Menanggapi hal itu Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Warsiti mendorong dinas terkait berupaya lebih agar kebutuhan masyarakat tersebut tetap terlayani.

Pihaknya meminta Disdukcapil agar terus melakukan komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Lantaran kebijakan pendistribusian blangko KTP adalah ranah pemerintah pusat. Setelah diterima, baru kemudian dibagi per masing-masing gerai pelayanan kependudukan.

“Ini menjadi keprihatinan kita untuk mendapat blangko sesuai dengan harapan kita semua. Kami juga melakukan pendekatan dengan pusat. Kami berharap Disdukcapil tidak pantang menyerah dengan tujuan bagaimana kebutuhan masyarakat Pati terealisasi sesuai kuotanya,” katanya di kantor DPRD, Kamis (20/7/2023).

Perempuan asal Tambakromo itu menyatakan distribusi blangko oleh pusat terbatas. Sehingga isu ini tidak hanya dialami di Kabupaten Pati melainkan nasional. Pemerintah Pusat sendiri memberi Plafon atau batasan sekian tiap 3 bulan.

Dia mengaku heran, pelayanan kependudukan acap kali muncul persoalan. Warsiti mengatakan bahwa Komisi A sering menjalin komunikasi dengan Disdukcapil untuk membahas persoalan yang tengah terjadi.

“Setiap kami komisi A berkomunikasi dengan capil, selalu alasannya keterbatasan blangko. Sebenarnya saya heran, blangko seukuran segitu tapi ada keterbatasan,” pungkasnya.(Adv)

Ketua Komisi A DPRD Pati, Bambang Susilo menyatakan ini penting dilakukan pengawasan terhadap pemerintah desa. Menurutnya, monitoring ini tetap dilakukan karena tidak melulu hanya bagi desa yang bermasalah atau pun ada temuan.

“Untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan administrasi dalam pengelolaan anggaran yang dikelola desa. Inspektorat akan mendatangi setiap desa di 2023 entah itu ada temuan atau tidak,” ucap Bambang dalam rekaman yang ditulis, Jumat (30/12/2022).

Bambang menyerukan pihak-pihak terkait untuk saling mengingatkan. Tujuannya agar pemerintah desa bisa menjalankan tugas fungsinya secara baik. Kaitannya dengan perihal administrasi maupun laporan yang digarap desa.

Sebagai contoh, Bambang menyebutkan LPJ desa yang kurang, misalnya. Dengan begitu pihak yang berwenang dalam hal ini Inspektorat bisa mengingatkan.

Menurutnya, anggaran yang dikelola desa di Kabupaten Pati mayoritas tak ada masalah sudah bagus. Kendati demikian, ada sedikit desa yang memang bermasalah. Persoalan ini, sebutnya karena faktor SDM perangkat.

“Sudah bagus di Pati, tapi masih ada 1 atau 2 desa yang bermasalah. Permasalahan LPJ yang paling banyak. Ini biasanya terjadi karena perangkat desa yang SDMnya kurang,” cetusnya.

Lebih lanjut, pihaknya menjelaskan untuk mencoba mengelola persoalan itu, pihaknya meminta agar ada semacam Bimtek bagi perangkat. Bimtek mengenai tugasnya terhadap sistem teknologi informasi.

“Sudah menyarankan untuk bimtek perangkat, tapi tidak ada anggarannya. Ke depan nanti untuk semua perangkat harus tahu tugasnya, minimal bisa mengoperasikan aplikasi di desa,” pungkasnya.