernya.

Lebih lanjut, wacana kenaikan haji tersebut berbanding terbalik dengan negara Arab Saudi yang justru menurunkan biaya haji di tahun 2023. Mengenai hal itu, pemerintah harus terbuka detail kenaikannya.

“Apa saja variabel biaya yang akan dinaikkan tentunya pemerintah harus terbuka mengenai detail kenaikan biaya tersebut,” ungkapnya.

Ali Ihsan memberikan contoh terkait variabel dan fixed costnya seperti, ongkos pesawat, pelayanan hotel dan makanannya. Ia juga menyarankan kepada pemerintah untuk transparan mengenai kenaikan haji.

“Contohnya seperti pesawat pelayanan hotel dan makanannya. Semoga pemerintah transparan mengenai kenaikan haji,” bebernya.

Diharapkan, untuk hal itu bisa diturunkan. Namun apabila terjadi kenaikan dana haji, nantinya rancangan peraturan daerah yang akan membentuk pasal dapat membantu dan meringankan beban calon jamaah haji.

“Ranperda yang akan dibentuk melalui pasal dengan anggaran APBD diharapkan dapat membantu meringankan calon jamaah haji dari Kudus,” ungkapnya.

“Kenaikan biaya haji ini sulit dihindari karena ada beberapa komponan kebutuhan yang naik, entah di Arab Saudi atau Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut, hal itu berpengaruh pada biaya katering, obat-obatan, alat kesehatan (alkes), angkutan udara, hotel, pemondokan, dan transportasi darat. Sehingga, biaya haji harus menyesuaikan situasi.

Indonesia salah satu negara yang paling banyak mengirimkan jemaah haji setiap tahunnya karena mayoritas penduduk beragama Muslim. Latar belakang perekonomian para jemaah juga banyak yang dari menengah ke bawah. Oleh karenanya, dirinya menolak tegas usulan wacana kenaikan biaya haji itu.

“Ini kemarin baru pembentukan pansus sehingga nanti akan ada agenda giat pansus mengenai penyerapan aspirasi dari stakeholder tentang penyerapan dana haji. Nanti akan dibahas pada proses pembahasan berikutnya,” pungkasnya.